HEADLINE: Polemik dan Negosiasi Panjang Freeport Berbuah 51 Persen Saham

Liputan6.com, Jakarta - Langkah pemerintah Indonesia untuk bisa menguasai tambang emas Freeport di Papua semakin maju. Memang membutuhkan waktu yang tak singkat, tetapi perjalanan tersebut secara perlahan membuahkan hasil.

Pada Kamis 12 Juli 2018 sore, dilakukan penandatanganan pokok-pokok kesepakatan divestasi atau Head of Agreement (HoA) antara PT Freeport Indonesia antara PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) yang merupakan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor tambang dan Freeport McMoran Inc.

Dalam kesepakatan ini Inalum akan menguasai 41,64 persen PT Freeport Indonesia. Langkah ini untuk menggenapi 51 persen kepemilikan saham oleh pihak nasional.

Proses yang akan dilakukan, Inalum mengeluarkan dana sebesar USD 3,85 miliar untuk membeli hak partisipasi dari Rio Tinto di Freeport Indonesia dan 100 persen saham Freeport McMoran di PT Indocopper Investama, yang memiliki 9,36 persen saham di Freport Indonesia.

Dalam penandatanganan ini, Inalum diwakili oleh Direktur Utama Budi Gunadi sementara Freeport diwakili oleh Presiden Direktur Freeport McMoran Richard Adkerson.

Penandatanganan disaksikan oleh empat menteri yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignatius Jonan serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Hadir juga pihak Freeport Indonesia yaitu Executive Director Tony Wenas.

Di tempat lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan proses untuk mendapatkan saham Freeport Indonesia itu tidak mudah. Pemerintah harus melalui negosiasi yang cukup alot dengan perusahaan induk Freeport.

"Ya seperti kita ketahui Freeport Indonesia telah kelola tambang hampir 50 tahun dengan porsi kepemilikan 9,36 persen (Indonesia). Inilah 3,5 tahun yang kita usahakan. Sangat alot, jangan dipikir mudah, dan begitu sangat intens sekali dalam 1,5 tahun ini, tapi memang kita kerjain ini diam, karena ini menyangkut negosiasi yang tidak mudah," ujar dia Kamis kemarin.

Tercapainya kesepakatan ini, lanjut Jokowi, merupakan lompatan yang besar bagi sektor pertambangan Indonesia. Selain itu, dengan porsi kepemilihan saham yang lebih besar maka kontribusi Freeport terhadap penerimaan negara juga akan semakin besar. ‎

"Ini sebuah lompatan. Kita harapkan nanti kita akan mendapatkan income yang lebih besar, baik dari pajak, rotaltinya, dari deviden, dari retribusinya sehingga nilai tambah komoditas tambang bisa dinikmati oleh kita semua. Kepentingan nasional harus dinomorsatukan," jelas dia.

Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu Inalum mengembalikan Freeport Indonesia ke pangkuan ibu Pertiwi.

"Atas dukungannya yang sangat luar biasa untuk mendukung Inalum melaksanakan amanah Bapak Presiden Jokowi untuk mengantarkan Freeport kembali ke pangkuan ibu Pertiwi," ujarnya.

Richard Adkerson mengatakan, keuntungan yang diperoleh Indonesia akan meningkat signifikan setelah proses divestasi saham Freeport Indonesia tercapai.

"Dengan memberikan kepastian investasi, kami memperkirakan keuntungan langsung untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dividen bagi Inalum, berdasarkan harga tembaga di masa depan, sekitar 60 hingga 90 miliar dolar Amerika Serikat," kata dia.

Rini Soemarno mengatakan, langkah pertama dalam pengambilalihan saham Freeport Indonesia ini adalah Inalum akan mengakuisisi hak partisipasi Rio Tinto dan 100 persen saham Indocopper di PT Freeport Indonesia.

" Inalum itu akan mengambil alih interest dari Rio Tinto dan 100 persen dari Indocopper. Sehingga kepemilikan Inalum ditambah dengan kepemilikan negara jadi 51,38 persen," kata dia.

Menurut Rini, untuk memiliki hak partisipasi dan 100 persen saham Indocopper, maka Inalum akan mengeluarkan dana USD 3,85 miliar. "Nah, total nilainya dengan ambil PI Rio Tinto dan Indocopper itu USD 3,85 miliar," tutur dia.

Rini mengungkapkan, Inalum dan Freeport telah menyepakati skema transaksi dan harga tersebut. Sehingga akan dilanjutkan dengan pembentukan perusahaan patungan dengan porsi 51 persen Inalum dan 49 Freeport McMoran, kemudian akan dilanjutkan dengan pembayaran saham. Proses penyelesaian transaksi ditargetkan selesai dalam dua bulan ke depan.

Budi Gunadi melanjutkan, ada 11 bank yang siap memodali Inalum untuk membeli saham Freeport Indonesia. Namun dia belum bisa menyebutkan 11 bank tersebut.

"Ada 11 bank yang siap membantu mendanai transaksi. Belum bisa bicara (bank-nya)," kata Budi.

