Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Masyarakat Banyak Keluhkan Jalan Rusak ke Pemerintah

Isu kedua yang paling banyak dilaporkan adalah masalah imigrasi dan ketenagakerjaan dengan prosentase 12 persen.

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 19 Nov 2019, 15:07 WIB

Diterbitkan 19 Nov 2019, 15:07 WIB

Pejalan kaki menghindari trotoar yang rusak dan berlubang di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta, Jumat (13/9/2019). Selain mengganggu kenyamanan, kondisi trotoar yang rusak tersebut juga membahayakan pejalan kaki, terutama saat malam hari. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyampaikan survei terhadap kanal pelaporan digital milik pemerintah, yakni SP4N-LAPOR!. Hasilnya, ada beberapa kasus yang dilaporkan masyarakat lewat aplikasi tersebut, seperti isu infrastruktur terkait jalanan rusak.

Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa menjelaskan, keluhan soal jalanan rusak menjadi yang terbanyak disampaikan masyarakat, dengan angka mencapai 14 persen dari 1.085 responden periode Januari 2018-Februari 2019.

"Ada empat besar (kasus). Pertama, infrastruktur jalan rusak, jalan belum jadi," ujar dia saat sesi konferensi pers di Gedung Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Sebagai informasi, survei terhadap pengguna SP4N-LAPOR! pada periode Januari 2018 hingga Februari 2019 total diikuti oleh 1.085 responden dan difasilitasi oleh 131 admin.

Metode survei adalah survei kuantitatif yang dilakukan via telepon. Responden mewakili beberapa wilayah antara lain Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Imigrasi dan Ketenagakerjaan

Pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang, Banten. (Liputan6.com/Pramita Tristiawati)

Diah melanjutkan, isu kedua yang paling banyak dilaporkan adalah masalah imigrasi dan ketenagakerjaan dengan prosentase 12 persen. Selanjutnya yakni isu kependudukan dengan prosentase sama sekitar 12 persen.

Kemudian ada masalah pelayanan publik dengan prosentase 10 persen. Disusul dengan isu tentang pendidikan dengan angka sebesar 8 persen.

Isu lainnya yang banyak dilaporkan yakni terkait fasilitas air bersih dan transportasi dengan masing-masing prosentasenya sebesar 6 persen. Terakhir adalah isu mengenai sampah dan lingkungan hidup, dengan prosentase 3 persen.

Lanjutkan Membaca ↓