Pejabat Eselon Dipangkas, Pengusaha Ingin Perizinan Cepat

Liputan6.com, Jakarta Pengusaha menyambut baik rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyederhanakan pejabat eselon kementerian pada periode kedua pemerintahanya.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Industri (Kadin) Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto mengatakan, penyederhanaan pejabat eselon diharapkan bisa menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, sebab pemberian perizinan menjadi lebih ringkas.

"Iya selama itu bisa menciptakan iklim usaha lebih kondusif dan mempercepat proses pengurusan izin," kata Yugi, saat berbincang dengan Liputan6.com, di Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Menurut Yugi, Jokowi memiliki tujuan yang baik dengan rencana tersebut. Sebab birokrasi wajar dipangkas agar pengambilan keputusan dan eksekusi dapat lebih cepat.

"Tujuan utamanya bukan penghematan anggaran tapi bagaimana mempercepat eksekusi keputusan, sehingga waktu pelaksanaannya lebih cepat," kata dia.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengatakan, jika rencana tersebut diterapkan ‎maka instansinya hanya tinggal melakukan penyesuaian dalam proses, evaluasi dan persetujuan saja.

‎"Disesuaikan saja, proses, review, approve," kata Djoko.‎

Menurut Djoko, pP

Hal tersebut pun sudah memiliki payung hukum sebelum muncul rencana Presiden Jokowi. "Semangat kita memangkas birokrasi nggak ada yang salah dalam Undang-Undang," imbuh dia.

Jika penyederhanaan pejabat eselon diterapkan, maka akan diganti dengan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan kompetensi yang dimiliki.‎

Djoko melanjutkan, peran jabatan fungsional pun sudah diatur dalam Undang-Undang. "Fungsional ada kok di Undang-Undang," tandasnya.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyebut akan memangkas birokrasi besar-besaran berupa eselonisasi pejabat negara dari semula 4 level, menjadi 2 level.

Salah satu alasan Jokowi yang diutarakannya pada saat pelantikan presiden kemarin ialah guna memudahkan kegiatan berinvestasi di dalam negeri.

Rektor UI Ari Kuncoro menilai positif rencana pemerintah tersebut. Lantaran, daya saing RI bahkan tertinggal dengan negara tetangga seperti Singapura.

"Investor itu yang datang banyak bingung karena paraturan yang sifatnya tumpang-tindih," tuturnya di Gedung BEI, Senin (21/10/2019).

Selain itu, dia juga bilang, pemangkasan eselonisasi akan mengkerek kemudahan berusaha di Indonesia (ease of doing business) dengan meningkatkan kepercayaan bagi pelaku bisnis.

"Kan ranking kita masih jauh untuk ease of doing business. Sifat investor itu nyarinya yang deket-deket. Nggak jauh-jauh," ujarnya.

Sementara itu, Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menuturkan pemangkasan eselonisasi oleh Jokowi akan membantu upaya reformasi struktural, apalagi jika berpengaruh positif terhadap postur belanja fiskal negara.

"Belanja pegawai porsinya lumayan besar yakni 26 persen dari total belanja Kementerian/Lembaga. Setuju kalau birokrasi dipangkas karena itu sumber lambatnya proses perizinan," ujarnya.