Pengamat Sebut Tudingan BUMN Bangkrut Terlalu Berlebihan

Liputan6.com, Jakarta Penyataan Calon Presiden Prabowo Subianto soal kebangkrutan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai sebagai suatu yang berlebihan.

Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengakui jika ada BUMN yang tengah mengalami kerugian seperti Garuda Indonesia. Namun hal tersebut bukan berarti maskapai plat merah tersebut akan bangkrut.‎

"Kebangkrutan BUMN saya rasa itu hiperbola. Faktanya keuangan Garuda yang disebut meskipun rugi tapi kerugiannya berkurang 50 persen dibanding tahun 2017. Ada upaya efisiensi dan perbaikan, memang butuh waktu, tapi bukan berarti bangkrut," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Sementara untuk PLN dan Pertamina, lanjut dia, kedua BUMN tersebut juga mengalami penurunan laba yang signifikan. Namun ini juga bukan indikasi kedua perusahaan negara tersebut akan bangkrut.

"Kritik ke PLN dan Pertamina mungkin lebih tepatnya juga bukan bangkrut tapi mengalami penurunan laba secara signifikan," jelas dia.

Meski demikian, Bhima menilai turunnya kinerja keuangan sejumlah BUMN memang akibat dari kebijakan yang diterapkan pemerintah selama ini.

Dia pun berharap pemerintah tidak lagi memberikan beban yang berat kepada BUMN agar bisa kembali memperbaiki kinerja keuangannya.

"Ini memang akibat penugasan Pemerintah yang ugal-ugalan, tanpa perhatikan kesehatan keuangan BUMN.‎‎ Kalau bangkrut artinya tidak bisa melunasi kewajiban utang. Sejauh ini enggak ada masalah," tandas dia.

Prabowo Subianto memberikan pernyataan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) satu persatu mengalami kebangkrutan. Salah satu yang ia seret ke isu ini adalah Garuda.

Calon presiden nomor urut 02 itu juga menyindir elit BUMN. Menurut pandangan Prabowo, mereka tidak perlu dikagumi.

"Kita lihat BUMN kebanggaan kita, satu-satu hancur, bangkrut, tanya saja Garuda pilot-pilotnya, tanya Pertamina, PLN, tanya pabrik milik negara, elit itu tak perlu kau kagumi. Aku tahu satu-satu, lagaknya saja itu," ucap Prabowo pada Minggu, 13 Januari 2019, di Rumah Djoeang, Jakarta Selatan.

Klaim Prabowo memancing respons terutama dari para menteri kabinet Indonesia Kerja. Ada menteri yang menyatakan Prabowo ceroboh dalam memberi pernyataan dan ada yang menyiratkan tantangan debat data.

Berikut 4 fakta respons kementerian dan pihak BUMN mengenai klaim Prabowo.

1. Luhut Siap Berdebat

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan tidak ada istilah bangkrut pada BUMN. Adalah benar BUMN masih harus terus dikembangkan, tetapi tudingan bangkrut menurutnya tidak proporsional.

"Bangkrut sih enggak lah, mereka bagus-bagus saja kok, bahwa ada sana sini yang perlu diperbaiki yes, yang perlu efisien yes, tapi overall saya kira bagus kok, naik. Enggak ada sampai istilah begitu (bangkrut). Terlalu dibesar-besarkan," kata Luhut, Senin, 14 Januari 2019.

Jenderal purnawirawan itu juga mengaku siap untuk beradu data mengenai kondisi BUMN. Namun, Luhut menilai belum ada yang berani melakukannya.

"Kalau saya selalu tanya, bisa enggak kita datang berbicara data, enggak ada yang berani," ujarnya.

2. Rini: Gampang Bicara, Buktinya Apa?

Menteri BUMN Rini Soemarno tegas meminta Prabowo memberikan bukti bukan sekadar asumsi.

"Buktinya mana? Orang ngomong kan bisa saja. Gampang bicara. Sekarang lihat bukti-buktinya apa," kata Rini di Istana Negara, Jakarta, Senin kemarin.

Mengenai kondisi Garuda, Rini mengakui ada kerugian, tetapi sampai saat ini maskapai itu masih beroperasi, dan permasalahannya sedang dalam penyelesaian.

"Kalau Garuda kan sudah lama mendapatkan banyak isu. Nah kita sekarang menyelesaikannya, insya Allah semua lancar," ucapnya.

3. Darmin: Kesimpulan yang Terlalu Ceroboh

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pernyataan Prabowo terlalu ceroboh. Ia pun bertanya-tanya mengenai dasar pernyataan itu bangkrut.

"Itu kesimpulan yang terlalu ceroboh. Tidak ada komen saja kalau sudah begitu. Apa nih yang bangkrut. Dasarnya apa?" ujar Darmin di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin kemarin.