Pemerintah Optimalkan Pelayanan Tol Laut di Maluku

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah terus mengoptimalkan pelayanan tol laut untuk menjawab dan memenuhi harapan masyarakat Maluku yang terus membutuhkan kehadiran tol laut.

Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Antar Lembaga, Buyung Lalana mengatakan bahwa keberadaan program tol laut terus mendapatkan dukungan untuk dapat menjadi lebih baik lagi. Pasalnya, tol ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP) Maluku yang telah merasakan langsung manfaat dari keberadaan tol laut dalam penurunan disparitas harga dan konektivitas antar wilayah di Indonesia ditengah keterbatasan subsidi tol laut untuk tahun 2019.

"Konektivitas di wilayah Indonesia Timur khususnya di kepulauan Maluku sangat dibutuhkan oleh masyarakat Maluku. Untuk itu, negara sudah hadir melalui program tol laut,” ujar Buyung.

Buyung menambahkan jika program ini bukan semata mata milik satu Kementerian atau Lembaga saja, melainkan milik bersama antara kementerian, lembaga dan juga Pemerintah Daerah serta masyarakat yang harus bersinergi agar program tol laut ini dapat berjalan optimal.

Menurut Buyung, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan yang diwakili oleh Ditjen Perhubungan Laut terus memberikan perhatian terhadap konektivitas wilayah di Indonesia bagian Timur.  

Salah wujudnya nyatanya yaitu dengan mengalokasikan 30 kapal perintis dan 5 kapal tol laut dari total 158 kapal yang dimiliki Kementerian Perhubungan untuk melayani masyarakat di wilayah Propinsi Maluku dan Maluku Utara.

Tidak hanya itu saja, Pemerintah juga mengalokasikan 22 kapal perintis untuk propinsi Maluku dan 8 kapal perintis untuk propinsi Maluku Utara serta 3 kapal tol laut untuk Maluku dan 2 kapal tol laut termasuk kapal Feeder untuk Maluku Utara.

"Dengan demikian, terlihat jelas bentuk perhatian dan kepedulian Pemerintah terhadap akses konektivitas di wilayah Indonesia Timur khususnya Maluku dan Maluku Utara," kata Buyung.

Berdasarkan keterangan Buyung, sepanjang 2019 ini Pemerintah telah menyediakan 158 kapal yang terdiri dari 113 unit kapal perintis, 4 unit kapal tol laut utama untuk logistik, 15 unit kapal kontainer feeder, 6 unit kapal ternak dan 20 unit untuk kapal Rede.

"Dari 113 kapal perintis itu,  46 trayek diberikan penugasan kepada PT. Pelni, dan 67 trayek untuk swasta. Dari seluruh armada tol laut yang dijalankan, sebanyak 80 persen beroperasi di wilayah Indonesia Timur," jelas Buyung.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko mengatakan bahwa Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan Tol Laut diantaranya dengan adanya perubahan yang cukup mendasar dari yang semula bersifat Direct diubah menjadi pola Hub and Spoke di 2019. 

Perubahan tersebut guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dengan jumlah daerah yang dilayani lebih luas ditengah keterbatasan subsidi tol laut untuk 2019.

"Selain meningkatkan pelayanan, Pemerintah juga melakukan langkah-langkah efisiensi biaya subsidi dengan menyelenggarakan trayek tol laut menggunakan pola hub dan spoke mengingat kapal feeder 1.500 DWT Kendhaga Nusantara sebagian besar telah selesai dibangun sehingga pertimbangan Pemerintah tidak hanya biaya logistik saja tetapi juga perluasan daerah yang dilayani seiring dengan perkembangan tol laut,"ujar Capt. Wisnu.

Sebelum diselenggarakannya program kewajiban pelayanan publik tol laut, banyak masyarakat yang tinggal di wilayah 3TP yang tidak dapat membeli barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau karena minimnya frekuensi kapal barang yang singgah di pelabuhan daerah tersebut.

Lebih lanjut, Capt. Wisnu menjelaskan bahwa perubahan sistem tersebut menjadikan wilayah pelayanan Tol Laut di 3TP yang pada 2016 hanya singgah di 31 pelabuhan, menjadi 76 pelabuhan pada 2019.

Selain itu, volume muatan Tol Laut juga mengalami peningkatan dimana volume muatan pada 2016 hanya sebesar 81.404 ton dan meningkat menjadi 239.875 ton pada 2018.

Untuk itu, Pemerintah akan memprioritaskan pemanfaatan subsidi Tol Laut bagi masyarakat di daerah 3TP. Selain itu, juga akan terus mengevaluasi dan mengkaji kembali efektivitas pola subsidi freight pada biaya pelayaran serta mempertimbangkan pola subsidi lain yang lebih efektif dan efisien. 

Penguatan tol darat dan laut dinilai mampu menekan disparitas harga bahan pokok antara Indonesia wilayah barat dan wilayah timur.

Hal tersebut disampaikan Penulis Buku 'Memadu Fungsi Tol Darat dan Laut Menggugah Keadilan Distributif dan Komutatif' Ansel Alaman.

Dalam bedah buku tersebut, Ansel mengatakan, disparitas, konektivitas serta luas wilayah Indonesia menjadi alasan pentingnya memadukan fungsi tol darat dan laut.

"Persoalan tersebut menjadi dasar, dan telah diupayakan solusinya oleh pemerintah dan legislatif (DPR). Karenanya buku ini berfokus pada upaya pemerintah mewujudkan kerja sama swasta memadukan keduanya, tol darat dan laut," kata Ansel, Jakarta, Jumat (12/4/2019).

Hadir pada bedah buku tersebut, Akademisi dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya Raja Oloan Saut Gurning dan Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Kyatmaja Lookman Direktur Usaha PT Pelni Harry Budiarto.

Buku tersebut menuturkan kebijakan yang berjalan di sektor maritim dalam empat tahun terakhir, termasuk sektor anggaran serta posisi tawar pemerintah dengan legislatif.

"Karya tulis ini mengalir dari hulu yakni menyoroti infrastruktur dasar dan transportasi sebagai public goods untuk public service," ujar dia.