Bangun Ibu Kota Baru, Wika Beton Bentuk Tim Satgas

Liputan6.com, Jakarta - PT Wijaya Karya Beton Tbk (Wika Beton) selaku anak usaha PT Wijaya Karya (Persero) Tbk menyatakan kesiapan untuk ikut serta dalam pembangunan ibu kota baru di Pulau Kalimantan.

Sebagai bentuk keseriusan, Direktur Keuangan Wika Beton Imam Sudiyono mengatakan, pihaknya telah membentuk sebuah tim satuan tugas (satgas) atau task force untuk ikut serta dalam proses pemindahan ibu kota.

"Ibu kota baru kan pasti butuh infrastruktur banyak, butuh pembangunan banyak. Wika (Beton) itu sudah membentuk tim task force. Nanti kita ikut bagian dari situ," ungkap dia di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sempat menyebutkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya akan mampu mendanai Rp 30,6 triliun dalam proses pemindahan ibu kota. Jumlah itu sekitar 6,56 persen dari total kebutuhan yang ditaksir mencapai Rp 466 triliun.

Senada dengan pernyataan tersebut, Imam menyatakan, Perpindahan ibu kota pasti akan memakan biaya infrastruktur besar sekali. Namun begitu, Wika Beton disebutnya punya tabungan berupa lahan seluas 26 ha di Kalimantan Timur.

"Kita sudah punya lahan di sana, 26 ha di Kalimantan Timur. Artinya kita tinggal menambah kapasitas di sana," ujar dia.

Dia menuturkan, lahan seluas 26 ha tersebut tidak akan dipakai untuk jadi wilayah ibu kota baru. "Enggak, itu pabrik kita saja," pungkas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta izin kepada masyarakat Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Langkah pemindahan ibu kota ini menimbulkan pertanyaan dari beberapa pihak.

‎Peneliti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari Visi Integritas, Danang Widoyoko, mempertanyakan langkah Presiden Jokowi untuk memindahkan ibu kota negara. Dia menduga keputusan tersebut hanya sekedar untuk menjalankan proyek infrastruktur saja.

"Dugaan saya, jangan-jangan pindah ibu kota ini sekadar proyek infrastruktur Jokowi berikutnya," kata Danang, dalam sebuah diskusi di kawasan Pusat Bisnis Sudirman, Jakarta, Selasa (20/8/2019).  

Pembangun proyek infrastruktur kedepannya harus lebih diperketat, sebab beberapa infrastruktur yang sudah rampung dibangun tidak dimanfaatkan masyarakat dengan optimal.

"Bandara Kertajati, LRT Palembang, kereta Bandara, itu kan sepi," ujarnya.

Danang melanjutkan, atas beberapa infrastruktur yang belum digunakan secara optimal, pembangunan infrastruktur harus dikaji dengan matang, sebab dalam periode kedua pemerintahan Jokowi sudah tidak ada lagi motif politik.

"Saya kira pemerintah perlu kalkulasi ulang pembangunan infrastruktur. Periode kedua tidak ada tujuan politik," tandasnya.  

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memaparkan belanja negara pada tahun 2020 akan difokuskanuntuk pengurangan ketimpangan antar wilayah.

Oleh karena itu, dijelaskan Jokowi, kita akan melanjutkan pengembangan berbagai kawasan ekonomi di luar Jawa, melanjutkan industrialisasi dalam bentuk hilirisasi hasil tambang maupun perkebunan, dan mengembangkan beberapa wilayah metropolitan di luar Jawa, supaya bisa menjadi sumber ekonomi baru.

"Selama ini, denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa," kata Jokowi dalam Nota Keuangan di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Jokowi melanjutkan, apabila membiarkan hal ini berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah.

Untuk itu, kata Jokowi, rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan diletakkan dalam konteks ini, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa.

"Ibu kota baru dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern, smart, and greencity, memakai energi baru dan terbarukan, tidakbergantung kepada energi fosil," tegas dia.

Dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota, kata Jokowi, akan sekecil mungkin menggunakan APBN. "Kita dorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU)," pugkas Jokowi.