Program 100 Hari Kerja, Mentan Syahrul Lakukan Validasi Data Pertanian

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo langsung tancap gas dalam program 100 hari kerjanya. Dia mengaku, langkah awal yang akan dilakukan adalah membuat validasi data menjadi satu pintu. Melalui data, semua kebijakan dan perencanaan bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Syahrul pun menegaskan bawa persoalan data harus mengacu pada lembaga negara yang sah dan mengikat dengan undang-undang seperti Badan Pusat Statistik (BPS). Karena itu, kata Syahrul, tidak boleh ada satu lembaga atau kementerian yang saling mengeluarkan data.

Langkah Syahrul dalam menyelesaikan persoalan data mendapat apresiasi dari sejumlah kalangan. Tak terkecuali dari Menteri Pertanian periode 2014-2019 Andi Amran Sulaiman.

Dalam acara serah terima jabatan beberapa waktu lalu, Amran mengatakan bahwa perbaikan itu sangat tepat karena bisa membawa sektor pertanian menjadi lebih kuat.

"Soal data pangan yang disampaikan pak Syahrul, saya mendukung karena langkah tersebut sangat tepat. Memang ini harus diperbaiki karena banyak mafia yang bermain. Saya yakin pak Syahrul bisa membawa pertanian menjadi lebih kuat," katanya.

Sementara Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah mengaku bangga melihat putra daerahnya mengisi pos Menteri Pertanian untuk masa bakti 5 tahun ke depan. Nurdin merasa yakin jika Syahrul mampu mewujudkan kedaulatan pangan.

"Sebagai masyarakat Sulsel, kami bangga putra daerah terbaik Sulsel dipercaya mengambil peran dalam membangun bangsa. Saya yakin ke depan beliau bisa membawa pertanian lebih baik kagi," katanya.

Sementara itu, Pengamat pertanian dari Universitas Nusa Cendana, Leta Rafael Levis megutarakan keyakinannya terhadap Syahrul Yasin Limpo yang ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertanian.

Menurutnya, Syahrul adalah sosok brilian yang bisa diandalkan untuk membawa Indonesia lebih maju di sektor pertanian.

"Pengalaman Syahrul sebagai Gubernur Sulawesi Selatan, seharusnya bisa memberikan energi positif bagi pembangunan pertanian. Artinya, dengan pengalamannya sebagai gubernur, tentu Syahrul tahu apa yang harus dilakukan pemerintah, dan petani dalam arti luas, untuk memajukan pertanian di Indonesia," tukasnya.

Sekedar diketahui, Syahrul Yasin Limpo merupakan putra daerah Sulawesi Selatan yang meniti karir dari Kepala Desa. Kemudian langkahnya meranjak ke Lurah, Camat, Bupati, Wakil Gubernur hingga dua periode Gubernur.

* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo rapat di kantor Badan Pusat Statistik (BPS) di Jalan Dr Sutomo, Jakarta Pusat, Selasa (29/10). Syahrul datang bersama jajaran dirjen dan sejumlah pimpinan kementan lain yang membidangi data di Kementan.

Dalam pertemuan ini, Syahrul mengaku ingin merealisasikan program 100 hari kerjanya, yakni soal pencocokan data lahan antara Kementan dan BPS.

BACA JUGA

Kementerian Pertanian Kerja Sama Lintas Sektor Tangani Stunting"BPS dan Kementan harus saling menunjang untuk menemukan data yang akurat. Karena dengan akurasi, semua kegiatan dan program bisa berjalan dengan baik. Karena itu mulai hari ini saya yakin penyusunan data rampung dalam waktu yang cepat," ujar Mentan Syahrul, Selasa sore.

"Saya bahagia hari ini karena BPS merespon positif dan memberikan dukungan sepenuhnya agar data bisa kita sesuaikan. Intinya data pertanian mengikuti BPS," katanya lagi.

Meski demikian, Syahrul mengatakan bahwa masih ada beberapa data yang masuk kategori data merah, dimana sebagian lahan yang ada perlu dilakukan penghitungan ulang.

"Memang ada data hijau yang sudah beres, kemudian ada kuning yang masih perlu dipantau dan ada data merah yang memang kita harus turun lagi ke lapangan. Tapi saya yakin datanya akan segera selesai," katanya.

Menurut Mentan, pengambilan data bisa menggunakan metode kerangka sampel area (KSA) atau metode ubinan untuk memprediksi berapa banyak hasil produksi yang dihasilkan.

"Misalnya dengan ukuran penyusunan definisi sawah. Kan sawah itu kalaupun ditanami tembakau namanya masih tetap sawah. Itu namanya definisi yang harus dilakukan penyesuaian," katanya.

Syahrul menambahkan, pihaknya juga akan mendatangi Kementerian Administrasi Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) untuk berkoordinasi mengenai area lahan. Rencananya, kunjungan tersebut akan dilakukan pada Kamis (31/10) besok.

"Kita mau duduk bareng dan membicarakan apa metodelogi yang mereka pakai dalam melihat lahan baku sawah dan seperti apa," katanya.

Sementara Kepala BPS Suhariyanto menyambut baik kedatangan Syahrul yang ingin bersinergi memperbaiki data secara bersama-sama. Kata dia, perbaikan ini akan dimulai dengan pemetaan area baku kahan bersama 6 lembaga pemerintah lain.

"Ini langkah bagus untuk menyatukan kekuatan bersama-sama dalam menyelesaikan data. Kita juga akan bekerja sama dengan 6 lembaga pemerintah untuk menghitung peta-peta berwarna merah. Intinya kita menyatukan kekuatan dan saling mengisi," tukasnya.