Bangun Ibu Kota Baru, Pemerintah Kaji Skema Tukar Guling

Liputan6.com, Jakarta Wacana pembangunan ibu kota baru terus digodok pemerintah. Secara usulan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginisiasi agar lokasi ibu kota baru bisa berada di luar Jawa, dengan Kalimantan menjadi salah satu pulau yang paling berpotensi.

Pembentukan ibu kota baru itu tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Menurut estimasi Kementerian PPN/Bappenas, pembangunan ibu kota di luar Jawa memerlukan biaya sekitar Rp 466 triliun.

Adapun salah satu skema yang digaungkan dalam rencana tersebut yakni melalui skema tukar guling untuk membangun kantor pemerintahan di tempat baru.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pemerintah masih mengkaji usulan pembangunan ibu kota baru lewat konsep tukar guling.

"Kalau soal financing. Apakah harus dengan tukar guling dengan gedung ini, dengan kawasan ini, ini kan masih dikaji. Karena nanti pusat ekonomi masih di Jakarta, sehingga kalau nanti ini mau ditukar guling, ada yang berminat enggak buat dibangun di sana?" ujar dia di Jakarta, Jumat (10/5/2019).

Namun begitu, ia menekankan, Kementerian PUPR akan tetap menyediakan fasilitas dasarnya terlebih dahulu. "Tapi prasarana dasarnya harus dibikin dulu. Jalan-jalannya, sanitasinya, air bersihnya, itu harus saya bikin dulu," lanjut dia.

"Kalau sudah diputuskan lokasinya, kami akan lakukan detail desainnya. Harus ada penelitian lebih lanjut untuk pembangunan kota. Kemudian untuk pembangunan jalan-jalan utamanya harus kita bikin. Itu tugas PUPR," dia menambahkan.

Tindak lanjut pemerintah pun semakin serius tatkala Jokowi telah mengirimkan undangan kepada Gubernur Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Barat untuk membicarakan proyeksi pemindahan ibu kota.

Menindaki panggilan tersebut, Gubernur Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah telah bertemu dengan Jokowi. Namun, Basuki menyatakan, pemerintah belum bisa memastikan dimana ibu kota baru nantinya akan berlokasi. "Belum," tandasnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, rencana pemindahan ibu kota masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Dengan masuknya pemindahan ibu kota dalam RPJMN, pembangunan ibu kota baru akan ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

"Yang pasti ibu kota baru ini sudah masuk RPJMN 2020-2045, pelaksanaannya kapan akan disesuaikan dengan RKP," terangnya di Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta telah direncanakan sejak lama oleh pemerintah. Adapun rencana pemindahan ibu kota ini baru bisa dilakukan dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan.

"Nanti ketika sudah jelas kapan pelaksanaannya, akan kita lakukan penyesuaian untuk masuk RKP pada tahun bersangkutan tapi sudah masuk RPJMN 5 tahun kedepan," ucapnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Bappenas mengungkapkan estimasi biaya yang dikeluarkan untuk pemindahan ibu kota negara yakni Rp 466 triliun.

Awal minggu ini, pejabat pemerintah dari provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Timur (Kaltim), Kalimantan Selatan (Kalsel), dan Sulawesi Barat (Sulbar) datang ke Istana Kepresidenan untuk menunjukan keunggulan daerah mereka sebagai kandidat calon ibu kota baru.  

Rabu kemarin, 8 Mei 2019, Presiden Joko Widodo terpantau mengunjungi dua dari daerah tersebut, yakni Gunung Mas di Kaltim dan Bukit Soeharto di Kalteng. Satu faktor yang Jokowi timbang adalah kelengkapan infrastruktur yang sudah eksisting di daerah tersebut.

Luas lokasi turut menjadi perhitungan presiden. Menurutnya, lokasi di Kalteng memiliki kualifikasi sebagai ibu kota baru karena luas daerah yang mumpuni, namun infrastrukturnya belum optimal. 

Sebetulnya, bagaimana profil dua daerah calon ibu kota tersebut? Berikut Liputan6.comtampilkan informasinya.