Menurut Budi, besaran kucuran dana dari perbankan untuk membeli saham seharga USD 3,85 miliar belum ditentukan‎, namun akan disesuaikan dengan kebutuhan. Sementara, saat ini Inalum memili uang sebesar USD 1,5 miliar.

"Masih didiskusikan. Tapi posisi cash Inalum sendiri kan sekitar mendekati USD 1,5 miliar, itu holding," tuturnya.

Freeport beroperasi di Indonesia sejak kepemimpinan Presiden Soekarno. Bung Karno memulai kontrak Freeport dengan East Borneo Company. Setelahnya, ada revisi kontrak hasil tambang sebesar 60 persen untuk pemerintah.

Freeport pun menjadi kesulitan untuk beroperasi di Papua karena kewajiban sebesar 60 persen itu. Ditambah lagi, Presiden John F. Kennedy cenderung mendukung Presiden Soekarno.

Sayangnya, Presiden Kennedy tewas dibunuh pada November 1963. Beberapa tahun kemudian Presiden Soekarno dilengserkan dari jabatannya dan digantikan Soeharto.

Di zaman Soeharto, terciptalah Kontrak Karya I yang santer disebut sebagai karpet merah bagi Freeport untuk mengeruk tambang emas di Papua.

Barulah pada 1991, dikeluarkanlah Kontrak Karya II yang mewajibkan Freeport untuk divestasi 51 persen saham, dan membuka kesempatan bagi perusahaan itu untuk terus memperpanjang kontrak sampai 2021.

Hal itu diteruskan dengan PP 20/1994 yang wajibkan PMA (Pemilik Modal Asing) untuk divestasi sebesar lima persen. Mereka juga diizinkan beroperasi dalam jangka 30 tahun.

Sayangnya, saat itu pemerintan hanya mewajibkan setoran lima persen saja. Sementara, setahun kemudian, perusahaan tambang Rio Tinto dari Australia mengantongi saham partisipasi sebanyak 40 persen.

Berlanjut di era kepemimpinan Presiden Megawati. Sat itu pemerintah mengeluarkan PP 45/2003 terkait perincian royalti tambang. Pada PP tersebut, jasa teknologi atau konsultasi eksplorasi mineral termasuk dalam sumber penerimaan negara bukan pajak.

Sebelumnya, sempat diberitakan bahwa Megawati menyayangkan lamanya proses tarik-ulur divestasi di Freeport.

Berlanjut di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada era ini menghasilkan sejumlah PP terkait Freeport. Pertama, PP 23/2010 mengentai PMA divestasi saham sebanyak 20 persen. Kemudian angka itu naik pada PP 24/2012, di mana disebutkan divestasi wajib dilakukan bertahap sampai 51 persen dimiliki Indonesia.

Akan tetapi, lewat PP 77/2014, kewajiban divestasi PMA yang melakukan kegiatan penambangan dengan metode penambangan bawah tanah (seperti Freeport) dan penambangan terbuka hanya menjadi sebesar 30 persen saham.

Akhirnya, divestasi 51 persen berhasil diwujudkan di era Presiden Joko Widodo. Dijelaskan, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau dikenal dengan Inalum, holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tambang, telah mencapai kesepakatan dengan Freeport McMoran soal akuisisi saham 51 persen saham Freeport Indonesia.

Sebelumnya, Indonesia hanya memiliki 9,36 persen saham perusahaan asal Amerika Serikat (AS) tersebut.

"Saya telah mendapatkan laporan bahwa holding pertambangan kita, Inalum, telah capai kesepakatan awal dengan Freeport pengolahan untuk meningkatkan kepemilikan kita menjadi 51 persen dari yang sebelumnya 9,36 persen. Alhamdulillah," ujar Jokowi.

 Direktur Eksekutif RefoMiner Institute, Komaidi Notonegoro mengatakan, selama ini proses negosiasi cukup alot. Oleh karena itu, ada kesepakatan ketentuan divestasi merupakan hal yang positif bagi perkembangan negosiasi.

"Saya kira perkembangan yang positif. Selama ini prosesnya cukup alot," kata Komaidi, saat berbincang dengan Liputan6.com.

Komaidi menuturkan, harga saham Freeport yang akan dibeli Inalum sebesar USD 3,85 miliar, sudah sesuai dengan perhitungan ‎lembaga independen.

"Kalau berdasarkan valuasi dari sejumlah lembaga Independen nilainya memang di kisaran segitu," ujar dia.

Namun, Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana mewanti-wanti. Proses ini belum selesai, usai ini HoA akan ditindak-lanjuti dengan sejumlah perjanjian.

Perjanjian yang harus dilakukan untuk benar-benar pemerintah memiliki 51 persen adalah Perjanjian Jual Beli Participating Rights antara Rio Rinto dengan Pemerintah yang nantinya dikonversi menjadi saham sebesar 40 persen di Freeport Indonesia. Lalu perjanjian jual beli saham antara Pemerintah dengan Freeport McMoran sejumlah 5,4 persen.

"Perjanjian-perjanjian di atas harus benar-benar dicermati karena bagi lawyer ada adagium yang mengatakan the devil is on the detail (setannya ada dimasalah detail). Kerap bagi negosiator Indonesia mereka akan cukup puas dengan hal-hal yang umum saja," jelas dia.