Jokowi Buka Festival Kesatuan Pengelola Hutan di Yogyakarta

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membuka Festival Kesatuan Pengelola Hutan Tingkat Nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Presiden Jokowi bertolak ke DIY pada Kamis 27 September 2018 melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Kemudian pada Jumat pagi 28 September 2018, Jokowi akan membuka secara resmi Festival Kesatuan Pengelola Hutan Tingkat Nasional di Bantul, DIY. Kegiatan ini digelar sebagai wujud komitmen pemerintah dalam pengelolaan hutan di Indonesia dengan basis pemberdayaan masyarakat.

Dalam festival tersebut, produk-produk unggulan berbasis pengelolaan hutan dan pemberdayaan masyarakat juga akan ditampilkan di hadapan Kepala Negara.

Turut mendampingi Jokowi dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Provinsi DIY adalah Menteri Sekretaris Negara Praktikno, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi, Komandan Paspampres Mayjen TNI (Mar) Suhartono, dan Staf Khusus Presiden Sukardi Rinakit.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menyambangi Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta. Kedua menteri kabinet kerja Jokowi tersebut hadir untuk melakukan rapat koordinasi (rakor) terkait dengan perhutanan nasional.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) yang diberikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) saat ini masih dalam kajian. Terlebih, dalam pembahasan rapat tersebut, kata Menteri Rini, masih mengidentifikasi daerah-daerah mana saja yang akan berpotensi menerima IPHPS.

"Sedang melihat daerah-daerah mana yang bisa dilakukan lagi program perhutanan sosial untuk mendapatkan sertifikat dan usaha apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat di sana gitu," kata Menteri Rini usai melangsungkan rapat di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu 15 Agustus 2018.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan, Kementerian ATR sendiri akan mendukung penuh program perhutanan sosial tersebut. Terlebih kewenangan ini berada di bawah KLHK.

"Agraria kita yang mendukung saja apa yang bisa kita dukung karena ini tadi masalah program sosial. Reforma agraria ada di kantor saya ada di kantor Menteri LHK (Siti Nurbaya) kantor saya kan tentang aset, sertifikasi tanah dan lain lain. Sedangkan program sosial adalah kewenangan Ibu Menteri LHK," sebutnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini: