Rupiah Melemah, Subsidi Listrik Membengkak

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) memprediksi subsidi listrik akan melebihi target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja‎ Negara (APBN) 2018, menjadi Rp 59,9 triliun.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, subsidi listrik APBN 2018 sebesar Rp 47,66 triliun dan penggantian subsidi listrik pada tahun lalu dianggarkan Rp 5 triliun, sehingga total subsidi listrik tahun ini sebesar Rp 52,66 triliun. Sedangkan realisasi penyerapan subsidi listrik sampai pertengahan 2018 Rp 25,01 triliun.

"Subsidi listrik ditetapkan di APBN Rp 52,66 dan relasiasi 25,01 triliun," ‎kata Jonan, saat rapat dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/7/2018).

Jonan pun memproyeksikan, subsidi listrik pada‎ 2018 membengkak dari yang ditetapkan, yaitu mencapai Rp 59,99 triliun. Namun untuk memastikanya harus menunggu audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kita lihat apakah melebihi seperti outlook kami Rp 59,99 triliun kami enggak tahu, realsiasi setelah diaudit BPK‎," ujarnya.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Andy Noorsaman Sommeng mengungkapkan, proyeksi subsidi listrik membengkak dilatarbelakangan melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dan kenaikan harga minyak Indonesia Indonesian Crude Price (ICP).‎

Kedua komponen tersebut merupakan bagian dari pembentukan tarif listrik.

Selain itu, penambahan jumlah pelanggan bersubsidi dengan daya 450 volt amper (va) dan 900 va tidak mampu juga menyumbang pembengkakan subsidi listrik.

‎"ICP kan (naik) sedangkan tarif nggak naik, jumlah pelanggan niak 4 sampai 5 persen yang 450 dan 900," tandasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi kebutuhan subsidi energi selama 2018 mencapai Rp 163,5 triliun. Angka ini meningkat Rp 69 triliun jika dibandingkan target pemerintah pada APBN 2018 sebesar 94,5 triliun.

"Di dalam outlook ini kami sudah masukkan subsidi energi akan mencapai Rp 163,5 triliun. Ini adalah lebih tinggi dari APBN yang sebesar Rp 94,5 triliun," ujar Sri Mulyani pada 17 Juli 2018.

Kenaikan subsidi ini untuk mendukung keuangan PT Pertamina dan PT PLN dalam rangka menyediakan BBM dan listrik. Subsidi ini juga akan digunakan untuk stabilisasi harga BBM dan ekspansi pelanggan PLN.

"Dalam rangka kita mendukung terutama Pertamina yang sekarang harus melakukan stabilisasi dari harga subsidi BBM yang disubsidi dan PLN dalam hal ini yang tidak mengalami kenaikan harga dan mereka harus tetap melakukan ekspansi untuk elektrifikasi dan listrik desa," jelasnya.

Untuk itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, belanja non Kementerian Lembaga sepanjang 2018 akan mencapai Rp 640,2 triliun karena adanya penambahan subsidi tersebut.