Diskriminasi Sawit RI, Menko Luhut Ancam Boikot Produk Eropa

Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Padjaitan menyatakan, pemerintah kaji sejumlah langkah terkait diskriminasi oleh Uni Eropa termasuk boikot.

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 20 Mar 2019, 16:11 WIB
Diterbitkan 20 Mar 2019, 16:11 WIB
Deklarasi Said Aqil Siroj Institute
Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan memberikan sambutan pada acara Deklarasi Said Aqil Siroj (SAS) Institute di Jakarta, Rabu,(1/8). SAS Institute sebuah organisasi simbol perjuangan gagasan Islam Nusantara. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah siap boikot produk Eropa yang beredar di Indonesia. Hal ini merupakan dampak dari kebijakan diskiriminasi Uni Eropa terhadap minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Padjaitan menyatakan, sawit dan produk turunannya merupakan komoditas andalan nasional.

Selain menghasilkan devisa juga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah penghasil. Sebab itu, rancangan kebijakan diskriminatif terhadap produk turunannya industrial sawit akan berdampak pada rakyat secil.

"Ini berdampak ke petani kecil yang jadi konsen Presiden. Kalau kami tidak membela rakyat kecil kami bela siapa?. Ini menurunkan kemiskinan," kata Luhut, di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Luhut menuturkan, jika rancangan kebijakan diskriminasi terhadap produk sawit tidak bisa ditawar, pemerintah pun sudah menyiapkan langkah untuk memboikot produk Eropa yang ada di Indonesia. Baik produk konsumsi hingga produk besar seperti kendaraan dan pesawatnya udara.

"Kalau begini banyak juga produk Eropa di Indonesia, yang jadi masalah kami banyak pakai bus truck Scania, kami juga sedang rapat pakai kereta Polandia," tutur dia. 

Luhut pun menegaskan, Indonesia adalah negara besar yang ekonominya sedang baik, pemerintah pun tidak mau didikte untuk mengikuti kebijakan Uni Eropa terhadap minyak sawit.

"Kita lihat nanti kita tidak mau didikte siapapun, kita bangsa besar apalagi sudah menyangkut rakyat kecil," ujar dia.

 

 

Kampanye Hitam Minyak Sawit Ancam Kedaulatan Indonesia

20160308-Ilustrasi-Kelapa-Sawit-iStockphoto
Ilustrasi Kelapa Sawit (iStockphoto)

Sebelumnya, Pemerintah menentang keras adanya European Union's Delegated Regulation yang di dalamnya memuat diskriminasi terhadap minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO).

Regulasi tersebut akan segera dibahas di parlemen Eropa dan dapat menjadi landasan hukum bagi mereka untuk melakukan diskriminasi terhadap kelapa sawit.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, pemerintah siap menghadapi kampanye hitam sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa (UE) tersebut.

"Nanti akan saya bikin konferensi pers, bagaimana sikap kita terhadap sikap parlemen Eropa. Kita sejalan dengan Malaysia hadapi ini," kata Luhut di Shangri La Hotel, Jakarta, Selasa 19 Maret 2019.

Luhut menegaskan, UE telah mengganggu kedaulatan RI dengan kampanye hitam kelapa sawit berkedok kerusakan lingkungan tersebut. Oleh karena itu pemerintah tidak akan diam saja.

"Soveriegnity (kedaulatan) kita jangan diganggu juga dong, jangan kita didikte, kita juga caredengan lingkungan, bukan mereka (UE) saja," ujar dia.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Tag Terkait

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya