Target Pertumbuhan Ekonomi Dikritik, Ini Kata Sri Mulyani

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam menentukan target pertumbuhan ekonomi pemerintah telah memperhatikan sejumlah faktor pendorong.

Pernyataan ini untuk menjawab kritik fraksi Gerinda terkait pertumbuhan ekonomi era Jokowi-JK gagal capai 7 persen. 

"Dalam APBN kami akan tetap melihat sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan untuk dicapai dan jadi acuan untuk perhitungan APBN 2019," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/8/2018).

Sri Mulyani mengatakan, beberapa faktor yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam menetapkan target pertumbuhan ekonomi antara lain konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor dan belanja pemerintah. Selain itu, pemerintah juga menghitung berapa belanja yang akan dikeluarkan dalam tahun berjalan. 

"Kami sampaikan angka di situ yang menunjukkan kondisi real dan diharapkan itu akan menumbuhkan apa yang disebut kredibilitas dari angka-angka APBN," ujar Sri Mulyani. 

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, pemerintah juga terus mengupayakan pertumbuhan ekonomi meningkat setiap tahun. Diiringi dengan terciptanya berbagai kesempatan kerja serta penurunan kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia. 

"Kami akan menggunakan instrumen kebijakan agar pertumbuhan ekonomi kita bisa ditingkatkan, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan yang saat ini sudah mencapai tingkat progres yang baik. Itu kami lakukan terus," ujar dia. 

Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian mengatakan, target pertumbuhan ekonomi pemerintahan Jokowi-JK pada kampanye pemilu 2014 sebesar 7 persen belum dapat diwujudkan hingga tahun kelima pemerintahan. Hal ini terlihat pada target pertumbuhan ekonomi di 2019 yang hanya 5,3 persen. 

"Harapan rakyat, agar pertumbuhan ekonomi 7 persen untuk meningkatkan kemakmuran rakyat sampai tahun kelima atau tahun terakhir program pembangunan kabinet kerja atau tahun terakhir Jokowi-JK masih jauh dari janji," ujar Ramson di Ruang Paripurna DPR, Jakarta, Selasa 28 Agustus 2018.

Ramson merinci, selama pemerintahan Jokowi-JK pertumbuhan ekonomi berjalan lambat. Pada 2015, pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 4,8 persen. Kemudian pada 2016 hanya sebesar 5,0 persen sedangkan pada 2017 hanya tercapai sebesar 5,1 persen. 

"Pada outlook pertumbuhan ekonomi 2018 hanya sebesar 5,2 persen, dan di RAPBN 2019 pertumbuhan ekonomi ditargetkan hanya berada pada angka 5,3 persen," ujar Ramson.

Ramson mengatakan, sebenarnya Indonesia memiliki potensi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi termasuk target 5,3 persen pada 2019 dengan melihat sejumlah Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki Indonesia. Namun hal ini masih menemui sejumlah ketidakpastian karena kebijakan pengelolaan kurang memadai. 

"Fraksi Gerindra sangat mengharapkan pemerintah Jokowi-JK dapat merealisasikan pertumbuhan ekonomi 5,3 persen serta 5,2 persen di 2018. Namun jika melihat kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan mengelola SDA, Gerindra masih tanda tanya apakah 5,3 persen dapat direaliasikan atau tidak," tutur dia. 

Reporter: Anggun P.Situmorang

Sumber: Merdeka.com

* Update Terkini Jadwal Asian Games 2018, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Asian Games 2018 dengan lihat di Sini

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2019 beserta Nota Keuangan di depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dalam pidato tersebut, Jokowi mengatakan pemerintah bergerak cepat untuk menjaga stabilitas dan daya tahan ekonomi dengan terus mendorong daya saing ekonomi nasional, pengelolaan APBN yang sehat dan produktif, serta memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.

Pemerintah juga melakukan langkah-langkah tegas dan konsisten untuk mengendalikan impor. Selain itu, pemerintah terus memacu ekspor dan meningkatkan arus modal masuk dengan menggunakan instrumen fiskal, pemberian insentif, serta memastikan reformasi perizinan bisa berjalan dengan efektif.

“Alhamdulillah, di tengah ketidakpastian ekonomi global, kita masih mampu menjaga kinerja ekonomi relatif baik dan stabil. Pertumbuhan ekonomi cukup konsisten tinggi, dari 5 persen pada tahun 2014 menjadi 5,17 persen pada semester I 2018,” jelas dia di Komplek DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis 16 Agustus 2018.

Jokowi juga mengungkapkan bahwa tingkat inflasi rendah, turun dari 8,36 persen pada 2014 menjadi 3,18 persen pada Juli 2018.

Kinerja ekonomi tersebut telah mampu memperbaiki indikator utama kesejahteraan masyarakat. Tingkat pengangguran terbuka turun dari 5,70 persen menjadi 5,13 persen. Kemiskinan turun dari 11,25 persen pada 2014 menjadi satu digit 9,82 persen pada 2018.

Selain itu, rasio gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan turun dari 0,406 menjadi 0,389, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan naik menjadi 71,5 pada 2018.

“Perbaikan indikator kesejahteraan rakyat itu terus kami upayakan di tengah dinamika yang ada. Reformasi fiskal dan struktural yang dilakukan pemerintah telah mengembalikan Indonesia ke peringkat layak investasi dari seluruh lembaga rating internasional,” tutur dia.

Peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business meningkat tajam, naik 48 peringkat dalam tiga tahun terakhir. Logistic Performance Index Indonesia juga naik 7 peringkat dalam periode 2014 - 2018.

“Capaian-capaian tersebut menjadi pemicu bagi kita semua untuk terus bekerja keras bagi peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Jokowi.

Saksikan video pilihan di bawah ini: