Transformasi Sektor Pertanian Bakal Genjot Pertumbuhan Ekonomi RI

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, Indonesia perlu melakukan transformasi ekonomi untuk mencapai pertumbuhan yang lebih baik. Salah satu sektor yang membutuhkan transformasi adalah sektor pertanian.

"Bangun industri dan jasa modern supaya penduduk di pedesaan pindah ke sektor modern. Karena modern bisa menambah value," ujar Menko Darmin di dalam Seminar Nasional Transformasi Ekonomi untuk Indonesia Maju di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (9/8).

Menko Darmin melanjutkan, transformasi pertanian juga perlu dilakukan agar lebih efisien. Masyarakat pedesaan yang bergelut dalam dunia pertanian perlu diarahkan agar menggarap pertanian secara bersama atau cluster dengan lahan yang ada.

"Kami melihat mungkin tidak perlu pindah sektor. Tak perlu pindah dari desa, pertanian ke industri. Bukan sektornya yang ditransformasi. Dia tetap bertani, tapi tak secara sendiri sendiri. Bersebelahan pun dia bisa disini ciherang, sebelahnya lain lagi," jelasnya.

"Barangkali dengan manajemen cluster, ini memerlukan gerakan sosial. Manajemen cluster benih sama budidaya baik. Pasca panen yang bisa diambil penduduk. Itu akan membuat transformasi juga lebih baik, tadinya menanam singkong sekarang buah yang hasilnya lebih baik," sambungnya.

Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut menambahkan, selain pertanian, Indonesia juga harus melakukan transformasi dalam memanfaatkan infrastruktur. Ke depan, pembangunan tak lagi menjadi fokus utama tetapi lebih kepada pemanfaatan infrastruktur untuk meningkatkan perekonomian termasuk menciptakan barang murah dan perekonomian yang merata.

"Optimalisasi bukan pembangunannya tapi pemanfaatkan Infrastruktur. Artinya, pembangunan infrastruktur perlu didorong melahirkan sistem logistik yang lebih maju, kereta api, laut, angkutan udara. Kalau itu bisa kita dorong, lebih murah, kita pastu bisa mewujudkan pemanfaatan yang optimum dari yang sudah kita bangun," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Musim kemarau telah dimulai. Bahkan diperkirakan kemarau panjang akan terjadi di depan mata. Kendati demikian Perum Bulog memastikan stok beras aman untuk tahun ini.

Direktur Komersial Perum Bulog, Mansyur mengungkapkan hingga saat ini stok beras sebanyak 2,3 juta ton yang berasal dari serapan Oktober tahun lalu hingga Juli tahun ini.

“Kita sampai hari ini sudah 2,3 juta ton (beras). Itu stok 2019, yang penyerapan tahun ini sekitar 1,2 juta ton. Sisanya dari tahun kemarin, penyerapan terakhir tahun kemarin,” kata dia saat ditemui usai menghadiri rapat koordinasi pembahasan tentang perkiraan cuaca dan dampaknya terhadap produksi tani, di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (6/8).

Selain itu dia menegaskan hingga saat ini penyerapan beras masih berlangsung. Sehingga diperkirakan stok beras masih akan terus bertambah.

Penyerapan beras saat ini mencapai 4.000 ton per hari. Kemudian, di puncak panen gadu (panen pada musim kering) bulan ini, dia optimis penyerapan beras per harinya dapat meningkat.

“Sampai sekarang masih ada penyerapan 4.000 ton per hari. Agustus mungkin naik lagi,” ujarnya.

Menurutnya, hingga akhir tahun Bulog masih akan menyerap 1,5-1,7 juta ton beras yang mampu memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun. Di panen puncak bulan ini target Bulog menyerap 8.000-10.000 ton per hari.

“Artinya yang jelas stok kita sampai akhir Desember itu 1,5 sampai 1,7 juta ton, itu perkiraan. (Di puncak panen bulan ini) bisa saja naik atau barangkali sama seperti tahun lalu 8.000-10.000 ton per hari,” tutupnya.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso (Buwas) mengatakan, dilepasnya 50 ribu ton cadangan beras pemerintah (CBP) akibat kondisi beras yang sudah rusak disebabkan banyaknya mafia beras.

Tak hanya itu, menurut Buwas, kurangnya sinergi antara kementerian dan lembaga (K/L) terkait kebutuhan beras kerapkali menjadikan beras menjadi komoditas bisnis untuk kepentingan oknum atau institusi tertentu.

"Pangan (beras) ini bukan barang mati, makanya ada nilai turunnya. CBP itu bukan punya Bulog tapi pemerintah, jadi harus ada audit, ada izinnya karena menyangkut beban yang ditanggung oleh negara sebagai yang bertanggung jawab dalam pengadaan beras itu," tutur dia di Jakarta, Selasa (2/7/2019).

Selain itu, Buwas juga menyebutkan ada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) oleh Kementerian Sosial (Kemensos) menyebabkan penyerapan beras oleh Bulog tak optimal.

Oleh karena itu, Buwas menuturkan, persoalan pangan di dalam negeri menjadi pelik. Selain kemunculan BPNT, kartel beras pun menjamur sehingga penyerapan beras Bulog terancam berhenti.

"Seolah-olah Bulog ini berbisnis. Ini melemahnya kewenangan kendali pangan oleh negara karena hitunganya semua berpikir kepentingan pribadi dan kelompok. Semua itu sekarang berpikir bagaimana saya mendapatkan finansial. Lupa bahwa ini tugas pengabdian masyarakat. Kalau di supply pasar bebas maka berasnya Bulog tidak keluar maka serapan kita ya akan berhenti. Persoalannya di pangan," tegas dia.