4.000 Kamar Hotel di Bali Sudah Dipesan untuk Hajatan Besar IMF-Bank Dunia

Liputan6.com, Jakarta - Bali akan menjadi tuan rumah forum ekonomi dunia Annual Meeting International Monetary Fund-World Bank (IMF-WB) pada 12-14 Oktober 2018. Dalam perhelatan tersebut, Indonesia menyiapkan kebutuhan para delegasi dan peserta yang diperkirakan mencapai 15 ribu sampai 17 ribu orang dari 189 negara, salah satunya kantor singgah atau sementara. 

Kepala Unit Kerja Pertemuan Tahunan IMF-World Bank 2018, Peter Jacobs mengatakan, acara tahunan tersebut adalah pertemuan ekonomi terbesar di dunia. Para pemimpin ekonomi dunia akan berkumpul di Bali untuk membahas isu ekonomi terkini.

"Yang hadir akan sangat banyak, dan meetings-nya juga sangat banyak. Diharapkan, ada banyak hasil-hasil kebijakan yang keluar di sana," ujarnya di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Senin (26/2/2018).

Acara utama pertemuan tahunan ini akan berlangsung di dua tempat, yakni Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) dan Bali International Convention Center (BICC). Panitia Nasional telah menyiapkan 400-500 ruang untuk disewakan sebagai kantor sementara bagi para delegasi.

Selain itu, para delegasi dan peserta juga telah menyewa ribuan kamar di sejumlah hotel yang ada di Bali. Jacobs menyatakan, panitia nasional telah memesan 4 ribu kamar di 21 hotel, untuk delegasi yang berjumlah sekitar 18 ribu dari 189 negara.

Lebih lanjut Jacobs menambahkan, panitia nasional sudah berkoordinasi dengan kementerian dan pihak-pihak terkait, untuk menjaga keamanan dan mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa terjadi di Bali.

"Seperti erupsi Gunung Agung. Kita pastikan bahwa arah angin pada Oktober nanti tidak akan mengarah ke bandara (Ngurah Rai). Kalau sampai skenario berubah, evacuation plan juga sudah disiapkan," sebut dia.

Terkait biaya, pemerintah sudah menyiapkan lebih dari Rp 800 miliar untuk penyelenggaraan Annual Meeting IMF-World Bank 2018. Dia menghitung, perputaran uang untuk segala kegiatan di Bali pada saat hajatan besar ini berlangsung bisa melebihi anggaran pemerintah minimal sekitar US$ 100 juta atau Rp 1,36 triliun.

"Sisi positif lainnya. Kalau acara IMF ini sukses, Indonesia akan dikenal sebagai negara bersahabat yang bisa menyelenggarakan event besar dunia," kata Jacobs. 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan tahunan lembaga dana moneter internasional dan Bank Dunia (Annual Meeting IMF-Word Bank) di 2018. Pemerintah menyiapkan anggaran hingga Rp 810 miliar untuk menggelar perhelatan internasional yang rencananya berlangsung di Bali tersebut.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, pertemuan tersebut‎ membutuhkan dana Rp 810 miliar, dengan rincian asal dana dari Kementerian Keuangan sebesar Rp 672 miliar dan Bank Indonesia Rp 137 miliar.

"Penyelenggaran annual meeting yang dikoordinasikan dengan panitia nasional di bawah Menko Luhut. Namun, pos anggaran ada di Kemenkeu, di Setjen sebesar Rp 672,59 miliar," kata Sri Mulyani, saat rapat dengan Komisi XI DPR, di Gedung DPR, Jakarta pada 4 Oktober 2017. 

Sri Mulyani mengungkapkan, dana tersebut dialokasikan untuk menyediakan berbagai kebutuhan fasilitas. Mulai dari kesiapan ruang rapat, peralatan perkantoran, dan infrastruktur teknologi informasi, serta sarana penunjang lainnya.

"Ini semuanya vendor dalam negeri, yang dapat kerjaan perusahaan dalam negeri, dan berbagai macam barang yang dibeli bisa dipakai atau dihibahkan. Untuk kesekretariatan dan IT infrastruktur ini masuk tiga besar, namun sama seperti host country reception dan IT infrastructure. Dan yang terakhir untuk komunikasi, branding, dan media," papar Sri Mulyani.

Menu‎rut Sri Mulyani, anggaran pertemuan tingkat internasional yang akan diselenggarakan di Bali tersebut jauh lebih kecil, dibandingkan penyelenggaraan acara serupa di negara lain.

Dia mencontohkan, seperti Singapura ketika menjadi tuan rumah pada 2006, menggelontorkan dana hingga Rp 994,4 miliar‎. Kemudian Turki, yang menjadi tuan rumah acara pada 2009 menghabiskan dana Rp 1,25 triliun.

Selain itu, Jepang mengeluarkan dana cukup besar hingga Rp 1,1 triliun dan Peru mencapai Rp 2,29 triliun. ‎"Kalau dibanding Indonesia, ini dua kali lipat. Ini baru construction cost-nya, penyelenggarannya pasti ada yang belum ter-capture di sini," tutur Sri Mulyani.