Genjot Ekonomi, Development Bank Siap Biayai Proyek Pembangkit Panas Bumi RI

Kebijakan Energi Nasional berkomitmen terhadap pencapaian EBT akan berkontribusi dalam bauran energi sebesar 23 persen pada 2025.

oleh Nurmayanti diperbarui 15 Okt 2018, 09:29 WIB
Diterbitkan 15 Okt 2018, 09:29 WIB
20160330- Progres Pembangun PLTP Unit 5 & 6 di Tompaso-Sulut-Faizal fanani
Suasana pembangunan PLTP Unit 5 & 6 di Tompaso, Sulut, Rabu (30/3/2016). PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) terus mengembangkan energi baru terbarukan yang berfokus pada Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Indonesia memiliki potensi sumber daya panas bumi yang ekuivalen dengan 13.440 MW atau cadangan sebesar 14.473 MW yang tersebar di 265 lokasi. Besarnya sumber daya panas bumi ini membuat Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia sebagai negara dengan sumber energi panas bumi terbanyak. 

"Potensi yang besar ini harus disulap menjadi energi hari ini untuk masa depan atau hari esok," kata Vice President Knowledge Management and Sustainable Development Geothermal Investment and The Future of Renewable Energy in Indonesia, Bambang Susantono, Senin (15/10/2018).

Sejumlah institusi finansial internasional atau Development Bank menyatakan dukungan terhadap program kelistrikan nasional di bidang energi listrik panas bumi karena merupakan renewable atau green project yang sangat direkomendasikan dunia.

"Institusi finansial dunia, termasuk Asian Development Bank, mendukung penuh green energy project karena energi terbarukan merupakan tonggak dari peradaban," kata Susantono.

Hal tersebut sejalan dengan kebijakan Indonesia yang terus melakukan percepatan dalam mencapai target bauran energi pada tahun 2023 sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN).

Kebijakan Energi Nasional berkomitmen terhadap pencapaian EBT (Energi Baru dan Terbarukan) yang akan berkontribusi dalam bauran energi sebesar 23 persen pada 2025.

Bambang Susantono menjelaskan bahwa teknologi energi terbarukan harus in-line dengan tiga aspek, yaitu kondisi lokal, sosial, dan politik.

Sementara itu, Dirut PT Geo Dipa Energi (Persero) Riki Ibrahim menyebutkan, sejumlah BUMN sudah menggarap usaha tenaga listrik panas bumi. Sebut saja PT Geo Dipa Energi (Persero), PT PLN (Persero), dan PT Pertamina (Persero) untuk mempercepat pengembangan energi panas bumi.

PT GeoDipa merupakan satu satu BUMN panas bumi di bawah Kementerian Keuangan yang ditugaskan untuk mempercepat proyek panas bumi Indonesia. 

"GeoDipa Persero yang bekerja sama dengan PT SMI dan PT PII sudah ditawari kerja sama untuk pendanaan green proyek dengan beberapa Development Bank," kata Riki.

Biaya proyek untuk 5 tahun ke depan sekitar USD 529 juta untuk proyek di Dataran Tinggi Dieng, Sikidang-Sileri, Chandradimuka, Banjarnegara/Wonosobo, Jawa Tengah, dan di Patuha, Ciwidey, Bandung Selatan, Jawa Barat.

GeoDipa akan mengurangi emisi karbon CO2 minimal sebesar 1 – 2 juta ton di tahun 2023 dan 6 juta ton di tahun 2035.

Komitmen Indonesia untuk perubahan iklim tertuang dalam UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations.

Hal ini memenuhi komitmen dalam penurunan emisi karbon secara masif, pada saat ini, GeoDipa yang mengemban amanat Undang-Undang Panas Bumi No.21/2014 Pasal 28, yaitu mendapat penugasan dari pemerintah untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan/atau pemanfaatan energi terbarukan panas bumi. 

Bangun 2 PLTP, PLN Raih Pinjaman Rp 2,6 Triliun dari Jerman

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan 3 proyek infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP) yang dibangun PT Pertamina (Persero). (Liputan6.com/Pebrianto Eko Wicaksono)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan 3 proyek infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP) yang dibangun PT Pertamina (Persero). (Liputan6.com/Pebrianto Eko Wicaksono)

PT PLN (Persero) mendapat pinjaman dari Jerman untuk menggenjot pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT), melalui pembangunan Pembangkit Listrik Panas Bumi( PLTP ) Ulumbu Unit 5 dan PLTP Mataloko Unit 2 - 3.

Direktur Perencanaan Korporat PLN Syovie F Roekmana mengatakan, bantuan pendanaan yang ditandatangani pada Kamis (11/10/2018) ini, akan sangat berguna bagi penyelesaian pembangunan PLTP berbasis geothermal di Flores.

"Pendanaan ini cukup penting dalam upaya mengejar target bauran energi baru terbarukan. Dengan bunga yang rendah di bawah 1 persen dan tentu saja hal ini memberikan dampak positif bagi keuangan PLN," kata Syovie, di Jakarta.

‎Kepastian pinjaman ditandai dengan penandatanganan pendanaan geothermal, untuk PLTP Ulumbu Unit 5 dan PLTP Mataloko Unit 2 - 3. Dengan total kapasitas sebesar 40 MW, ditargetkan kedua pembangkit ini masuk sistem pada tahun 2021-2023.

Pendanaan ini bersumber dari KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) Development Bank dengan bentuk pinjaman langsung tanpa jaminan pemerintah untuk pendanaan Gheothermal Energy Programme dengan pendanaan sebesar € 150 juta atau setara Rp 2,64 triliun.

KfW menyebutkan bahwa pendanaan ini adalah lanjutan dari komitmen antara Pemerintah Jerman dengan Indonesia untuk pengembangan energi panas bumi.

Adapun latar belakang proyek PLTP Ulumbu dan PLTP Mataloko yakni, untuk memenuhi beban puncak pada sistem Flores terutama sub sistem Ruteng dan sub sistem Bajawa.

"Dan diharapkan dengan dibangunnya kedua pembangkit listrik ini bisa menurunkan biaya pokok produksi atas penggunaan bahan bakar fosil. Dengan target akhir yakni untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada pelanggan sistem Flores‎," tandasnya.

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya