Sektor Wisata Mampu Kendalikan Inflasi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, angka inflasi Indonesia dulu bisa terbilang kronis. Itu disebabkan biaya logistik yang cenderung mahal di negara kepulauan seperti RI.

"Indonesia itu dari dulu negara yang mengidam penyakit inflasi relatif tinggi malah mungkin agak kronis. Tapi beberapa tahun terakhir kita sudah mencoba kendalikan," tuturnya di Hotel Raffles, Jakarta, Kamis (27/9/2018).

Darmin menjelaskan, salah satu upaya pemerintah menjaga inflasi terkendali ialah melalui sektor pariwisata. Ini terutama membangun kebijakan pariwisata yang mendukung bisnis (pro bisnis).

"Tapi akhir-akhir ini kita bisa menjaga inflasi kita jauh lebih rendah yaitu di sekitar 3,5 persen. Makanya kita rumuskan kebijakan pada sektor pariwisata," ujarnya.

Ia pun menambahkan, pemerintah harus secara maksimal membangun industri pariwisata dalam negeri. Apalagi mempercantik sektor ini untuk kemudian menghasilkan devisa ke negara.

"Bangun destinasi pariwisata itu harus secara besar-besaran. Mulai dari infrastruktur, produk-produk, hingga pertunjukan, apapun yang mau dijual dan elemen-elemen pendukungnya seperti restoran atau homestay yang levelnya di menengah ke bawah," kata dia.

Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini memutuskan 10 destinasi baru sebagai pengganti Bali. Meski begitu, kata Darmin, destinasi tersebut mesti didukung sanitasi yang memadai.

"Kita sekarang punya 10 destinasi baru di luar Bali. Tapi kalau kebersihanya tidak terpelihara dengan baik, mau ada hotel dan jalan juga turis tidak akan tentrak karena persoalan sanitasi itu," pungkasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah mengajak sektor swasta bekerja sama berperan aktif dalam berinvestasi untuk mengembangkan potensi-potensi wilayah wisata sehingga Indonesia memiliki destinasi wisata berkelas dunia. Salah satunya di Danau Toba, Sumatera Utara.

Terkait ini, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menggelar acara Pre-Market Sounding Pengembangan Kawasan Pariwisata di Danau Toba, akhir pekan lalu. Acara ini turut dihadiri para pelaku bisnis industri pariwisata.

Direktur Utama BPODT Arie Prasetyo  mengatakan, pemerintah ingin menjelaskan perkembangan pariwisata Danau Toba sebagai destinasi prioritas kepada pengusaha.

"Diharapkan, dalam rentang waktu 2 tahun sejak berdirinya, BPODT dapat menarik investor-investor baru dalam bidang perhotelan, daya tarik wisata serta lainnya," kata Arie.

Dia menjelaskan, hingga saat ini berbagai pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan kawasan wisata yang nyaman dan memadai bagi wisatawan terus berjalan.

Diantara prasarana yang telah dan sedang dibangun, yakni Bandara Silangit yang telah menjadi bandara internasional dan memiliki penerbangan international terjadwal.

Kemudian jalan tol yang terbentang dari Medan hingga Parapat yang diperkirakan selesai pada 2020.

Adapula  jalan nasional, yaitu jalan lingkar Samosir, jalan lingkar Danau Toba dan lainnya. Selain itu, langkah revitalisasi sejumlah pelabuhan. Serta, penambahan kapal angkutan roro 300GT.

Kegiatan Pre-Market Sounding ini juga merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan para calon investor sebelumnya.

Presiden pada 26 Juli 2018, telah mencanangkan Danau Toba sebagai salah satu dari empat destinasi pariwisata super prioritas yang menjadi fokus pengembangan pemerintah.

Pre-Market Sounding Pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Toba dilakukan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta.

Turut hadir Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah BPODT; Tenaga Ahli Menteri Pariwisata dan Ketua Pokja Bidang Percepatan Pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas, Hiramsyah S. Thaib; serta Direktur Utama BPODT, Arie Prasetyo.

Hadir pula pejabat dari instansi terkait yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Perhubungan.