Jokowi: Ekonomi Syariah Berpotensi Besar di Tingkat Global

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan masterplan atau peta jalan ekonomi syariah Indonesia 2019-2024 di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Ekonomi syariah dinilai memiliki potensi besar di tingkat global hingga dunia.

"Ekonomi syariah memiliki potensi besar di tingkat global, tingkat dunia, seperti disampaikan tadi Menteri bappenas tahun 2023 akan mencapai 3 triliun dolar AS berapa itu kurang lebih Rp 45 ribu triliun," kata Jokowi di Jakarta, Selasa (14/5/2019).

"Saya nggak bisa bayangkan angka seperti itu. APBN yang kita kelola kurang lebih 2.000 lebih sedikit, ini sebuah kekuatan besar yang harus kita lihat dan harus kita pikirkan untuk mengambil kukuatan ekonomi yang besar ini," lanjut Jokowi.

Dia menjelaskan potensi Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah termuka di dunia, mengingat jumlah muslim di negara ini merupakan yang terbesar di dunia. Serta bisa mengentaskan kemiskinan, mendorong keadilan sosial dan melestarikan lingkungan dan sejalan dengan pembangunan berkelanjutan.

"Saya selaku Presiden sudah bentuk manajemen eksekutif komite nasional keuangan syariah, Juli 2017 untuk mengawal pelaksaan masterplan ekonomi syariah agar dicek terus dengan ini kita wujudkan masterplan ekonomi syariah 2019-2024 kita mewujudkan ekosistem," lanjut Jokowi.

Dengan adanya masterplan, pihaknya juga terus menguatkan produk halal dengan fokus makanan minuman, fasion, pariwisata, media, rekreasi serta farmasi. Dan sebagai pendukungnya, pihaknya akan melakukan penguatan keuangan syariah, kekuatan UMKM, ekonomi digital.

"Saya sangat senang saat ini sudah ada market place tidak hanya 1-2 yang menawarkan prduk-produk halal, ini sebuah untuk memasarkan produk-produk kita yang sudah banyak sehingga kita tidak hanya menjadi konsumen produk halal global tapi juga produsen halal terbesar yang kana masuk ke negara-negara lain," ungkap Jokowi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan masterplan atau peta jalan ekonomi syariah Indonesia 2019-2024 di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN). Peta jalan pengembangan ekonomi syariah ini diharapkan mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Dengan resmi diluncurkannya Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (Meksi) 2019-2024 oleh Presiden Joko Widodo di Kementerian PPN/Bappenas hari ini, maka kita akan menjawab tantangan sekaligus menyusun peta jalan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia," ujar Menteri PPN Bambang Brodjonegoro di Kantornya, Jakarta, Selasa (14/5).

Menteri Bambang mengatakan, pengembangan ekonomi syariah harus melibatkan berbagai sektor lainnya sebagai suatu integrasi sistem ekonomi berlandaskan syariah agar pertumbuhan yang berlangsung pada sektor keuangan syariah memiliki dampak langsung dan signifikan pada pertumbuhan di sektor riil, yang secara fundamental menjadi fokus utama dalam sistem ekonomi Islam.

"Untuk itu, saya harap Meksi 2019-2024 ini dapat dijadikan rujukan bersama dalam mengembangkan ekonomi syariah Indonesia, yang kemudian dapat diturunkan menjadi program kerja implementatif pemerintah," kata Menteri Bambang.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber : Merdeka.com

Meksi 2019-2024 merekomendasikan empat langkah dan strategi utama, yaitu pertama, penguatan halal value chain dengan fokus pada sektor yang dinilai potensial dan berdaya saing tinggi. Kedua, penguatan sektor keuangan syariah dengan rencana induk yang sudah dituangkan dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) sebelumnya dan disempurnakan ke dalam rencana induk.

Ketiga, penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama halal value chain, serta keempat penguatan di bidang ekonomi digital utamanya perdagangan (e-commerce, market place) dan keuangan (teknologi finansial) sehingga dapat mendorong dan mengakselerasi pencapaian strategi lainnya.

Untuk menjalankan keempat strategi tersebut, Meksi 2019-2024 menjabarkan beberapa strategi dasar yang harus dilakukan, yaitu peningkatan kesadaran publik, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, penguatan kapasitas riset dan pengembangan (R&D), serta penguatan fatwa, regulasi dan tata kelola.

Dalam proses penyusunan MEKSI 2019-2024 dimana rancangan kebijakan dan strategi yang dikembangkan benar-benar mendorong perkuatan ekonomi syariah di Indonesia, pemerintah telah berkoordinasi dengan regulator baik di level K/L maupun independen, dan juga menerima masukan dari praktisi sektor industri, akademisi, asosiasi, dan berbagai pihak lainnya.

"Pemerintah juga telah melakukan kunjungan ke berbagai daerah untuk memperoleh gambaran nyata akan kondisi ekonomi syariah yang ada saat ini di dalam negeri. Dengan MEKSI 2019-2024 ini, saya harap pemerintah dan semua pihak memiliki semangat yang sama dalam mengimplementasikan rekomendasi strategi kebijakan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia untuk mencapai visi yang telah ditetapkan," tandasnya.