Menteri Basuki Lapor ke Jokowi soal Penurunan Tarif Tol

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, hari ini (27/3/2018). Tujuannya untuk melaporkan skema penurunan tarif tol yang telah diinstruksikan sebelumnya. 

Menteri Basuki mengatakan, ide penurunan tarif tol didasari untuk menarik angkutan logistik masuk ke jalan tol.

"Semangatnya ini bukan menurunkan tarif tol, tapi membawa logistik dengan lebih cepat dan lebih murah. Salah satu komponennya adalah angkutan, dan jalan tol bisa mempermudah dan mempermurah itu," jelasnya di Jakarta, hari ini. 

Sebelum bertolak ke Istana, Kementerian PUPR sudah merumuskan skema penurunan tarif tol tersebut lewat dua hal, yakni klasterisasi atau penyederhanaan golongan kendaraan di jalan tol, serta memperpanjang masa konsesi tol.

Terkait klasterisasi, sebanyak 5 golongan kendaraan di jalan tol akan dikerucutkan hanya menjadi 3 golongan, yaitu golongan I, golongan II, dan III yang akan dijadikan golongan II, serta golongan IV dan V yang akan dijadikan golongan III.

Sementara itu, Kementerian PUPR pun akan memperpanjang masa konsesi tol, dari sebelumnya 30-40 tahun menjadi maksimum 50 tahun.

Lewat skema tersebut, dia menilai, tujuan utama untuk bisa mempermurah tarif tol, utamanya bagi angkutan logistik golongan besar seperti IV dan V, bisa tercapai.

"Golongan V bisa 35 persen turun. Golongan IV bisa 21,8 persen. Golongan III 25 persen. Sementara golongan II dan I kecil, hanya 2 persen," terang Basuki Hadimuljono. 

Basuki menjelaskan, akan menguji coba penurunan tarif tersebut di seluruh tol di Indonesia.

"Exercise-nya untuk semua tol, baik yang sudah operasi ataupun yang belum beroperasi," ucapnya.

Dari hasil laporan kepada presiden, Basuki menyatakan, Jokowi telah menyerahkan mandat kepadanya. Namun begitu, lebih lanjut dirinya harus berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait permintaan Cash Defficiency Support (CDS) oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

"Pak Presiden kan mintanya akhir bulan ini. Tadi saya bilang oke saya hitung, dan saya laporkan di Madiun karena ada peresmian. Beliau bilang oke," tandas Basuki.