Vale Siap Tawarkan Divestasi Saham, Ini Kata Menteri BUMN

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan masih menunggu dari Kementerian ESDM soal divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO).

"Kami tunggu dari Kementerian ESDM," ujar Menteri BUMN, Rini Soemarno secara singkat, Kamis (24/1/2019).

Sebelumnya PT Vale Indonesia siap menawarkan divestasi saham kepada pemerintah. Ini sesuai dengan perjanjian amandemen kontrak karya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Pada intinya kami siap, namun semua itu memang ada tahapan yang harus dilalui," kata Senior Manager Communication PT Vale Indonesia, Suparam Bayu Aji, seperti mengutip Antara, Sabtu 5 Januari 2019.

Perusahaan tambang nikel tersebut telah menyampaikan surat kepada Menteri ESDM sehubungan dengan proses pelaksanaan divestasi.

Setelah itu, tinggal menunggu arahan tahapan yang berlaku untuk memenuhi divestasi sesuai aturan amandemen kontrak karya.

Kontrak Vale Indonesia akan habis pada 2025. Operasional Vale memakai kontrak karya (KK). Pada 2014, Vale dan pemerintah Indonesia telah meneken komitmen perpanjangan kontrak 2x20 yang berakhir 2045.

Sebelumnya, PT Aneka Tambang Tbk (Antam) minati divestasi saham 20 persen milik PT Vale Indonesia Tbk (INCO) di lahan konsesi Sorowako, Sulawesi Selatan pada Oktober 2019.

Ketertarikan ini diungkapkan Direktur Utama Antam, Arie Prabowo Ariotedjo. "Divestasi Vale ini kita tertarik. Kan semuanya juga tergantung penawaran harga berapa valuasinya," ujar dia di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu 29 Agustus 2018.

Arie menambahkan, saat ini manajemen akan menunggu keputusan induk perusahaan dan pemegang saham untuk merealisasikan pembelian itu.

"Gini loh, holding bagaimana mengusai cadangan nasional. Jadi setiap perusahaan mau divestasi ya kita tertarik, tertarik bukan harus beli ya. Tertarik, tinggal valuasinya oke tidak," ujarnya.

Jika hasil valuasi INCO cocok, Arie menjelaskan, proses untuk mengakuisisi saham Vale Indonesia akan memakai skema pembiayaan proyek (project financing).

"Sama halnya seperti PT Freeport Indonesia, project financing, karena sudah ada EBITDA," pungkas dia.

Sebagai informasi, Vale Indonesia menguasai sebanyak 60 persen saham di lahan konsesi Sorowako, Sulawesi Selatan. Sedangkan sebesar 20 persen saham dikuasai oleh Sumitomo dan 20 persen saham lainnya merupakan milik pemerintah atau publik.

Adapun sesuai dengan klausul kontrak karya amandemen tahun 2014, Vale Indonesia dan Sumitomo harus mendivestasikan 20 persen sahamnya, sehingga porsi saham publik tahun depan menjadi 40 persen.

 Saksikan video pilihan di bawah ini: