Sri Mulyani: Presiden Minta Anggaran Sektor Pariwisata Jangan Dipotong

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, pemerintah sangat fokus membangun sektor pariwisata dalam negeri. Bahkan ia menyebutkan, pemerintah memberikan perhatian lebih di industri ini dibanding sektor-sektor lain.

"Saya sudah tidak ingat berapa kali sidang kabinet membahas industri pariwisata ini. Bahkan Pak Jokowi sampai telepon saya minta kalau bisa jangan sampai anggaran pariwisata itu dipotong. Betapa care-nya presiden dan pemerintah kita ini sama pariwisata," tuturnya di Hotel Raffles, Jakarta, Kamis (27/9/2018).

Sri Mulyani menambahkan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengoptimalkan seluruh instrumen keuangan yang ada untuk mendorong industri pariwisata RI. Termasuk didalamnya melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kemenkeu.

"Ada dalam bentuk belanja pemerintah dan dana alokasi khusus (DAK) Fisik seperti jalan dan jembatan. Itu anggaran langsung investasi pemerintah. Anggaran kedua pembiayaan melalui BUMN milik kemenkeu yaitu Lembaga Pembiyaan Ekspor Indonesia (LPEI). Ini tidak hanya fokus jual keluar tapi ekspor jasa turis yang datang ke Indonesia. Jadi pariwisata dikategorikan sebagai ekspor," ujarnya.

Ia pun menekankan, pembiayaan yang akan diberikan pemerintah kepada industri pariwisata akan sangat beragam. Itu menyesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan dari sektor ini.

"Kebutuhan infrastruktur ini ada langsung uang, pembiayaan, hingga teknikal assistant. Yang Rp 500 triliun kemarin itu paling besar dari swasta. Mereka mau masuk kalo pemerintah ikut masuk dan punya komitmen dengan kebijakanya," ujarnya.

"Jadi Inilah tools yang Kemenkeu lakukan untuk mendukung sektor pariwisata di Indonesia," tambah dia.

Ia pun berjanji, pemerintah dan seluruh kementerian akan berkomitmen penuh untuk membangun sektor pariwisata RI. "Poin saya pemerintah dari Presiden, Wakil Presiden hingga seluruh menteri semuanya punya komitmen full untuk membangun industri pariwisita," pungkasnya.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Rosan P. Roeslani, mengatakan sektor pariwisata dapat menjadi ujung tombak ekonomi RI. Itu disebabkan, industri ini berpotensi sebagai penyumbang devisa terbesar bagi negara.

"Saya meyakini pariwisata kita ini dapat menjadi ujung tombak penerimaan devisa kita. Beberapa riset bahkan menyebutkan sektor pariwisata dapat menjadi penyumbang devisa nomor satu di Indonesia," tutur dia di Hotel Raffles, Kamis (27/9/2018).

Rosan menambahkan, pemerintah maupun Kadin sebagai pelaku usaha masih perlu melakukan beberapa koordinasi dan pembenahan untuk mendorong industri pariwisata ini. Kata dia, sebagai negara kepulauan, potensi RI berdampak besar untuk perekonomian. 

"Potensi kita itu luar biasa, kadang-kadang kita sampai lupa bahwa begitu banyak titik yang sebenarnya bisa dikembangkan. Makanya Pak Presiden memutuskan 10 destinasi baru tersebut di luar Bali," ujar dia.

Memiliki hobi menyelam, Rosan pun menegaskan, Raja Ampat jauh lebih indah dibandingkan Maldives. Ia telah berkeliling sekaligus menyaksikan pantai-pantai lain di luar sana.

"Saya penyelam juga, enggak ada apa-apanya itu Maldives dibanding Raja Ampat dan Labuan Bajo. Saya menyaksikan sendiri," ujar dia.

Meski begitu, Rosan berharap pemerintah perlu berbenah dari segi regulasi. Dia menuturkan, selama ini banyak izin yang terbilang menyulitkan, sehingga menurunkan minat turis untuk berinvestasi.

"Kepulauan Seribu ini enggak pernah berkembang karena dari segi perizinan mereka itu sulit. Jadi kebijakan pemerintah kalau bisa jangan jadi kontradiktif dimana tujuanya mendatangkan turis asing. Termasuk pajaknya jangan dinaikkan untuk alat-alat penunjang marina seperti jetski, hingga operator skuba," tutur dia.