Belanja Negara 2020 Capai Rp 2.528,8 triliun

Liputan6.com, Jakarta Dalam RAPBN tahun 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan Belanja Negara direncanakan akan mencapai Rp2.528,8 triliun, atau sekitar 14,5 persen dari PDB.

"Belanja Negara tersebut akan digunakan untuk memperbaiki kualitas SDM dan melanjutkan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi," tegas Jokowi dalam Nota Keuangan 2020 di Gedung DPR RI, Jumat (16/8/2019).

Selain itu, belanja juga ditujukan untuk meningkatkan investasi dan ekspor, melalui peningkatan daya saing dan produktivitas, akselerasi infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung transformasi ekonomi, serta penguatan kualitas desentralisasi fiskal.

Sesuai dengan amanat konstitusi, Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari belanja negara.

Pada tahun 2020, anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp505,8 triliun, atau meningkat 29,6 persen, dibandingkan realisasi anggaran pendidikan ditahun 2015 yang sekitar Rp390,3 triliun.

"Dengan anggaran pendidikan yang meningkat tersebut, diharapkan tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal," tegas Jokowi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, pada 2020, Pemerintah akan mengalokasikan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 858,8 triliun.

Hal tersebut diungkapkan Jokowi dalam Pidato Nota Keuangan di Gedung MPR/DPR RI Jakarta, Jumat (16/8/2019).

"Desentralisasi fiskal di Indonesia pada tahun 2020 telah mencapai dua dasawarsa. Sejak pertama kali dialokasikan, anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sudah meningkat sangat signifikan. Hal inimenunjukkan komitmen Pemerintah dalam mempercepat pembangunan di daerah," ujar dia di Jakarta.

Pada 2020, lanjut Jokowi, pemerintah akan mengalokasikananggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesarRp 858,8 triliun. Jumlah tersebut sudah meningkat 5,4 persen dari perkiraan realisasi di 2019, atau meningkat 37,8 persen dari realisasinya di 2015 yang sebesar Rp 623,1 triliun.

Peningkatan alokasi tersebut, kata Jokowi, akan diiringi dengan peningkatan kualitas implementasinya, agar belanja pemerintah daerah dapat meningkatkan layanan dasar publik, mendorong pertumbuhanekonomi daerah, serta mengurangi kesenjangan dankemiskinan.

"Sejalan dengan itu, kapasitas Pemerintah Daerah untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah, dengan tetap menjaga iklim investasi dan usahadi daerah perlu ditingkatkan," tandas dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan tingkat kemiskinan bisa diturunkan menjadi 8,5 persen-9 persen di 2020. Hal ini seiring dengan berbagai program belanja yang digelontorkan pemerintah di tahun depan. 

Hal tersebut diungkapkan Jokowi dalam Pidato Nota Keuangan di Gedung MPR/DPR RI Jakarta, Jumat (16/8/2019).

"Berbagai belanja tersebut diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada tahun 2020," ujar dia.

Jokowi menjelaskan, target-target yang akan dicapai pemerintah dari belanja di 2020 antara lain penurunan pengangguran ke tingkat 4,8 persen sampai 5,1 persen.

Selain itu, kemiskinan diharapkan dapat terus diturunkan di kisaran 8,5 persen sampai 9,0 persen dan ketimpangan menurun di kisaran 0,375 sampai0,380.

"Pemerintah juga optimis pembangunan kualitas manusia dapat terus ditingkatkan dengan target IPM mencapai 72,51 pada tahun 2020," tandas dia.