BKN: Lowongan CPNS dan PPPK Bakal Diserbu 5 Juta Pelamar

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan kembali membuka proses perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II dengan total formasi sebanyak 254.173 pada tahun ini.

Khusus untuk penerimaan CPNS 2019, total pelamar yang akan mendaftar nanti diperkirakan mencapai hingga 5 juta orang.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan menyampaikan, jumlah formasi sebanyak 254.173 merupakan batas maksimal calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bisa direkrut pada tahun ini.

"Jumlah ini adalah plafon atas. Kebutuhan pegawai riil diinput oleh masing-masing instansi ke sistem eFormasi milik Kementerian PANRB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)," jelas dia kepada Liputan6.com, Senin (10/6/2019).

Sebagai informasi, dari sekitar 254 ribu formasi kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) baru untuk tahun ini, 85.537 formasi diantaranya ditujukan bagi perekrutan CPNS 2019. Dengan rincian, 23.213 formasi untuk pemerintah pusat dan 62.324 untuk pemerintah daerah.

Dengan jumlah total sekitar 85 ribu formasi itu, Ridwan memproyeksikan, total pelamar yang akan mendaftar di sistem online CPNS 2019 nanti bisa membludak seperti perekrutan di tahun sebelumnya, yakni sekitar 5 juta orang.

"Saya perkirakan sama dengan tahun lalu, 5 jutaan pelamar online. Itu untuk CPNS saja. Untuk PPPK, belum ada rujukan," ujar dia.

Adapun perekrutan CPNS tahun ini dikatakannya akan diberlangsungkan lebih awal dari seleksi PPPK Tahap II. Namun begitu, ia belum bisa memastikan detail waktu kapan proses penerimaan CPNS 2019 akan digelar.

"Detail kapan, bagaimana, berapa, di mana, belum bisa diinformasikan saat ini. Panselnas (Panitia Seleksi Nasional) masih melakukan rapat-rapat persiapan terkait hal itu," tandas Ridwan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan pembukaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 2 akan dibuka setelah Juni 2019. 

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengatakan, penerimaan PPPK tahap 2 akan dilakukan setelah proses penerimaan Sekolah Kedinasan dan CPNS Papua selesai dilakukan.

"Saya masih menyelesaikan sekolah kedinasan dan Papua dulu. (Juni) Mungkin setelah itu," ujar dia di Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Namun demikian, lanjut dia, jadwal penerimaan PPPK tahap 2 masih sesuai dengan target yang ditetapkan. ‎

‎"Masih (sesuai target). Masih ada dua, setelah Papua masih ada PPPK dan (penerimaan) PNS," kata dia.

Sementara untuk proses pembekasan PPPK tahap 1, Bima menyatakan hal tersebut masih terus berlangsung. Hal ini sambil menunggu perhitungan kebutuhan anggaran dari masing-masing daerah untuk membayar gaji PPPK tersebut.

"Sudah tetapi belum selesai semua ya karena harus menghitung di masing-masing daerah untuk memastikan P3K nya itu bisa dibayar," tandas dia.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin memastikan akan mengangkat tenaga honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), baik itu Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pada tahun ini, pemerintah telah selesai menggelar seleksi PPPK Tahap I, untuk kemudian dilanjutkan dengan seleksi PPPK Tahap II. Bila diterima, honorer bakal mendapat kontrak kerja selama 5 tahun dan bisa diperpanjang.

"Jangka waktu PPPK untuk mengabdi bukan hanya 5 tahun, itu bisa diperpanjang sesuai dengan keputusan menteri," ungkap Syafruddin di Gedung Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis, 18 April 2019.

Syafruddin pun menekankan, tenaga honorer yang belum beruntung lolos pada kedua tes tersebut nantinya tetap akan diangkat menjadi abdi negara. Sebab, pemerintah memang mau menghapus jabatan honorer pada tiap instansi pemerintahan.

"Kita harus selesaikan honorer. Honorer adalah orang yang sudah banyak mengabdi begitu lama. Oleh karena itu harus ada penyelesaian status, apakah dia akan jadi PNS atau PPPK," tegas dia.

Kepastian itu disebutnya akan dirampungkan dalam waktu dekat ini, setelah mendiskusikannya bersama Komisi II DPR RI.

"Itu nanti akan dibicarakan dalam rapat kerja secara menyeluruh di DPR sebentar lagi karena hiruk pikuk politik baru selesai. Mungkin bulan depan, itu akan dituntaskan di sana oleh seluruh kementerian/lembaga. Tunggu saja," imbuhnya.

"Honorer, saya selalu menyatakan, tidak boleh dinafikan. Kalau tidak (diangkat jadi) PNS, ya PPPK," dia menandaskan.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018 untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Papua telah dibuka.

Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan menyatakan untuk informasi dan pendaftaran CPNS dapat diakses melalui website sscn.bkn.go.id.

"Baca info dan pengumunan sebelum daftar daring atau online," ujar dia di Jakarta, Selasa (24/4/2019).

Menurut Ridwan, ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pelamar. Salah satunya yaitu yang bisa mendaftar untuk seleksi rekrutmen abdi negara ini adalah mereka yang belum pernah mendaftar sebagai CPNS.

"Atau sudah daftar tetapi belum sampai tahap kirim pada resume," kata dia.