Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Sektor Perikanan Sumbang PNBP Rp 57,7 Miliar hingga September 2018

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat penerimaan negara bukan pajak sektor perikanan (PNBP) mencapai Rp 57,7 miliar.

oleh Merdeka.com diperbarui 12 Okt 2018, 18:41 WIB

Diterbitkan 12 Okt 2018, 18:41 WIB

KKP Dorong Ekspor Hasil Tangkap Ikan Nelayan Tradisional

Nelayan menurunkan ikan hasil tangkapan laut di Muara Baru, Jakarta, Kamis (29/3). Untuk mendorong ekspor komoditas perikanan KKP akan memberikan bantuan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor perikanan mencapai Rp 57,7 miliar hingga September 2018. Angka tersebut dekati target PNBP sebesar Rp 70 miliar pada 2018.

"PNBP itu saya harus kumpulkan data dari 47 perusahaan yang terdaftar di karantina. Secara umun KKP akan naik PNBPnya," ujar Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) Rina saat ditemui di Grand Hyatt, Jakarta, Jumat (12/10/2018).

Rina menjelaskan, PNBP KKP mengalami kenaikan setiap tahun. Pada 2016 penerimaan PNBP sebesar Rp 52,86 miliar dari target Rp 14,02 miliar dan 2017 sebesar Rp 69,78 miliar dari target Rp 36 miliar.

"Banyak naiknya, karena galak itu loh. Tapi sebenarnya, bukan hanya karena mengetatkan kebijakan. Kita juga menggunakan EDC jadi tidak ada lagi transaksi uang jadi langsung gesek. Kalau gesek itu langsung masuk bank," ujar dia.

Rina menjelaskan, transaksi sistem elektronik menggunakan EDC (Electronic Data Capture) telah meminimalkan pemungutan liar. Jadi seluruh dana yang harus disetorkan ke KKP masuk tanpa melalui perantara.

"Kalau gesek itu langsung masuk bank. Itu menjadi lebih rapi dan bersih. Terus temen-temen juga dengan enaknya tidak ada praduga terima uang macam-macam. Kita perbaiki sistem. Kita perketat memang sehingga sekarang mau tidak mau ikuti aturan seperti itu," ujar dia.

"Selain itu kita juga tidak memberi kesempatan itu nanti-nanti. Jadi langsung saja kalau mau bayar langsung. Jadi kalau PNBP itu aturannya, kalau hari ini ada PNBP dia hanya boleh berdiam 24 jam di kas. Jadi harus dengan cepat diantar ke bank," tambah dia.

Reporter: Anggun P.Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Menteri Susi Minta Pengusaha Tangkap Peluang Perang Dagang AS-China

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengimbau pengusaha bidang perikanan memanfaatkan momentum perang dagang Amerika Serikat (AS) dengan China.

Dia meminta, pengusaha terus bekerja menggenjot ekspor ke Amerika Serikat. "Dengan adanya perang dagang China dan AS semestinya pengusaha Indonesia mendapatkan dan bisa melakukan terobosan segera untuk bisa mengambil insentif daripada situasi perang dagang ini," ujar dia di Kantor Pusat KKP, Jakarta, Jumat 21 September 2018.

Susi mengingatkan, jangan sampai pengusaha tidak menambah produksi tetapi malah meminjam nama kepada China agar produknya bisa masuk ke AS. Sikap ini dinilai akan merugikan produk Indonesia ke depan.

"Banyak juga orang Indonesia ini mau gampang saja. Oh kesempatan barang sana dimasukan ke sini nanti diekspor lagi ke sana, pasti akan ketahuan. Begitu ketahuan kita kena dampaknya, pasti akan marah AS nya. Nanti bisa-bisa produk kita malah diembargo," ujar dia.

Tidak hanya sektor perikanan, Susi Pudjiastuti juga mengajak seluruh pelaku usaha dalam negeri untuk meningkatkan produksi. Jadi ke depan Indonesia bisa bersaing dengan negara negara di ASEAN yang terlebih dahulu berorientasi ekspor.

"Mari pakai kesempatan perang dagang ini untuk meningkatkan kerja produksi kita. Itu imbauan dari saya. Semua pengusaha eksportir seharusnya segera konsolidasi baik dari manufaktur produk, perikanan, handycraft. Ini kesempatan besar untuk bersaing melawan naga-naga besar sepeti China, Thailand, Vietnam jadi kalau tidak dipakai ya sayang," ujar dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