Menko Luhut Ingin Usulkan Dana Penanggulangan Bencana ke Dunia Internasional

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah berencana mengusulkan adanya dana penanggulangan bencana ke tingkat internasional. Rencana ini juga akan disampaikan pada pertemuan IMF-World Bank di Bali.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan rencana ini akan dilaporkan terlebih dahulu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebelum diusulkan ke forum pertemuan IMF-World Bank.

"Kemarin juga mau diusulin, sesudah saya laporkan ke Presiden," kata dia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (2/10/2018).

Dia menjelaskan, pemerintah mengusulkan dana penanggulangan bencana pada forum IMF-World Bank tersebut karena memang ini menjadi penting. Sebab, pada persoalan ini bukan hanya Indonesia saja yang kerap mengalami bencana, tetapi beberapa negara lain juga mengalami hal serupa.

"Kan, tidak hanya Indonesia yang bermasalah, Chili sampai diguncang gempa 9,5 SR, jadi jangan pikir Indonesia saja. Jadi, saya pikir Indonesia bisa jadi leader untuk mengedepankan ini, karena belum pernah dibicarakan ini," kata dia.

"Kita akan bicarakan ini untuk kepentingan dunia di mana Indonesia juga merupakan negara besar," kata dia.

Belum sembuh luka bencana gempa di Lombok beberapa waktu lalu, Indonesia kini harus menangis lagi. Gempa dan tsunami menerjang Palu dan Donggala di Sulawesi Tengah pada Jumat (28/9).

Hingga kini Kabupaten Donggala dan Palu masih menjadi kota mati usai diguncang gempa bermagnitudo 7,4. Tak hanya ratusan jiwa melayang, tercatat ratusan bangunan serta fasilitas umum luluhlantak hingga nyaris rata dengan tanah.

Hingga Minggu, 30 September kemarin, sebanyak 832 korban tewas telah ditemukan dan teridentifikasi. Dan di hari itu juga, warga yang meninggal dunia dikuburkan secara massal.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Pemerintah akan menyusun instrumen keuangan yang baru khusus penanganan bencana alam. Hal ini menyusul banyaknya bencana alam yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengungkapkan frekuensi bencana di Indonesia saat ini harus menjadi perhatian, terutama terkait mekanisme dana yang diperlukan untuk bantuan penanganan maupun pemulihan pascabencana.

"Dalam situasi yang kedaruratan ini kita memikirkan bagaimana dengan adanya frekuensi bencana yang terjadi di berbagai daerah untuk men-develope (mengembangkan) suatu instrumen pembuatan bagi daerah, semacam asuransi yang bisa kita deploy (sebarkan), ” kata Sri Mulyani di kantornya, Senin (1/10/2018).

Dia menjelaskan akan mempelajari skema tersebut dari beberapa negara lain dan akan membahasnya di salah satu pertemuan saat gelaran annual meeting IMF-WB 8-12 Oktober 2018 di Bali.

"Dan kita melihat dari negara negara lain, saya sudah konsultasi, nanti dalam IMF-WB annual meeting kita akan kumpulkan para ahlinya, supaya Indonesia bisa ciptakan instrumen baru antar daerah bisa masuk dalam APBN kita, bagaimana suatu support pada suatu daerah yang terkena bencana bisa langsung dilakukan,” ujar dia.

Adapun saat ini dana untuk penanganan bencana berdasarkan permintaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNP). Dana tersebut bisa diproses dan dicairkan jika ada pengajuan dari BNPB atau disebut dana on call untuk kedaruratan.

Oleh sebab itu, selain menyusun instrumen keuangan yang baru, lembaga-lembaga terkait juga akan diperkuat agar penanganan bencana di Indonesia semakin baik. Sebab, menurut dia, jika dilihat secara geografis banyak daerah di Indonesia yang rawan terkena bencana alam sehingga antisipasi perlu juga untuk ditingkatkan.

"Kemudian kita juga pikirkan bagaimana untuk memperkuat BNPB. Yang saya lihat kementerian/lembaga, termasuk TNI, Polri yang selama ini selalu merupakan institusi di mana pasukannya merupakan yang masuk pertama itu juga bisa diperkuat dengan support anggaran, support logistik, yang memungkinkan Indonesia memiliki kapasitas untuk mengelola bencana," ujar dia.

Dia menyatakan pemerintah akan segera menyiapkan penyusunan dan langkah-langkah kebijakan tersebut dalam waktu dekat.

"Sehingga setiap daerah memiliki cukup kesiapan dan terutama dari kami tentu tanggung jawabnya adalah bagaimana menciptakan sumber dana dan mekanisme anggaran," kata dia.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka