Pemkot Tangsel Ingin Pembangunan MRT jadi Proyek Strategis Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan membangun Moda Raya Terpadu (MRT) di Tangerang Selatan (Tangsel) sebagai bentuk integrasi konektivitas antara Jakarta dengan Tangerang. Sebagai tahap awal, Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) telah diterapkan di Tangsel untuk mempercepat pembangunan tersebut.

Agar pembangunan lebih cepat, Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany menyatakan akan mendorong pembangunan MRT ini menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Kita lagi berusaha masuk ke dalam PSN. Kalau sudah masuk ke PSN nanti ada percepatan. Sepengalaman kami nanti akan ada asistensi dari Bappenas dan Kementerian serta Lembaga terkait," ujar Airin saat ditemui di sela diskusi panel yang diadakan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) di Jakarta, Selasa (04/02/2020).

Lebih lanjut, pendanaan pembangunan MRT ini akan menggunakan skema Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memang akan menggencarkan partisipasi perusahaan swasta untuk turut membiayai pembangunan infrastruktur transportasi.

Soal kapan pembangunan ini bisa masuk PSN, Airin menyatakan hal tersebut tergantung dari Kemenhub sendiri. Pun siapa saja perusahaan yang diincar untuk pendanaan, Airin belum dapat bercerita banyak karena eksekusinya masih di tahap awal.

"Ini kan baru pra FS yang dibuat PT MRT lalu diberikan ke BPJT. Nanti akan ada tahapan-tahapan lainnya," imbuh Airin.

Adapun, urusan perencanaan pembangunan akan diserahkan kepada Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) yang juga belum ditentukan apakah Pemprov DKI Jakarta atau Pemprov Banten.

Sementara, titik pembangunan MRT bisa meliputi beberapa daerah dan belum bisa disebutkan dengan rinci. Anggarannya juga sedang didiskusikan dengan pihak terkait.

"Nanti titiknya dari Lebak Bulus, nanti masuk ke Ciputat, lalu masuk ke Pamulang, kemudian ke Puspitek lalu ke Rawabuntu. Ini masih bisa berubah," kata Airin.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Zulfikri, mengatakan bahwa minat masyarakat yang menggunakan Moda Raya Transportasi (MRT) sejauh ini sudah cukup tinggi. Hal ini terbukti sejak diorpasikan pada Maret lalu, jumlah penumpang MRT tembus mecapai 100.000 orang per hari.

"Kurang dari 8 bulan penumpang cukup banyak sudah 100 ribu penumpang perhari di hari-hari tertentu," katanya saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Kamis (5/12).

Untuk fase pertama, MRT beroprasi melayani penumpang dari Stasiun Lebak Bulus menuju Bunderan Hotel Indonesia dan sebaliknya. Kereta modern ini mampu mengantar penumpang dalam waktu 30 menit. Adapun sekali angkut, MRT dapat menampung 1.200 hingga 1.800 orang.

Dia mengaku optimis, pertumbuhan penumpang pada MRT bisa meningkat dua kali lipat apabila fase dua beroprasi. Adapun fase dua ini merupakan perpanjangan dari Stasiu Bunderan Hotel Indonesia menuju Stasiun Kota.

"Tentu ini akan lebih tinggi kalau kita perpanjang ke kota. Kita harapkan jumlah penumpang bisa tinggi di atass 200 ribu penumpang per hari," tandasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com 

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyambut baik usulan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk memperpanjang jalur MRT Bundaran HI-Lebak Bulus menuju Tangerang Selatan (Tangsel).

Namun, ia masih mempermasalahkan pendanaan untuk bisa melanjutkan proyek tersebut. Sebab, dalam pembangunan MRT Jakarta, pemerintah pusat harus patungan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara pendanaan.

"Ya sangat mungkin. Tapi tinggal pendanaannya saja kan. Kalau yang di Jakarta kan kita sharing dengan Pemda DKI kan 50:50. Jadi kalau sampai Tangsel ya ada kemungkinan pemerintah pusat," ujar dia di Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Dia pun membuka pintu kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel untuk berpartisipasi dalam proyek MRT Tangsel, meski secara anggaran tidak sebesar DKI.

"Ya kalau dia (Pemkot Tangsel) ada dana ya boleh. Kalau Pemda DKI kan APBD-nya gede. Kalau itu (Pemkot Tangsel) kan APBD-nya enggak terlalu besar," sebut dia.