Menteri PUPR Tegaskan Pentingnya Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara berkelanjutan. Hal tersebut sangat penting untuk memajukan sebuah negara. 

Ia mencontohkan pada saat terjadi krisis yang dibangun oleh Amerika Serikat dan China tersebut adalah infrastruktur. Langkah tersebut dilakukan karena akan menimbulkan efek berganda (multiplier effect). Pembangunan infrastruktur juga harus dilakukan secara efisien sesuai dengan kebutuhan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan infrastruktur sebagai program prioritas pemerintah dalam empat tahun ini telah berdampak pada pertumbuhan kawasan seperti metropolitan perkotaan, perbatasan, ekonomi khusus, dan pariwisata.

Menurutnya, ketersediaan infrastruktur juga akan mendukung revitalisasi industri manufaktur Indonesia agar bisa berdaya saing sehingga membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.

"Dalam membangun infrastruktur, Kementerian PUPR sudah memperhitungkan efek berganda (multiplier effect) yang diharapkan sejak dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga pemanfaatannya," kata Basuki seperti dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu (23/1/2019).

Terkait hal ini, ia turut memaparkan capaian pembangunan infrastruktur yang dikerjakan Kementerian PUPR selama 4 tahun yaitu mulai 2015 hingga 2018 dan rencana pada 2019. Untuk mendukung ketahanan air dan pangan, pemerintah pada 2015-2018 telah membangun 56 bendungan, dimana 13 bendungan selesai dan 43 bendungan lainnya dalam penyelesaian konstruksi.

Sementara pada tahun ini rencananya akan dibangun 9 bendungan baru, sehingga total bendungan yang dibangun dari 2015–2019 adalah 65 bendungan. Jumlah tersebut akan menambah tampungan air di Indonesia dimana pada tahun 2014, Indonesia memiliki 231 bendungan.

Selain bendungan, juga dibangun 949 buah embung alami, dimana pada 2019 akan ditambah 104 embung yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sehingga total ada 1.053 embung.

"Untuk saluran irigasi, target pembangunan 1 juta hektare (2015-2019) yang akan menambah luas irigasi kita seluas 8,9 juta hektare," jelas Menteri Basuki.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Dalam pembangunan konektivitas, Kementerian PUPR terus meningkatkan kondisi jaringan jalan nasional tol dan non-tol. Pemerintah mendorong pembangunan jalan tol pada ruas jalan yang layak secara ekonomi dan finansial oleh pihak swasta atau melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dengan demikian, anggaran APBN dapat digunakan untuk pembangunan jalan di perbatasan, pulau terdepan dan terpencil.

Pembangungan jalan tol juga turut meningkatkan konektivitas dalam rangka memangkas biaya logistik dan meningkatkan pusat pertumbuhan ekonomi di daerah. Hingga 2014, panjang jalan tol di Indonesia mencapai 780 km.

Sedangkan pada rentang waktu 2015-2018, panjang jalan tol di Indonesia yang dioperasikan bertambah 782 km dan ditargetkan ada tambahan 895 lm jalan tol dioperasikan pada 2019, sehingga dalam lima tahun dioperasikan 1.677 km.

Tak hanya itu, Menteri Basuki Menambahkan, berbagai ruas jalan perbatasan juga dibangun di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur dan Papua. Jalan Trans Papua sebelumnya sudah dibangun hingga 2014 sepanjang 2.590 Km.

"Pada 4 tahun terakhir, kita berhasil menyambungkan 945 km Jalan Trans Papua, sehingga pada tahun 2019 dilanjutkan dengan peningkatan kualitas jalannya. Seperti ruas Wamena-Nduga yang ada insiden kemaren semua sudah tembus kecuali jembatannya," jelasnya.

"Untuk pembangunan jembatan sedang kita laksanakan dengan target akhir tahun 2018 sudah tersambung. Bulan Januari 2019, kita mulai lagi membangun jembatan tersebut," dia menambahkan.

Sebagai catatan, dari 2015 hingga 2018, pemerintah telah membangun 3.432 km jalan nasional, termasuk di dalamnya jalan perbatasan. Sementara pada 2019 ini akan dibangun tambahan 409 km jalan baru, sehingga total jalan terbangun hingga 2019 akan menjadi 3.841 km.