25 Ribu Peserta Ikut Seleksi Sekolah Kedinasan Kemenhub

Liputan6.com, Jakarta - Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Sekolah Kedinasan Tahun 2019 Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mulai digelar pada Rabu, 15 Mei 2019, kemarin. SKD tersebut diselenggarakan secara serentak hingga 19 Mei 2019 di 39 titik lokasi di seluruh Indonesia dengan total peserta sebanyak 25.245 orang.

Sekretaris Utama (Sestama) Badan Kepegawaian Negara (BKN), Supranawa Yusuf menyampaikan kepada para peserta untuk dapat mengambil hikmah suasana Ramadan yang dapat menginspirasi setiap peserta.

Yusuf menyatakan, peserta harus tetap fokus dan tidak tegang meskipun berpuasa, sehingga dapat berkonsentrasi dalam menjawab soal ujian.

“Berkah di bulan Ramadan, semoga seluruh peserta dapat menyelesaikan SKD dengan mudah, mendapatkan nilai bagus dan lulus,” kata dia di Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemenhub, Djoko Sasono menjelaskan, tes SKD Sekolah Kedinasan menuntut peserta agar selalu siap dan yakin dalam menghadapi tugas atau ujian. Karena para peserta yang lolos seleksi hingga akhir diharapkan dapat menjadi agen perbaikan di Kementerian Perhubungan.

Selain itu Djoko juga menegaskan bahwa dalam mengikuti SKD Sekolah Kedinasan, segala bentuk kecurangan itu sangat dilarang.

“Yakin pada diri sendiri dan menangkan setiap tes, kemudian kita akan jadi tim bersama,” ungkap dia.

SKD Sekolah Kedinasan Tahun 2019 menggunakan Computer Assisted Test (CAT) BKN, yang terdiri dari Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebanyak 35 soal, Tes Intelegensia Umum (TIU) 30 soal, dan sebanyak 35 soal Tes Karakteristik Pribadi (TKP). Peserta harus memenuhi nilai ambang batas untuk dapat melaju ke tahapan selanjutnya, yaitu TWK 75 poin, TIU 80 poin, dan TKP 143 sesuai dengan Pemeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2019.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pendaftaraan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur sekolah kedinasan akan ditutup pada 30 April 2019, besok. Hingga saat ini, sebanyak 232.739 pemilih yang telah menentukan sekolah dari 287.579 jumlah akun yang terdaftar.

Berdasarkan data Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), sekolah kedinasan yang paling banyak pendaftar adalah PKN STAN milik Kementerian Keuangan dengan jumlah pendaftar mencapai 125.418 orang. Sementara pada terbanyak kedua yakni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dibawah naungan Kementerian Dalam Negeri sebanyak 38.763 calon taruna.

Kemudian, posisi ketiga ditempati Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) milik Badan Pusat Statistik (BPS) dengan jumlah pendaftar 15.075 orang.

Selanjutnya, sekolah kedinasan yang ramai dibidik pendaftar antara lain Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Bekasi milik Kementerian Perhubungan dengan jumlah pelamar sebesar 10.950 orang, Politeknik Imigrasi (Poltekim) milik Kementerian Hukum dan HAM dengan pendaftar sebanyak 7.364 orang, dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) milik Kementerian Hukum dan HAM dengan jumlah pendaftar 6.611 orang.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Mudzakir mengatakan, para pendaftar yang belum menyelesaikan proses pendaftaran sampai tahap akhir untuk dapat segera menuntaskan. Waktu pendaftaran ini maish

"Masih ada waktu untuk mendaftar sampai besok. Untuk yang belum membuat akun atau pun belum menentukan sekolah dapat segera menyelesaikan pendaftaran," ujar Mudzakir di Jakarta, Senin (29/4/2019).

Sesuai dengan pengumuman nomor B/393/S.SM.01.00/2019 tentang Penerimaan Calon Siswa-Siswi/Taruna-Taruni pada Kementerian/Lembaga (K/L) yang Mempunyai Lembaga Pendidikan Kedinasan Tahun 2019, ada 19 pendidikan tinggi kedinasan di 8 K/L yang membuka kesempatan bagi generasi muda yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi.

