PLN Raup Rp 26,4 Triliun dari Penjualan Listrik di Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Penjualan tenaga listrik di Jakarta sampai dengan September 2019 mencapai 25,06 Tera Watt hour (TWh), dengan total pendapatan mencapai Rp 26, 4 triliun.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (IUD) Jakarta Raya Ikhsan Asaad mengatakan, penjualan listrik sampai September 2019 mengalami kenaikan 3,82 persen dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 24,14 TWh.

"Jika dibandingkan dengan penjualan Bulan September 2017 yang mencapai 23,49 TWh, penjualan 2019 ini naik 6,67 persen," kata Ikhsan, di Jakarta, Jumat (25/10/2019).

Jumlah pelanggan PLN UID Jakarta Raya sampai September 2019 yaitu 4,52 juta pelanggan dari semua golongan tarif. Jika dibandingkan dengan bulan September tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,34 juta pelanggan, jumlah pelanggan mengalami pertumbuhan 4,25 persen. Sedangkan, pada September 2017, jumlah pelanggan PLN UID Jakarta Raya sebesar 4,14 juta pelanggan.

"Pelanggan terbesar ada di sekitaran Jakarta yaitu daerah Bintaro dan Ciputat karena di sana didominasi pelanggan rumah tangga," tuturnya.

Dari total 4,52 juta pelanggan PLN UID Jakarta Raya, 92 persen adalah pelanggan rumah tangga. Setelah itu disusul pelanggan Bisnis sebesar 6 persen. Meskipun persentasenya kecil, namun pendapatan PLN UID Jakarta Raya dari sektor bisnis mencapai 35 persen dari total pendapatan akumulasi sampai September 2019 sebesar Rp 26,4 Triliun.

“Pendapatan terbesar PLN Jakarta terbesar berasal dari sektor rumah tangga sebesar 45 persen karena jumlah pelanggan terbesar adalah rumah tangga. Sektor bisnis persentasenya pelanggannya kecil tetapi pendapatannya besar karena daya tersambung pada pelannggan bisnis mencapai 6.987 Mega Volt Ampere. Sedangkan pelanggan rumah tangga yaitu sebesar 7.765 MVA,” papar Ikhsan.

Bagi pelanggan daya 450 sampai 197.000 Volt Ampere yang ingin menambah daya listriknya masih ada diskon tambah daya sebesar 50 persen yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2019.

"Tambahan diskon sebesar 25 persen juga bisa didapatkan bagi pelanggan yang memiliki motor listrik atau kompor listrik. Sedangkan untuk pelanggan PLN yang memiliki mobil listrik bisa menambah daya listriknya secara gratis," tandasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

PT PLN (Persero) berusaha menyelesaikan tantangan geografis di Papua agar jangkauan listrik di wilayah tersebut makin meluas. Untuk itu, PLN meluncurkan program 1.000 Renewable Energy for Papua agar mencapai rasio elektrifikasi 100 persen pada tahun 2020.

Inisiatif ini adalah sekuel dari gerakan Ekspedisi Papua Terang di bulan Agustus hingga September 2018. Ekspedisi itu mengumpulkan data demografi dan geografi terkait penyusunan rencana paling efektif untuk melistriki ratusan desa di provinsi Papua dan Papua Barat.

"Masih ada sekitar 1.724 desa yang gelap gulita dari jumlah 7.358 desa, sehingga oleh karena itu PLN meluncurkan program 1.000 Renewable Energy for Papua sebagai tindak lanjut Ekspedisi Papua Terang," ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi F.X. Sutijasto dalam peluncuran program ini di Jakarta, Jumat (18/10/2019). 

Energi terbarukan dipilih karena berdasarkan survei PLN ada empat Energi Baru Terbarukan (EBT) yang potensial di Papua, yakni Pembakit Listrik Tenaga Pikohidro, Tabung Listrik, Pembangkit Listrik Tenaga Surya dengan panel surya yang bisa berfungsi hingga 20 tahun, dan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa yang bisa menerangi 200 rumah.

PLT Pikohidro merupakan pembangkit skala kecil yang memanfaatkan air untuk menghasilkab hingga 5.000 watt. Sekiranya enam rumah bisa dialiri listrik berkat teknik ini.

Sementara, Tabung Listrik (Talis) adalah alat penyimpanan layaknya power bank. Talis ini mudah dipakai dan bisa diisi ulang di Stasiun Pengisian Energi Listrik.

Sejauh ini, berdasarkan data Kementerian ESDM, Rasio Elektrifikasi (RE) di provinsi Papua adalah 94,28 persen dan Papua Barat 99,98 persen, sehingga RE di dua provinsi itu adalah 95,75 persen melalui kontribusi PLN dan program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) oleh Kementerian ESDM setempat.