Sri Mulyani: CPNS yang Tak Setuju NKRI Silahkan Angkat Kaki

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mengusung semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu jika terdapat Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang tidak setuju dengan semangat NKRI, ia meminta mereka segera angkat kaki.

Menurut Sri Mulyani, saat ini terdapat kelompok masyarakat yang tidak satu ide dengan semangat NKRI. Ia pun meminta kepada para CPNS untuk introspeksi diri. Jika semangat untuk bergabung menjadi abdi negara adalah persatuan, maka para CPNS tersebut tetap bisa mengabdi di lingkungan kementerian Keuangan.

Namun sebaliknya, jika para abdi negara tersebut merasa tidak cocok dengan semangat persatuan, Sri Mulyani meminta mereka keluar. “Tapi kalau kalian merasa tidak cocok, lebih baik keluar dari sekarang,” tulis Sri Mulyani seperti dikutip dari akun Instagramnya, Rabu (31/7/2019).

Lengkapnya, berikut torehan tulisan Sri Mulyani Tersebut:

Kalian secara sukarela, secara sadar sebagai mahluk dewasa sudah menyediakan diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan ikut memperjuangkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu dengan sendirinya ASN itu adalah penegak dan perekat bangsa Indonesia.

Saat ini ada kelompok masyarakat yang menganggap mereka tidak satu ide dengan tujuan NKRI. Hal itu berarti berbeda dengan tujuan awal negara ini didirikan yaitu untuk mencapai Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Tanya pada diri Anda sendiri, kalau kalian percaya dan setuju dengan NKRI, dan bahkan sudah menyediakan diri menjadi alat NKRI, kalian bisa tetap di sini. Tapi kalau kalian merasa tidak cocok, lebih baik keluar dari sekarang.

Jakarta, 30 Juli 2019

Pembukaan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Kemenkeu RI

 

 

 

View this post on Instagram

Kalian secara sukarela, secara sadar sebagai mahluk dewasa sudah menyediakan diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan ikut memperjuangkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu dengan sendirinya ASN itu adalah penegak dan perekat bangsa Indonesia. Saat ini ada kelompok masyarakat yang menganggap mereka tidak satu ide dengan tujuan NKRI. Hal itu berarti berbeda dengan tujuan awal negara ini didirikan yaitu untuk mencapai Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tanya pada diri Anda sendiri, kalau kalian percaya dan setuju dengan NKRI, dan bahkan sudah menyediakan diri menjadi alat NKRI, kalian bisa tetap di sini. Tapi kalau kalian merasa tidak cocok, lebih baik keluar dari sekarang. Jakarta, 30 Juli 2019 Pembukaan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Kemenkeu RI

A post shared by Sri Mulyani Indrawati (@smindrawati) on Jul 30, 2019 at 5:49pm PDT

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengaku terbiasa menerima kritikan pedas soal utang pemerintah. Apalagi kritikan itu muncul ketika dirinya menjabat sebagai bendahara negara.

Tak jarang, dirinya pun kerap membalas kritikan itu melalui media sosial pribadinya.  "Saya tahu sebagian (kritik) itu karena saya adalah menteri keuangan, tapi menteri keuangan sebelum saya juga tidak pernah dipermasalahkan. Jadi itu sebenarnya karena menteri keuangannya adalah Sri Mulyani, kok jadi curhat ya," kata Sri Mulyani dalam Acara Penganugerahan Frans Seda di Universitas Atma Jaya, Jakarta, Jumat (26/10/2018).

Bahkan, mantan Direktur Pelaksana Dunia ini mengaku pernah dinasihati orang-orang terdekatnya untuk tidak terlalu reaktif menanggapi kritikan tersebut. Namun, dirinya tak ingin diremehkan.

"Kadang-kadang saya dikasih tahu, sudah ibu jangan terlalu reaktif itu masalah politik, tapi saya tidak mau terlalu under estimate," ujar dia.

Sri Mulyani mengatakan, saat ini sensitivitas masyarakat terhadap utang sudah semakin tinggi karena adanya media sosial. Dia pun curhat ketika mengajar anak Sekolah Dasar (SD) di Jakarta beberapa waktu lalu. Bahkan anak SD saja sempat bertanya soal utang.  "Penetrasi soal utang itu sudah luar biasa," ujar dia.

Dirinya pun menerangkan dalam undang-undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) serta utang merupakan suatu instrumen bukan tujuan. APBN bisa surplus dan defisit tergantung pada kondisi ekonominya.

Sebab APBN bukanlah objek atau tujuan tetapi alat mencapai tujuan. "Kalau yang ingin dicapai masyarakat adil makmur, kesejahteraan ekonomi, kemudian bagaimana mendesain APBN mengikuti itu, (tujuannya) bukan hanya APBN itu tidak boleh utang. Justru itu bisa menjadi salah," kata dia.