Kabar Gembira, Tunjangan Guru Bakal Naik di 2019

Presiden Jokowi memastikan anggaran untuk tunjangan guru PNS dan non-PNS juga akan naik.

oleh Tommy K. Rony diperbarui 16 Agu 2018, 15:42 WIB
Diterbitkan 16 Agu 2018, 15:42 WIB
Presiden Jokowi hadiri Hari Guru Nasional dan HUT PGRI di Bekasi.
Presiden Jokowi hadiri Hari Guru Nasional dan HUT PGRI di Bekasi. (Liputan6.com/Lizsa Egehem)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo merencanakan naiknya anggaran pendidikan menjadi Rp 487,9 triliun pada 2019. Ia pun memastikan anggaran untuk tunjangan guru PNS dan non-PNS juga akan naik.

Itu dikatakan Jokowi pada penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019.

"Belanja negara untuk bidang pendidikan padatahun 2019 juga akan diarahkan untuk memperkuat program BOS bagi 57 juta siswa, meningkatkan kualitas guru PNS dan non-PNS melalui tunjangan profesi," ujar Jokowi di Gedung MPR/DPR, Kamis (16/8/2018).

Dalam pidatonya, anggaran BOS terutama disorot oleh Presiden Jokowi karena telah terbukti mampu menaikkan angka partisipasi murnia untuk SD, SMP, SMA, dan madrasah.

Biaya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga akan dipakai untuk membangun sarana pendidikan di SMK dan memperkuat program vokasi.

"Selain itu, (dana BOS) juga ditujukan untuk membangun 1.407 ruang praktik SMK dan bantuan pelatihan atau sertifikasi 3.000 mahasiswa, memperkuat program vokasi yang lebih masif dan terintegrasi lintas kementerian," ucapnya.

Presiden Jokowi juga memberi perhatian pada pesantren. Ia berjanji akan ada pembangunan sarana kelas dan laboratorium di 1.000 pesantren.

Jokowi: Alhamdulillah, Pertumbuhan Ekonomi Konsisten Tinggi

Pidato Presiden Jokowi Di Sidang Tahunan
Jajaran menteri Kabinet Kerja menghadiri Sidang Tahunan MPR 2018 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8). Pada Sidang Tahunan MPR RI 2018 kali ini, Presiden RI Joko Widodo akan menyampaikan pidato kenegaraan. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2019 beserta Nota Keuangan di depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dalam pidato tersebut, Jokowi mengatakan bahwa pemerintah bergerak cepat untuk menjaga stabilitas dan daya tahan ekonomi dengan terus mendorong daya saing ekonomi nasional, pengelolaan APBN yang sehat dan produktif, serta memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.

Pemerintah juga melakukan langkah-langkah tegas dan konsisten untuk mengendalikan impor. Selain itu, pemerintah terus memacu ekspor dan meningkatkan arus modal masuk dengan menggunakan instrumen fiskal, pemberian insentif, serta memastikan reformasi perizinan bisa berjalan dengan efektif.

“Alhamdulillah, di tengah ketidakpastian ekonomi global, kita masih mampu menjaga kinerja ekonomi relatif baik dan stabil. Pertumbuhan ekonomi cukup konsisten tinggi, dari 5 persen pada tahun 2014 menjadi 5,17 persen pada semester I 2018,” jelas dia di Komplek DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Jokowi juga mengungkapkan bahwa tingkat inflasi rendah, turun dari 8,36 persen pada 2014 menjadi 3,18 persen pada Juli 2018.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya