Kurangi Defisit Neraca Perdagangan, Pemerintah Gencar Ekspor Buah-buahan

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) memaparkan produk holtikultura menjadi salah satu produk asal Indonesia yang memiliki potensi ekspor yang sangat bagus.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono mengatakan jika ekspor produk holtikultura ini terus ditingkatkan, diklaim mampu mengurangi defisit neraca perdagangan hingga akhir 2019. Pada Semester I 2019 ini neraca perdagangan Indonesia masih defisit sebesar USD 1,93 miliar.

"Buah-buahan merupakan komoditas yang memberikan kontribusi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Hortikultura tertinggi dengan rata-rata sebesar 54,7 persen dari PDB Hortikultura," ujar Susiwijono dalam sambutannya pada acara Focus Group Discussion (FGD) 'Pengembangan Hortikultura untuk Peningkatan Ekspor dan Ekonomi Daerah' yang dilakukan di Madiun, Senin (12/8/2019).

Meski demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan hortikultura, antara lain: sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan petani masih lemah, keterbatasan modal, pendampingan dan inovasi teknologi masih lemah, daya saing yang rendah, serta kurangnya akses pasar.

"Solusinya perlu ada kerja sama kemitraan yang dapat membantu petani dalam merancang pola produksi hingga pemasaran di dalam negeri maupun ekspor, supaya petani kita menjadi lebih mandiri, tangguh dan bisa bersaing di pasar global," tuturnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pada tahap awal, pemerintah akan melakukan pengembangan komoditas hortikultura (khususnya pisang) secara klaster, melalui pola kerja sama kemitraan dengan para petani dan masyarakat di 13 kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Aceh, dan Kepulauan Riau.

Untuk mendukung hal tersebut, Kemenko Perekonomian akan mendorong pengembangan hortikultura sebagai program prioritas nasional, dengan tujuan utama meningkatkan ekspor, mendorong perekonomian daerah, serta kesejahteraan petani.

"Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong ekspor dan mengendalikan impor untuk mengatasi permasalahan defisit neraca perdagangan tersebut," pungkas Susiwijono.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, transformasi ekonomi diperlukan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berkualitas.

Dia menyampaikan, bentuk transformasi ekonomi yang digagas pemerintah saat ini bertumpu pada beberapa hal, seperti pembangunan infrastruktur, penggunaan teknologi, pengelolaan usaha masyarakat, hingga mendorong kegiatan ekspor.

"Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah mengurangi ketergantungan terhadap modal asing jangka pendek. Untuk itu, penting mengefektifkan inklusi keuangan dan investasi untuk meningkatkan ekspor," ujar dia dalam sebuah pernyataan tertulis, Sabtu (10/8/2019).

Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita memaparkan mengenai strategi mendorong ekspor menuju Indonesia maju. Dia menerangkan, di tengah tantangan eksternal maupun internal yang ada, satu hal yang diperlukan adalah refocus produk ekspor dari produk primer ke produk industri atau olahan, serta diversifikasi produk ekspor.

Enggar pun mencatat, strategi lainnya yakni dengan mengelola impor dengan baik, menggiatkan ekspor jasa, dan memperluas ekspor ke pasar-pasar non-tradisional.

"Tak hanya itu, peningkatan promosi melalui trade expo, business forum, dan business Matching Indonesia juga menjadi strategi ekspor yang tak kalah penting. Kita juga tentunya perlu terus membangun iklim perdagangan yang kondusif," ungkap dia.

Dunia usaha pun turut memberikan pemikiran dalam upaya peningkatan daya saing ekspor. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menjelaskan, fokus dunia usaha saat ini adalah pada persoalan SDM, infrastruktur, investasi dan reformasi birokrasi-regulasi, serta efektivitas kebijakan fiskal.

"Keempat persoalan tersebut adalah persoalan serius bagi kami. Kemudian, salah satu harapan kami dari dunia usaha adalah kita bisa duduk kembali untuk membahas implementasi paket kebijakan ekonomi, khususnya untuk kebijakan yang belum terealisasi," pungkas Hariyadi.