Kemenkeu Paparkan 4 Fokus Utama RAPBN 2019

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 memiliki empat fokus utama.

Keempat fokus ini dikombinasikan dengan kesinambungan fiskal melalui efisiensi dan inovasi pembiayaan anggaran dengan prinsip kehati-hatian menuju keseimbangan primer yang positif dan defisit yang semakin menurun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani membeberkan, empat fokus utama RAPBN 2019. Pertama, peningkatan investasi di bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM. Kedua, penguatan program perlindungan sosial. 

"Ketiga, akselerasi pembangunan infrastruktur untuk pemerataan pembangunan dan pemanfaatan berbagai potensi ekonomi daerah. Keempat, reformasi birokrasi melalui simplifikasi dan kemudahan investasi dan ekspor," ujar Askolani di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Askolani mengatakan, keempat fokus RAPBN 2019 merupakan harmonisasi atas dua prioritas kebijakan fiskal 2019. Prioritas pertama, menjaga kesehatan fiskal agar produktif, efisien, memiliki daya tahan, dan berkesinambungan (sustainable). Lalu prioritas kedua, mendorong iklim investasi.

"Dalam mendorong iklim investasi dilakukan dengan simplifikasi dan kemudahan investasi dan ekspor, peningkatan kualitas layanan publik, serta pemberian insentif fiskal untuk mendorong investasi dan ekspor, sehat, adil, mandiri," ujar dia. 

Askolani mengatakan, RAPBN 2019 mencerminkan APBN yang sehat, adil, dan mandiri. Sehat karena pemerintah berusaha memangkas defisit APBN menjadi kurang dari dua persen, pertama kali sejak 2013.

Defisit anggaran pada 2017 sebesar 2,51 persen dan defisit anggaran menurut outlook 2018 sebesar 2,12 pesen dari PDB. Keseimbangan primer juga diusahakan mendekati 0 persen, konsisten turun sejak tahun 2015. 

RAPBN 2019 adil karena pajak bakal menjadi insentif untuk menjaga daya beli masyarakat dan ekonomi melalui kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan penurunan tarif pajak penghasilan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menjadi 0,5 persen. Adapula insentif pajak bagi dunia usaha secara targeted (tax holiday dan allowance). 

"RAPBN 2019 juga mandiri, karena kontribusi perpajakan meningkat menjadi 83,1 persen dari sebelumnya di tahun 2014 sebesar 74 persen. Pembiayan dari utang juga semakin turun," tutur Askolani. 

Reporter: Anggun P.Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution memanggil sejumlah anggota Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) di kantornya, Jakarta.

Pertemuan tingkat tinggi alias High Level Meeting TPIP ini membahas pengendalian inflasi. Rapat koordinasi ini dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.

Selain itu, ada pula Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno, serta Direktur Pengadaan Perum Bulog Bachtiar Utomo.

"Kita bersama-sama ingin menyampaikan hasil rapat koordinasi kita dalam rangka untuk terus menjaga menjaga pengendalian inflasi kita," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, pada saat konferensi pers di Kementerian Perekonomian, Jakarta, Jumat 24 Agustus 2018.

Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah selama ini sudah cukup berhasil menjaga inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil, yakni di kisaran 3,5 persen.

Oleh karena itu, angka tersebut diharapkan mampu terkendali di tengah perekonomian global yang bergejolak.

"Ini adalah suatu tingkat inflasi yang ingin kita jaga pada saat kita sekarang hadapi, terutama pada aspek global yang berubah secara dinamis," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan, dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution tersebut, masing-masing kementerian/lembaga dan seluruh pemangku kepentingan terkait bersama Bank Indonesia, telah menyepakati dan akan fokus pada seluruh komponen dari masing-masing inflasi tersebut. 

Dalam hal ini, menyangkut tiga komponen pembagian antara core inflation, kemudian inflasi yang dikontribusikan dari volatile food. Ditambah inflasi yang diperkirakan berasal dari nilai tukar dalam bentuk imported inflation.

"Kita melihat kepada tiga komponen ini melihat apa-apa yang perlu kita diwaspadai dan perlu untuk kita lakukan untuk penyesuaian dan kebijakan agar ketiga komponen tersebut, tidak menjadi faktor yang akan memicu inflasi sampai akhir tahun dan bahkan continue pada 2019," ujar dia.

Diketahui, pemerintah menargetkan inflasi pada 2019 berada di kisaran 3,5 persen plus minus 1 persen. Angka tersebut tidak berbeda jauh pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.

"Pemerintah berupaya menjaga inflasi pada tingkat yang rendah untuk menjamin daya beli masyarakat. Pada 2019, pemerintah akan menjaga inflasi pada rentang 3,5 persen plus minus 1 persen," ujar Sri Mulyani Indrawati, saat memberi paparan Kerangka RAPBN 2019 pada Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung DPR.

Saksikan video pilihan di bawah ini: