Sri Mulyani Sedih Tak Ada Wanita Masuk Jajaran Pimpinan DPR

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menginginkan adanya wakil perempuan di dalam jajaran pemimpin DPR. Dari lima pemimpin DPR yang ada, semuanya diisi oleh kaum pria.

Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani saat memberikan sambutan dalam peringatan International Woman's Day 2018 di Gedung DPR RI, Jakarta.

"Jadi saya tentu saja sedih pemimpin DPR tidak ada perempuan, iya kan?" ujar dia di Nusantara Hall DPR RI, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Sri Mulyani mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan ‎kepercayaan kepada perempuan untuk masuk dalam kabinet dan memimpin kementerian. Hal ini diharapkan juga bisa menular pada jajaran pemimpin DPR.

"Jadi kita perlu kualitas. Presiden memiliki perempuan untuk pimpinan kementerian. Kita juga berharap suatu saat pemerintah memberikan penghargaan kepada DPR kalau banyak perempuan di DPR," kata dia.‎

Sri Mulyani berharap, keberadaan perempuan di DPR bukan hanya sebagai anggota, tetapi juga masuk dalam jajaran pemimpin parlemen. Dengan demikian, diharapkan kebijakan publik yang ditelurkan DPR menjadi lebih seimbang.‎

"Bukan hanya 30 persen (kuota perempuan di parlemen), tapi juga on top, pemimpin DPR. Karena itu penting, dan saya yakin kalau banyak perempuan di DPR seluruh kebijakan publik lebih memiliki lensa yang seimbang," tandas Sri Mulyani.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan akan menambah subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar dari saat ini Rp 500 per liter menjadi Rp 1.000 per liter. Keputusan ini akan diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2018 dengan DPR.

Dia menjelaskan, keputusan penambahan subsidi Solar ini seiring dengan munculnya risiko kenaikan harga minyak dunia.

"Untuk subsidi kita pastikan akan ada kenaikan dari Rp 500 per liter menjadi Rp 1.000 per liter dengan volume 16,3 juta kiloliter (Kl)," kata Sri Mulyani di kantornya, Senin (12/3/2018).

Dengan bertambahnya subsidi ini, beban APBN akan bertambah sekitar Rp 4,1 triliun. Meski begitu, tambahan alokasi subsidi ini tidak memengaruhi target defisit APBN 2018 yang sebesar 2,19 persen dari produk domestik bruto (PDB). 

Sebenarnya kenaikan harga minyak dunia tersebut memberikan pendapatan tambahan ke pemerintah. Namun, di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan konsumsi masyarakat tetap terjaga, serta neraca keuangan PT Pertamina (Persero) juga tetap sehat.

Dengan tambahan subsidi mencapai Rp 4,1 triliun tersebut, Sri Mulyani memastikan akan meringankan Pertamina dalam menjalankan bisnisnya dan tetap melakukan ekspansi.

Tak hanya untuk BBM, Sri Mulyani juga akan menambah anggaran untuk subsidi listrik ke PT PLN (Persero). Selain sebagai dampak kenaikan harga minyak, PLN di 2018 juga akan menambah jumlah pelanggan subsidi sebesar 1 juta pelanggan. Hanya saja untuk PLN, Sri Mulyani mengaku belum memiliki detail angka penambahannya di APBN-P nanti.

"Dari semua itu, kita sangat optimistis defisit akan bisa kita kendalikan sesuai APBN 2017 di angka 2,19 persen dari PDB, jauh lebih rendah dari realisasi tahun lalu sebesar 2,49 persen," tutur Sri Mulyani.