Bank Indonesia Prediksi Agustus Bakal Deflasi

Liputan6.com, Singapura - Survei yang dilakukan Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa inflasi pada Agustus sangat terkendali. Bahkan kemungkinan besar di bulan ke delapan ini akan deflasi.

"Data BI menunjukan inflasi Agustus cukup baik malah mungkin saja bisa deflasi. So far angka volatile food cukup terkendali," jelas Deputi Gubernur Senior Mirza Adityaswara di Singapura, Jumat (31/8/2018).

Ia melanjutkan, memang ada beberapa gejala volatile food mulai naik tapi pemerintah sudah mengantisipasinya dengan membuka keran impor jika memang dibutuhkan. Salah satunya adalah beras.

BI sangat mengapresiasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang mampu bergerak cepat mengendalikan harga pangan dalam beberapa tahun terakhir.

"TPID mendapat apresiasi dari Presiden Jokowi bahkan ada award untuk daerah yang mampu mengendalikan inflasi dengan baik," tutur Mirza.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tingkat inflasi pada Juli 2018 sebesar 0,28 persen. Angka ini lebih rendah dari inflasi Juni sebesar 0,59 persen. Akan tetapi, inflasi Juli 2018 tersebut lebih tinggi dari Juli 2017 sebesar 0,22 persen.

Sementara itu, inflasi tahunan sebesar 3,18 persen dan inflasi inti tahun kalender 2,18 persen. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto, menuturkan, berbagai harga komoditas alami kenaikan pada Juli 2018. Itu berdasarkan hasil pemantauan BPS di 82 kota.

"Inflasi Juli 2018 sebesar 0,28 persen. Angka ini berarti inflasi tahun kalender 2,18 persen dan inflasi tahun ke tahun 3,18 persen. Kesimpulannya, inflasi terkendali," ujar Suhariyanto pada Rabu 1 Agustus 2018.

Dari hasil pantauan di 82 kota, BPS mencatat 68 kota alami inflasi, sedangkan 14 kota deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Sorong dengan angka 1,47 persen. Adapun inflasi terendah di Depok, Banyuwangi, dan Surabaya.

Tingkat inflasi di tiga daerah itu sekitar 0,03 persen. Sementara itu, deflasi tertinggi di Ambon mencapai -1,45 persen dan deflasi terendah di Palembang sebesar -0,01 persen.

* Update Terkini Jadwal Asian Games 2018, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Asian Games 2018 dengan lihat di Sini

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution memanggil sejumlah anggota Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) di kantornya, Jakarta.

Pertemuan tingkat tinggi alias High Level Meeting TPIP ini membahas pengendalian inflasi. Rapat koordinasi ini dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.

Selain itu, ada pula Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno, serta Direktur Pengadaan Perum Bulog Bachtiar Utomo.

"Kita bersama-sama ingin menyampaikan hasil rapat koordinasi kita dalam rangka untuk terus menjaga menjaga pengendalian inflasi kita," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, pada saat konferensi pers di Kementerian Perekonomian, Jakarta, Jumat (24/8/2018).

Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah selama ini sudah cukup berhasil menjaga inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil, yakni di kisaran 3,5 persen.

Oleh karena itu, angka tersebut diharapkan mampu terkendali di tengah perekonomian global yang bergejolak.

"Ini adalah suatu tingkat inflasi yang ingin kita jaga pada saat kita sekarang hadapi, terutama pada aspek global yang berubah secara dinamis," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan, dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution tersebut, masing-masing kementerian/lembaga dan seluruh pemangku kepentingan terkait bersama Bank Indonesia, telah menyepakati dan akan fokus pada seluruh komponen dari masing-masing inflasi tersebut. 

Dalam hal ini, menyangkut tiga komponen pembagian antara core inflation, kemudian inflasi yang dikontribusikan dari volatile food. Ditambah inflasi yang diperkirakan berasal dari nilai tukar dalam bentuk imported inflation.

"Kita melihat kepada tiga komponen ini melihat apa-apa yang perlu kita diwaspadai dan perlu untuk kita lakukan untuk penyesuaian dan kebijakan agar ketiga komponen tersebut, tidak menjadi faktor yang akan memicu inflasi sampai akhir tahun dan bahkan continue pada 2019," ujar dia.

Diketahui, pemerintah menargetkan inflasi pada 2019 berada di kisaran 3,5 persen plus minus 1 persen. Angka tersebut tidak berbeda jauh pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.

"Pemerintah berupaya menjaga inflasi pada tingkat yang rendah untuk menjamin daya beli masyarakat. Pada 2019, pemerintah akan menjaga inflasi pada rentang 3,5 persen plus minus 1 persen," ujar Sri Mulyani Indrawati, saat memberi paparan Kerangka RAPBN 2019 pada Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung DPR.