Kronologi Upaya RI Kuasai 51 Persen Saham Freeport

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa saham PT Freeport Indonesia sudah dikuasai Indonesia sebesar 51,2 persen. Saham perusahaan tambang ini resmi beralih ke PT Inalum, induk holding pertambangan nasional.

"Saya baru saja menerima laporan dari seluruh menteri yang terkait dari Dirut PT Inalum dan dari CEO PT Freeport. Disampaikan bahwa saham PT Freeport sudah 51,2 persen sudah beralih ke PT Inalum dan sudah lunas dibayar," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (21/12/2018).

Ini dinilai menjadi momen bersejarah. Memang, selama puluhan tahun, tambang emas ini dikelola perusahaan asal Amerika Serikat (AS) Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc, di bawah bendera PT Freeport Indonesia. Tambang emas Freeport di Papua adalah salah satu yang terbesar di dunia.

Proses pengambilalihan saham Freeport Indonesia pun dimulai, terutama di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mengutip data dari PT Inalum, berikut proses panjang Indonesia hingga bisa menguasai 51 persen saham Freeport Indonesia:

10 Januari 2017

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan untuk meningkatkan kepemilikan negara di PT Freeport Indonesia (PTFI) menjadi 51 persen dari saat itu sebesar 9,36 persen

11 Januari 2017

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 1/2017 yang merupakan perubahan keempat PP No. 23/2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, yang di antaranya memuat tentang:

- Perubahan ketentuan tentang divestasi saham sampai dengan 51 persen secara bertahap

- Kewajiban pemegang Kontrak Karya (KK) untuk merubah izinnya menjadi rezim Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Januari - Agustus

Renegosiasi antara Freeport McMoRan (FCX), pemilik 90,64 persen PTFI, dan pemerintah berlangsung untuk memastikan operasional PTFI dalam jangka panjang. Renegosiasi mencakup 4 hal:

- Divestasi 51 persen

- Kelanjutan operasi PTFI hingga 2041 melalui perubahan KK menjadi IUPK

- Jaminan investasi jangka panjang terkait dengan perpajakan, PNBP dan jaminan regulasi pembangunan smelter dengan deadline operasional pada 12 Januari 2022.

18 April 

MoU antara FCX and pemerintah memberikan jaminan KK akan tetap berlaku hingga ada IUPK yang disetujui bersama beserta jaminan stabilitas investasi.

27 Agustus

Pemerintah dan FCX mencapai kesepahaman untuk:

- PTFI mengubah Kontrak Karya (KK) ke IUPK dan mendapatkan jaminan operasi.

- Pemerintah memberikan jaminan fiskal dan regulasi untuk operasional PTFI.

- PTFI akan membangun smelter dalam jangka waktu 5 tahun.

- FCX bersedia mengurangi kepemilikan saham di PTFI, sehingga entitas Indonesia bisa memiliki 51 persen saham di PTFI.

- Setelah 4 butir di atas disepakati, maka PTFI akan mendapatkan perpanjangan masa operasi 2 x 10 tahun hingga 2041.

September - November

Perundingan Pemerintah RI, Inalum, FCX dan Rio Tinto terkait struktur divestasi.

18 Desember

Kementerian Badan Usaha Milik Negara secara resmi menugaskan Inalum untuk membeli saham divestasi PTFI hingga saham yang dimiliki peserta Indonesia di PTFI mencapai 51 persen.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

12 Januari 2018

Pemerintah pusat mengalokasikan 10 persen dari saham PTFI untuk Pemda Papua dan Mimika.

18 Februari

Pembahasan hasil due diligence dan valuasi oleh Danareksa, PwC, Morgan Stanley dan Behre Dolbear Australia terkait divestasi saham PTFI.

28 Februari – 11 Juli

Perundingan terkait harga dan struktur transaksi antara Inalum, FCX dan Rio Tinto.

12 Juli

Penandatanganan Head of Agreement (HoA) antara Inalum, FCX dan Rio Tinto terkait dengan harga dan struktur transaksi.

13 Juli – 25 September

Penyelesaian proses divestasi saham, pemberian jaminan fiskal dan regulasi, detail terkait pembangunan smelter, dan tindak lanjutdari HoA.

27 September

Penandatanganan perjanjian terkait divestasi saham PTFI yang terdiri dari:

1. Perjanjian Divestasi PTFI

2. Perjanjian Jual Beli Saham PTRTI

3. Perjanjian Pemegang Saham PTFI

15 November

Dana hasil penerbitan obligasi sebesar USD 4 miliar sudah masuk ke rekening Inalum.