Kadin: Pengusaha Siap Investasi di Ibu Kota Baru

Liputan6.com, Jakarta - Keputusan dimana lokasi tepatnya Ibu kota baru tinggal menunggu waktu. Pemerintah saat ini tinggal menunggu dua kajian terakhir dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) perihal pemindahan Ibu kota ini.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Raden Pardede mengatakan, pengusaha siap ikut andil berinvestasi pasca Pemerintah memutuskan lokasi final Ibu kota baru nanti.

"Kita masih melihat dulu kepastiannya lokasinya. Jika sudah fix dan kita lihat seluruh masterplan (Pemerintah) dan tahapan perpindahan, pengusaha tentu akan ada yang akan masuk kesana," tuturnya kepada Liputan6.com, Senin (26/8/2019).

Seirama, Ekonom Centre of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah menyebutkan, pemindahan Ibu kota baru memang dapat menjadi salah satu alternatif guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Apalagi, perlambatan ekonomi dunia kian semakin nyata. Ibu kota baru, lanjut dia, dapat memanfaatkan momentum ketidakpastian ekonomi tersebut untuk menstimulus perekonomian.

"Dari sisi pengusaha, keputusan Pemerintah memindahkan Ibu kota tentu memunculkan banyak peluang-peluang baru dan secara alami akan berupaya memanfaatkan peluang-peluang tersebut," kata dia.

"Dan peluang-peluang sudah akan muncul sejak proses pembangunan. Saya yakin pengusaha akan antusias dengan adanya peluang-peluang baru yang memang sangat dibutuhkan ditengah melambatnya perekonomian global," ujarnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng memperkirakan, ibu kota baru akan tidak hanya akan menjadi pusat pemerintahan seperti yang direncanakan. Pusat-pusat ekonomi, terutama pusat korporasi tentu akan ikut pindah ke ibu kota baru.

"Saya juga menduga, meskipun pindah hanya pusat pemerintahan pada tingkat tertentu BUMN juga akan melihat peluang untuk itu. Dia akan pindah, mungkin kantor-kantor pusat BUMN selain ada di Jakarta juga akan ada di sana," kata dia dalam diskusi, di Jakarta, Sabtu (24/8).

Menurut dia, salah satu alasan kenapa kota seperti Jakarta juga kemudian menjadi pusat bisnis karena karakteristik para pengusaha yang tentu ingin ada dekat dengan pemerintah. Dengan demikian komunikasi dengan pemerintah menjadi lebih mudah.

"Bahkan kalau melihat karakter para pelaku usaha kita dimana kantor pusat itu memang didirikan di ibu kota baru itu pertimbangannya biar dekat dengan pemerintahnya, biar gampang lobinya. Kan dia butuh lobi," ungkapnya.

Karena itu, lanjut Robert, meskipun dalam rencana yang akan dipindahkan hanya pusat pemerintahan, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa pusat bisnis juga akan ikut hijrah ke ibu kota baru.

"Jadi memang secara formal pindah ibu kota (pusat pemerintahan). Tapi pusat-pusat ekonomi sedikit banyak akan bergeser ke sana, karena dunia usaha butuh kedekatan dengan pihak pemerintah," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com  

Pemerintah telah menyatakan keseriusannya untuk memindahkan ibu kota baru ke Pulau Kalimantan. Namun, sejumlah pihak menyarankan agar ibu kota barupengganti DKI Jakarta dipindahkan ke Pulau Reklamasi atau di Jonggol, Jawa Barat.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menilai ibu kota baru tidak bisa dipindahkan di dua wilayah itu. Pasalnya, Pulau Reklamasi dan Jonggol masih berlokasi di Pulau Jawa.

"Kita tidak bisa terus menerus menggantungkan ke satu Pulau ini, makanya tidak bisa pindah ke Pulau Reklamasi dan Jonggol. Kita (harus) pindah ke suatu tempat," kata Robert dalam sebuah diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2019).

Robert menilai Kalimantan Timur adalah lokasi yang paling cocok untuk dijadikan sebagai ibu kota baru. Kaltim dinilai mempunyai banyak keunggulan secara ekologis sebab bukan daerah rawan bencana.

"Kaltim itu keunggulannya banyak hal, secara ekologis bukan rawan bencana, sosiologis ini multietnis. Samarinda itu perkumpulan banyak dan sudah terbiasa menjadi kota multikultur," ujarnya.