Iran Serang Israel dengan Ratusan Rudal, Perang Besar di Depan Mata?

BPK Mulai Audit Laporan Keuangan Kementerian Tahun Buku 2019

BPK mulai mengaudit laporan keuangan tahun 2019 beberapa kementerian. Audit akan dilakukan mulai 6 Januari hingga 20 Mei mendatang.

oleh Liputan6.com diperbarui 06 Jan 2020, 11:44 WIB

Diterbitkan 06 Jan 2020, 11:44 WIB

Gedung BPK RI. (Liputan6.com/Yoppy Renato)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai mengaudit laporan keuangan tahun 2019 beberapa kementerian. Audit akan dilakukan mulai 6 Januari hingga 20 Mei mendatang.

Anggota IV BPK RI Isma Yatun mengatakan, ada enam kementerian yang diaudit oleh Anggota IV BPK. Keenam kementerian tersebut adalah Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Kementerian Pertanian.

“Pemeriksaan ini mempunyai tujuan untuk memberikan opini atas laporan keuangan masing-masing Kementerian Lembaga,” kata dia, di Gedung BPK, Jakarta, Senin (6/1/2019).

Dia mengungkapkan, ada beberapa kriteria dalam audit tersebut. Diantaranya adalah kesesuaian penyajian angka-angka dengan standar akuntansi, kepatuhan tergadap UU serta efektivitas.

Dia menyebutkan keenam kementerian tersebut saat ini telah memiliki laporan keuangan yang baik, yaitu predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Tahun lalu opini sudah cukup bagus 5 dari 6 K/Ltelah menerima opini WTP. Hanya satu yang masih menerima Wajar Dengan Pengecualian (WDP),” ujarnya.

Adapun kementerian yang pada tahun lalu mendapat opini WDP dari BPK adalah Kementerian PUPR.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Opini Baik

Lima Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019-2024, Pius Lustrilanang, Daniel Lumban Tobing, Hendra Susanto, Ahsanul Qosasi dan Harry Azhar Azis mengucapkan sumpah jabatan yang dipimpin Ketua MA, Hatta Ali di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (17/10/2019). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Dia menjelaskan, opini dari BPK tersebut bisa berubah tergantung hasil penilaian. Namun dia berharap tahun ini hasil audit keenam kementerian tersebut akan tetap meraih opini yang baik.

“Namun ini enggak statis bisa naik turun, oleh karena itu untuk yang peroleh WTP selalu pertahankan dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK,” ujarnya.

Dalam kesempatan serupa, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi kinerja BPK dalam hal mengaudit laporan keuangan.

“Pengalaman kami profesionalisme BPK tidak perlu diragukan dan kita rasakan betapa keterbukaan BPK yang snagat menjaga reputasinya kita akui. Kita harus kerja sama agar membuat negara kita lebih baik,” ujarnya.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