Menhub Bakal Tindak Tegas Pelaku Pungli

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi buka suara terkait temuan pungutan liar (pungli) oleh Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas) Sapu Bersih dan Pungutan Liar (Saber Pungli) pada sejumlah instansi. Salah satunya yang ditemukan adalah di Kementerian Perhubungan.

Menurut Budi, dirinya tidak akan main-main dengan oknum yang melakukan praktik ilegal tersebut. Dirinya akan melakukan investigasi mendalam terhadap oknum-oknum tersebut.

"Itu (temuan Satgas Saber Pungli) jadi masukan bagi kami untuk improve diri. Tapi tadi kami juga dapat 12 penghargaan (Zona Integritas Bebas Korupsi) dari Menpan RB, jadi balancing," ujarnya saat ditemui di Merlynn Park Hotel, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Jika nantinya terbukti lanjut Menhub, pihaknya akan menindak tegas bagi para pelaku pungli di lingkungan Kementeriannya. Karena sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo agar tidak main-main dalam hal integritas.

"Saya tidak segan-segan untuk tindak kalau ada hal-hal negatif, pungli dan sebagainya," ucap Menhub Budi.

Sebagai informasi sebelumnya, sejak tiga tahun berdiri, Satgas Saber Pungli mengaku telah menerima ribuan laporan dari masyarakat mengenai pungutan liar di berbagai instansi pemerintah.

Sekretaris Satgas Saber Pungli Irjen Widiyanto Poesoko menyebutkan tiga lembaga dengan laporan pungli terbanyak, yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian ATR/BPN.

Dia menyebut, laporan tersebut banyak terjadi di pelayanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

"Banyak yang menyentuh masyarakat, contoh pembuatan sertifikat, pembuatan perizinan-perizinan perhubungan, kelautan, kemudian masalah RT/RW, pembuatan surat keterangan, ini yang masih menjadi dominasi laporan masyarakat," ucapnya beberapa waktu lalu.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meminta agar Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Garuda Indonesia.

Permintaan tersebut menyusul pemecatan Ari Ashkara atas kasus penyelundupan onderdil Harley Davidson keluaran 1970-an yang didatangkan dari Prancis.

"Tentunya (harus ada Plt) iya. Itu kewenangan dari pemegang saham," kata Menhub Budi ditemui di Kantornya, Jakarta, Kamis (4/12/2019).

Dia menegaskan, siapapun yang bakal bakal jadi Plt sudah dalam pertimbangan pemegang saham yakni Menteri BUMN, Erick Thohir. Menurutnya, tidak ada kesulitan dalam menetapkan Plt mengingat semua direksi Garuda memiliki kinerja baik.

"Pasti Pak Erick juga menunjuk Plt nya siapa dan saya melihat bahwa direksi Garuda yang sekarang ini selain dirut memiliki kapasitas yang baik ya jadi siapapun yang ditunjuk Plt baik," jelasnya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir memberhentikan Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Ashkara atas penyelundupan onderdil Harley Davidson keluaran 1970-an yang didatangkan dari Prancis. Pemecatan tersebut usai Ari Ashkara mengaku merupakan pemilik barang selundupan tersebut.

"Saya sebagai Kementerian BUMN akan memberhentikan saudara Direktur Utama Garuda Indonesia," ujar Erick di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

Erick mengatakan, pemecatan Ari Ashkara tidak bisa dilakukan secara langsung sebab harus melewati proses Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Mengingat perusahaan tersebut merupakan perusahaan milik publik.

"Untuk proses pemberhentian tidak bisa langsung hari ini, nanti ada rapat pemegang saham umum. Tapi kita langsung menunjuk pelaksana tugas," jelasnya.

Dia menambahkan, Kementerian BUMN sebenarnya menginginkan Ari Ashkara mengundurkan diri. "Saya tadi pagi mengharapkan individu yang terlibat mengundurkan diri dari pada dicopot dengan tidak hormat. Dari pada malu disorot keluarga, tetangga," jelasnya.

Dia mengaku sedih akibat adanya kejadian tersebut. Di tengah upaya memperbaiki citra BUMN malah ada bos BUMN yang melakukan tindakan tidak terpuji.

"Ketika kita ingin mengangkat citra BUMN, kinerja BUMN tapi kalau oknum di dalamnya tidak siap, ini yang terjadi. Dan itu saya sebagai Menteri BUMN akan memeberhentikan saudara Dirut Garuda. Mungkin itu aja yang saya sampaikan, saya mohon doa supaya bisa bertugas dengan baik," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com