Indonesia Belum Punya Perjanjian Batas Maritim dengan 9 Negara

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) gelar focus group discussion tentang delimitasi batas maritim di Jakarta, Selasa (08/10/2019).

Diskusi ini melibatkan Kementerian Luar Negeri, Pushidros TNI AL dan berbagai pihak terkait dengan tujuan memperdalam wawasan dalam menentukan batas laut Indonesia dengan negara tetangga.

Plt. Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) Bidang Kemaritiman Agung Kuswandono menyatakan, batas negara sangat penting tidak hanya dari sisi ekonomi namun sisi kedaulatan dan ketahanan negara. Namun, merumuskan batas ini tidak semudah teorinya.

"Batas maritim kita saat ini masih banyak yang belum dilegtimasi dalam bentuk perjanjian. Kita punya 10 negara yang berbatasan dengan Indonesia dan baru satu yang punya perjanjian, yaitu Singapura. Sementara yang lain sedang dalam proses," ujarnya di Jakarta, Selasa (08/10/2019).

Agung melanjutkan, penyelesaian batas maritim ini harus dilihat secara makro. Kalau tidak dilakukan, akan terjadi friksi atau insiden. Seperti ketegangan antara Indonesia dengan Vietnam, di Natuna baru-baru.

* Dapatkan pulsa gratis senilai Rp 5 juta dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com di tautan ini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Garis Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Natuna dilaporkan mengalami klaim tumpang tindih karena tidak ada perjanjian antara Indonesia dan Vietnam.

Bila tidak ada batas ZEE yang jelas, maka akan terjadi tumpang tindih dalam pengelolaan sumber daya laut.

"Jangan sampai kita menunggu insiden lagi lalu baru kita ribut. Harus ditentukan dari sekarang, oleh karenanya diharapkan FGD ini bisa menambah wawasan dalam menentukan batas maritim di perundingan," tuturnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bliteral dengan Perdana Menteri Kerajaan Belanda, Y.M. Mark Rutte di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin ini. Dalam pertemuan ini, Jokowi dan Mark membahas berbagai kerja sama bilateral mulai dari sektor perdagangan kelapa sawit, investasi, hingga pariwisata.

"Di bidang perdagangan, kita sepakat terus meningkatkan perdagangan yang terbuka dan fair. Dalam konteks ini, saya sampaikan kembali, concern Indonesia untuk kebijakan UE terhadap kelapa sawit," kata Jokowi dihadapan Mark Rutten di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin (7/10/2019).

Kemudian di bidang investasi, Jokowi mengajak Belanda untuk meningkatkan kemitraan infrastruktur maritim, hingga penggelolaan air.

"Di bidang investasi, saya mengajak Belanda untuk meningkatkan kemitraan di bidang infrastruktur maritim dan pengelolaan air," ungkap Jokowi.

Tidak hanya itu, kepada Rutten, Jokowi juga menjelaskan terkait program kerjanya selama 5 tahun mendatang. Mulai dari pengembangan sumber daya manusia hingga pelatihan untuk masyarakat.

"Saya sampaikan kepada PM Rutte bahwa dalam 5 tahun ke depan, saya akan memberikan prioritas pengembangan SDM.Oleh karena itu pendidikan menjadi sangat penting, terutama pendidikan vokasi," kata Jokowi

Kemudian, dalam pertemuan tersebut mereka membahas bagaimana menigkatkan kerja sama dibidang vokasi, kemaritiman hingga keperawatan.

"Dan dalam pertemuan kita membahas upaya meningkatkan kerja sama di bidang vokasi, termasuk di bidang kemaritiman dan keperawatan," ungkap Jokowi.