Program BBM Satu Harga Berlanjut Hingga Ada di 500 Titik Pada 2024

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) memperpanjang program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga sampai 2024. Targetnya, ada 500 titik lembaga penyalur‎ resmi di seluruh Indonesia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, ‎pencapaian program BBM satu harga yang dimulai sejak 2017 hingga 2019. Saat ini sudah ada 170 titik lembaga penyalur, sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

‎"Capaian kita 170 titik sebagai mana yang ditargekan‎," kata Arifin, saat rapat dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (28/11/2019).

Menurut Arifin, program BBM satu harga yang bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan dengan memberikan harga BBM jenis solar subsidi dan premium. Penugasan tersebut di wilayah Terdepan, Terluar dan‎ Tertinggal (3T) ini akan dilanjutkan hingga 2024. "Ini kan kita lanjutkan 2024," ujar dia.

Arifin mengungkapkan, sampai 2024 ditargetkan ada 330 titik BBM satu harga. Dengan begitu, total lembaga penyalur BBM satu harga mencapai 500 unit yang beroperasi pada 2024. ‎"BBM satu harga telah dicapai 2024 nanti 330 titik kembali tambahan," tandas dia.

Adapun rincian lembaga penyalur BBM satu harga hingga 2019 adalah 31 titik di Sumatera, 3 titi di Jawa dan Madura.

Kemudian 2 titik di Bali, 42 titik di Kalimantan, 17 titik di Sulawesi, 25 titik di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT), dan 50 titik di Maluku dan Papua.

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menjamin pasokan solar subsidi tetap lancar meski konsumsi diprediksi melewati kuota.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan, kebutuhan solar akan tetap terpenuhi. Dengan begitu masyarakat diminta tidak perlu khawatirkan adanya keterbatasan pasokan.

"Pokoknya kebutuhan masyarakat tetap terjamin," kata Djoko, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (5/11/2019).

Djoko melanjutkan, kilang dalam negeri akan terus memproduksi solar sehingga pasokannya terjamin akan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan.

"Tidak akan pernah habis, kilang 24 jam berproduksi gimana habisnya," ujarnya.

Djoko mengungkapkan, pemerintah pun akan mengganti kelebihan penyaluran solar subsidi jika kuota solar subsidi telah habis sebelum akhir tahun. Penggantian dilakukan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit.

"Nanti diaudit oleh BPK," tandasnya.