Dengan Cara Ini, Menhub Mengaku Bisa Hemat APBN hingga Rp 1 Triliun

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bisa berhemat hingga lebih dari Rp 1 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ini dengan memaksimalkan skema proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Dia mengaku, tercatat ada 15 bandar udara, 20 pelabuhan, dan 5 terminal yang akan dilakukan efisien dengan skema KPBU.

“Hal paling signifikan adalah kami mengupayakan proyek KPBU, karena tercatat ada 15 bandara, 20 pelabuhan, 5 terminal yang kita lakukan suatu upaya KPBU. Artinya apa? Artinya tidak ada lagi APBN yang kita bebankan pada 2019. Oleh karena itu kami bisa melakukan efisiensi lebih dari satu triliun,” jelas Menhub, seperti dikutip Sabtu (18/8/2018).

Dia menuturkan jika skema KPBU ini bukan menjual proyek melainkan melakukan kerjasama konsesi dalam jangka waktu tertentu. Dan penerima konsesi akan menanggung seluruh biaya baik capital expenditure (capex) maupun operating expenditure (opex).

“Tolong dicatat KPBU itu bukan menjual, tetapi mengkerjasamakan konsesi dalam waktu tertentu, biasanya 20-30 tahun. Otomatis si penerima konsesi, harus menanggung biaya-biaya baik itu capex maupun opex,” jelas dia.

Beberapa bandar udara yang sudah dilakukan proses kerjasama diantaranya adalah bandar udara di Palangkaraya, Lampung, Bengkulu dan Sentani.

Keempat bandara ini langsung di lakukan kerjasama dengan BUMN. Adapun nilai capex mencapai Rp 1 miliar per bandara.

“Yang sudah itu bandara Tjilik Riwut di Palangkaraya, dan bandara lain di Lampung, Bengkulu, dan Sentani. Kita langsung kerjasamakan dengan BUMN, langsung tunjuk, kita kasih 57 persen dan yang 43 persen musti lelang. Satu bandara itu capex-nya Rp 1 milliar,” tutup Menhub.

* Update Terkini Asian Games 2018. Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini

Kementerian Perhubungan berencana melakukan evaluasi terhadap pembangunan beberapa proyek infrastruktur di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat dan pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman mengenai hal tersebut. Rencana evaluasi ini dilakukan dalam rangka mengkaji ulang proyek-proyek infrastruktur yang banyak mengandung bahan baku impor.

"Kita terus melakukan pendalaman.  Kalau Jakarta-Surabaya belum pembanguanan, kalau Patimban sudah kontrak," ujar Djoko saat ditemui di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (10/8/2018).

Djoko mengatakan, untuk tahap pertama pembangunan Pelabuhan Patimban hingga kini masih terus berjalan. Namun untuk tahap kedua, belum bisa dipastikan berjalan sesuai rencana atau mengalami penundaan.

"Pembangunan, jalan di tahap pertama. Pengertian evaluasi bahwa tahap satu berjalan, operasi. Kita masuk tahap berikutnya. Jadi sequence (urutan) ultimate-nya kita ada, nanti kita lihat," jelas Djoko.

Meski demikian, Djoko menargetkan pembangunan Pelabuhan Patimban tahap satu rampung pada Maret 2019 mendatang  sehingga nantinya dapat dioperasikan untuk dermaga kendaraan dan pengoperasian kapal Roll On Roll Off (RORO).

"Pembangunannya sudah mulai, terus jalan. Diharapkan tahun depan bulan Maret sudah dioperasikan dermaga untuk kendaraan dan RORO bisa kita operasikan," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com