Pemerintah Wajibkan Swasta Bangun Infrastruktur di Daerah Tertinggal

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi salah satu pembicara dalam diskusi terbatas BLU BAKTI (Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi) dengan tema Pemerataan Infrastruktur Telekomunikasi dalam Mendorong Digitalisasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Indonesia Tertinggal, Terpencil, Terdepan dan Perbatasan. Diskusi ini digelar secara tertutup dan dihadiri Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara.

Ditemui usai acara, Sri Mulyani mengatakan, diskusi ini lebih menekankan pada pembangunan akses di wilayah Indonesia Tertinggal, Terpencil, Terdepan dan Perbatasan. Selama ini pembangunan akses di wilayah tersebut masih sangat sulit untuk digarap oleh sektor swasta.

"Di dalam ya mengenai BLU BAKTI yang dibuat dari sisi strategi telekomunikasi dan informasi. Bahwa, daerah terpelosok di Indonesia yang terpencil itu mereka tidak memiliki akses yang bisa dibangun oleh private sector," ujar Sri Mulyani di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (3/9/2018).

Untuk itu, kata Sri Mulyani, pemerintah tengah menyiapkan BLU BAKTI untuk dapat membiayai pembangunan akses tersebut. Nantinya akan dikumpulkan iuran dari perusahaan telekomunikasi swasta untuk pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.

"Dibutuhkan intervensi pemerintah melalui apa yang disebut BLU BAKTI ini yang mengumpulkan pendapatan dari iuran dari perusahaan swasta telekomunikasi yang kemudian digunakan untuk membangun infrastruktur bersama. Kita harap mereka bisa memecahkan masalah aksesibilitas," jelasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, komitmen pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk memastikan pemerataan pembangunan infrastruktur termasuk telekomunikasi akan segera terwujud untuk kawasan Indonesia Timur.

"Bicara soal komunikasi, sudah puluhan tahun Indonesia merdeka. Namun baru saat ini sarana kita berkomunikasi dibangun, pemerintah melakukan pembangunan secara besar-besaran. Indonesia merdeka dari penjajah sudah mau 73 Tahun tapi kita belum merdeka dari internet. Itu artinya belum semua masyarakat Indonesia bisa memanfaatkan internet," jelas Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dalam kunjungan kerja di Kec. Rote Tengah, Kab. Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Jumat (22/06/2018).

Menteri Kominfo menjelaskan visi Pemerintah untuk memerdekakan dari internet sebagai upaya menghubungkan seluruh Indonesia. "Saya janji, 2019 harus sudah saling terhubung dengan jalan tol ini, yang tadi kata Bapak/Ibu dibangun pada tahun 2015, menghubungkan Boni Medan dengan Samurai ya. Yang saling berhubungan itu dan membentuk cincin atau ring. Itulah cara pola pikir pemerintah juga visi pak Jokowi dalam memerdekan Indonesia dari internet," jelasnya.

Tak hanya untuk pemerataan akses, lebih dari itu Menteri Rudiantara memastikan agar masyarakat Indonesia bagian Timur dapat memanfaatkan internet cepat seperti kawasan Indonesia bagian Barat.

"Bukan kecepatan saja yang lama tapi harga yang harus dibayarkan lebih mahal dibandingkan dengan penduduk di jawa. Ini yang menurut Pemerintah Jokowi harus di-upgrade. Bapak Jokowi ini banyak memperhatikan pembangunan, seperti infrastruktur dari mulai jalan tol lalu lalu bandara juga telekomunikasi," tandasnya.

Menteri Kominfo menyatakan pemerintah dengan kebijakan keberpihakan akan membangun akses internet untuk seluruh warga negara di Indonesia. "Pemerintah membuat kebijakan keberpihakan yakni di daerah non komersil atau 3T kita bangun yang prioritasnya adalah pendidikan. Sejauh ini ada 2700 titik akses internet khususnya sekolah. Dari total 226 ribu sekolah baik SMP dan SMA ada 80 ribu lebih yang belum terhubung," jelasnya.

Guna memastikan internet cepat bisa diakses, Menteri Rudiantara menyebut akan menggunakan satelit telekomunikasi dengan teknologi baru. "Nah, dari kami Kominfo bersama BAKTI menyiapkan satelit terbaru yang diperkirakan selesai akhir tahun (2018) atau awal tahun (2019) selesai dan segera diluncurkan juga dioperasikan. Sehingga nanti pada tahun 2022 semua sekolah harus bisa mengakses dengan satelit yang baru, dan kecepatannya harus lima kali lebih dari yang sekarang," jelasnya.

Pemilihan sektor pendidikan sebagai pengungkit menurut Menteri Kominfo penting sebagai bagian dari kesiapan menghadapi bonus demografi. “Adik-adik akan jadi usia produktif nanti sama dengan kekuatan ekonomi seluruh negara ASEAN kebayang tidak? Akan sebesar itu, tapi itu teoritis dan tidak bisa berjalan dengan sendirinya, harus didampingi dengan akses internet yang ada di sekolah salah satunya," jelasnya.

Pemanfaatan akses internet dengan kecepatan tinggi ditegaskan oleh Menteri Rudiantara untuk memajukan pendidikan Indonesia.  "Indonesia harus mempunyai daya jual dari yang sekarang, kuncinya adalah penguatan sumberdaya manusia yang saat ini sedang bersekolah. Saya harap ke depannya tidak ada perbedaan, apa yang didapat oleh semua pelajar di indonesia sehingga tidak hanya yang bisa mengakses saja yang bisa memiliki kemampuan," harapnya.

Menteri Kominfo menargetkan pada Tahun 2020, 20 ribu desa yang saat ini belum tersentuh internet akan bisa terhubung dengan internet. "Jadi nanti kalau mau laporan tidak pakai kertas lagi datang ke kantor, tetapi pakai internet. Ini bukan hanya di Rote Ndao tapi di seluruh Indonesia nanti akan terhubung," ungkapnya.