Sebanyak 9.176 kursi dibuka untuk calon siswa-siswi. Adapun waktu pendaftaran berlangsung sejak 9 hingga 30 April 2019.

Kedelapan K/L yang membuka penerimaan siswa‐siswi/taruna‐taruni baru itu, yakni Kementerian Keuangan (PKN STAN), Kementerian Dalam Negeri (IPDN), Badan Siber dan Sandi Negara (STSN), Kementerian Hukum dan HAM (Poltekip dan Poltekim), Badan Intelijen Negara (STIN), Badan Pusat Statistik (Politeknik Statistika STIS), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG), dan Kementerian Perhubungan (11 Sekolah Tinggi, Poltek, dan Akademi).

Lebih lanjut, Mudzakir mengimbau agar para pendaftar sekolah kedinasan berhati-hati terhadap segala bentuk penipuan dari oknum yang menjanjikan kelulusan dengan memberikan sejumlah uang.

"Jika ada oknum yang menjanjikan lulus dan meminta bayaran, segera laporkan kepada kami," pungkas Mudzakir.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan pembukaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 2 akan dibuka setelah Juni 2019. 

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengatakan, penerimaan PPPK tahap 2 akan dilakukan setelah proses penerimaan Sekolah Kedinasan dan CPNS Papua selesai dilakukan.

"Saya masih menyelesaikan sekolah kedinasan dan Papua dulu. (Juni) Mungkin setelah itu," ujar dia di Jakarta, Kamis (9/5/2019).

 Namun demikian, lanjut dia, jadwal penerimaan PPPK tahap 2 masih sesuai dengan target yang ditetapkan. ‎

‎"Masih (sesuai target). Masih ada dua, setelah Papua masih ada PPPK dan (penerimaan) PNS," kata dia.

Sementara untuk proses pembekasan PPPK tahap 1, Bima menyatakan hal tersebut masih terus berlangsung. Hal ini sambil menunggu perhitungan kebutuhan anggaran dari masing-masing daerah untuk membayar gaji PPPK tersebut.

"Sudah tetapi belum selesai semua ya karena harus menghitung di masing-masing daerah untuk memastikan P3K nya itu bisa dibayar," tandas dia.

Pemerintah telah memberi kesempatan bagi tenaga honorer untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau disebut PNS dengan membuka dua kali tahapan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2019.

Pada tahap pertama seleksi PPPK, pegawai honorer kategori 2 atau K2 menjadi prioritas, terutama untuk formasi tenaga pendidik atau guru.

Pengurus Pusat Forum Honorer K2 Persatuan Guru Republik Indonesia (FHK2 PGRI), Riyanto Agung Subekti, mengapresiasi upaya pemerintah yang sudah mau peduli terhadap jasa tenaga honorer.

Namun, ia mencermati, masih banyak kaum honorer yang harus diperjuangkan lantaran belum bisa tergapai oleh perekrutan ini.

"Sekarang kami terima kasih juga kepada pemerintah, teman-teman sudah di-PNS-kan. Ada yang di-PPPK-an. Sisanya ini yang belum punya status yang harus diperjuangkan terus. Kesejahteraannya masih di bawah standar hidup layak," ungkap dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Kamis (2/5/2019).

Pria yang akrab disapa Itong ini menyampaikan, FHK2 akan terus memperjuangkan rekan-rekan guru honorer yang belum terfasilitasi untuk menjadi PNS atau ASN lewat seleksi PPPK. Khususnya yang berstatus sebagai guru swasta.

"Kami akan tetap fokus berjuang pada teman-teman yang belum ter-cover. Terutama mengenai status dan kesejahteraan teman-teman yang jadi guru swasta juga," seru dia.

Itong berharap, pemerintah tidak menutup mata terhadap guru honorer swasta yang juga telah berjasa dalam mencerdaskan generasi muda bangsa.

"Kebetulan kami ini bekerja di instansi pemerintah. Tapi kami akan terus merangkul kepada guru-guru yang ada di lembaga swasta, seperti yayasan, PAUD, itu juga harus diperjuangkan (jadi PNS)," ujar dia.