Bukit Soeharto, Salah Satu Kandidat Ibu Kota Baru di Kalimantan

Liputan6.com, Jakarta - Bukit Soeharto yang berlokasi di Kawasan Taman Hutan Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur menjadi salah satu kandidat ibu kota baru RI. Hal itu terlihat setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyambangi Bukit Soeharto, Selasa siang.

Kunjungan Jokowi ke Kalimantan Timur sendiri untuk mengecek kelaikan wilayah tersebut sebagai ibu kota baru. Tak hanya itu, kunjungan ini juga bentuk keseriusan pemerintah soal wacana pemindahan ibu kota yang telah dirintis sejak era presiden pertama RI, Sukarno.

"Kita ingin melihat visi ke depan seperti apa. Indonesia sebagai negara besar juga ingin memiliki pusat pemerintahan yang terpisah dengan pusat ekonomi, bisnis, perdagangan, dan jasa. Ini kita ingin menapak ke depan sebagai sebuah negara maju," ujar Jokowi di lokasi, Selasa (7/5/2019).

Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi pertama yang dikunjungi Jokowi dalam melakukan peninjauan awal terkait kelayakan calon ibu kota baru. Selama menyusuri Bukit Soeharto, Jokowi mendapatkan paparan dari Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Hadi Mulyadi dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kaltim Zairin Zain.

"Memang ada beberapa lokasi yang sudah kira-kira 1,5 tahun ini dikaji yang salah satunya adalah di Kalimantan Timur yang kurang dan lebih kita datangi siang hari ini," kata Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut bahwa wilayah yang dikunjunginya itu memiliki sejumlah keunggulan, salah satunya kelengkapan infrastruktur pendukung yang telah tersedia di sekitar kawasan.

Selain itu, Jokowi menilai keberadaan sarana pendukung di lokasi ini dapat menghemat biaya pembangunan apabila di nantinya ditetapkan sebagai ibu kota baru Republik Indonesia.

"Di sini saya melihat semuanya sangat mendukung. Kebetulan ini berada di tengah-tengah jalan tol Samarinda-Balikpapan. Kemudian kalau kita lihat di Balikpapan ada airportnya, Samarinda juga ada airportnya. Sudah enggak buat airport lagi, sudah ada dua. Pelabuhan juga sudah ada," jelas dia.

Kendati begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemindahan dan penyiapan ibu kota baru tidak hanya berkutat pada kesiapan infrastruktur saja. Menurut dia, banyak aspek lain yang masih harus dikaji oleh pemerintah dan dikonsultasikan dengan sejumlah pihak terkait sebelum mengambil keputusan.

"Kajian itu tidak hanya urusan infrastruktur. Ada kajian sosial-politiknya seperti apa. Ini yang perlu dipertajam. Kemudian urusan lingkungan dan kebutuhan air seperti apa. Apakah jauh dari sisi kebencanaan entah banjir atau gempa bumi," ucapnya.