Bank Dunia: Kerugian Akibat Gempa di Sulteng Capai Rp 8 Triliun

Liputan6.com, Nusa Dua Bank Dunia menilai untuk membangun kembali ekonomi di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Dan proses rekunstruksi harus segera dilakukan di wilayah ini.

Direktur Bank Dunia untuk Indonesia and Timor Leste Rodrigo A Chaves mengatakan, pihaknya selama ini telah mengirimkan tim ke wilayah yang terdampak bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.

Hasilnya, kerusakan secara geospasial dan perkiraan biaya infrastruktur, properti perumahan dan non-perumahan yang terkena dampak tsunami di Sulawesi mencapai USD 531 juta (Rp 8,07 triliun).

Adapun rinciannya adalah kerusakan untuk kategori perumahan kerugian sekitar USD 181 juta (Rp 2,75 triliun). Kemudian sektor non perumahan, kerugian sekitar USD185 juta (Rp 2,82 triliun). Dan kerusakan infrastruktur sekitar sekitar USD 165 juta (Rp 2,5 triliun).

"Saat ini, sebagai negara terpadat keempat di dunia, dan sekarang menjadi negara berpenghasilan menengah, Indonesia telah menikmati pertumbuhan ekonomi yang kuat dan membuat kemajuan signifikan melalui upaya pengentasan kemiskinan. Maka dari itu ini harus segera dipulihkan," kata Ridrigo A Chaves di Nusa Dua, Minggu (14/10/2018).

Laporan awal tersebut adalah perkiraan kerugian ekonomi pertama berdasarkan analisis ilmiah, ekonomi dan teknik.

Laporan ini tidak memperhitungkan hilangnya nyawa, kehilangan lahan, atau gangguan terhadap ekonomi melalui pekerjaan yang hilang, mata pencaharian dan bisnis. Ini merupakan masukan pertama untuk mendukung perencanaan pemulihan dan rekonstruksi Pemerintah Indonesia.

"Dengan bekerja sama dengan pemerintah terkait ketahanan, pemulihan dan kesiapsiagaan bencana. Kami bertujuan untuk membantu memastikan bahwa Indonesia mempertahankan laju peningkatan ekonominya," pungkasnya.

Bank Dunia memberikan pendanaan hingga USD 1 miliar (setara Rp 15,2 triliun) bagi Indonesia untuk melengkapi upaya-upaya bantuan dan rekonstruksi di daerah-daerah yang terkena bencana seperti di Sulawesi dan Lombok, Nusa Tenggara Barat. Bantuan ini juga untuk memperkuat ketahanan jangka panjang.

Pendanaan akan tersedia berdasarkan permintaan dari pemerintah. Pendanaan akan dipandu dengan hibah USD 5 juta untuk bantuan teknis bagi perencanaan terperinci untuk memastikan rekonstruksi akan bertahan dengan baik dan diterapkan berbasis masyarakat.

"Upaya bantuan dari pemerintah sangat cepat, masif, dan mengesankan. Saat kita memasuki tahap rekonstruksi, kami menawarkan bantuan dana hingga USD 1 miliar yang merupakan dukungan yang komprehensif dan tersedia untuk Indonesia. Penghormatan terbaik bagi mereka yang telah kehilangan nyawa adalah membangun kembali dengan lebih baik," kata Chief Executive Officer Bank Dunia Kristalina Georgieva di Nusa Dua, Minggu (14/10/2018).

Paket bantuan Bank Dunia dapat mencakup dana transfer tunai untuk 150.000 keluarga termiskin yang terdampak bencana untuk jangka waktu antara 6 bulan hingga satu tahun.

Penguatan sistem perlindungan sosial yang ada ini dirancang untuk mendukung ekonomi dan lapangan kerja lokal selama tahap pemulihan dan untuk menghindari kerusakan jangka panjang terhadap modal manusia.

Paket bantuan USD 1 miliar yang diusulkan juga dapat mencakup program pemulihan darurat baru yang mandiri untuk membiayai pembangunan kembali fasilitas publik dan aset infrastruktur penting, seperti rumah sakit, sekolah, jembatan, jalan, jalan raya, dan infrastruktur pasokan air bersih.

Bantuan juga akan memperkuat sistem pemantauan dan peringatan dini, dan membantu membiayai rekonstruksi permukiman dan infrastruktur dan layanan di tingkat lingkungan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah mengapresiasi perhatian dan dukungan dari masyarakat internasional pada saat Indonesia membutuhkan, termasuk dari Grup Bank Dunia.

Memulihkan kehidupan dan mata pencaharian masyarakat yang terdampak bencana alam adalah prioritas utama pemerintah.

"Grup Bank Dunia memiliki keahlian yang khusus dan mendalam di bidang pengembangan instrumen keuangan canggih yang dapat mengelola risiko, dan penyangga fiskal untuk mempersiapkan guncangan. Pemerintah Indonesia ingin memperkuat ketahanan terhadap bencana alam dan kami menyambut kemitraan yang terus berlanjut ini," tambah Sri Mulyani.