Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Butuh Biaya Rp 1 Triliun per Km, Kemenhub Ajak Swasta Ikut Bangun MRT

Pemerintah berencana untuk membangun MRT ke Tangerang Selatan, meskipun baru tahap awal.

oleh Athika Rahma diperbarui 04 Feb 2020, 12:15 WIB

Diterbitkan 04 Feb 2020, 12:15 WIB

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau proyek pembangunan MRT di Depo Lebak Bulus, Jakarta Selatan. (Dwi Aditya Putra/Merdeka.com)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan pihaknya kini sedang gencar mendorong partisipasi perusahaan swasta melalui Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk membangun Moda Raya Terpadu (MRT).

Hal tersebut dilakukan karena pembangunan MRT akan membebani pemerintah jika tidak ditopang oleh swasta. Untuk 1 kilometer lintasan MRT saja, pemerintah butuh dana Rp 800 miliar hingga Rp 1 triliun.

"Kalau MRT itu butuh kira-kira 1 km-nya Rp 800 (miliar) sampai Rp 1 triliun. Di Tangerang Selatan saja jalurnya ada 20 km, berarti butuh Rp 20 triliun," jelas Menhub Budi di Jakarta, Selasa (04/02/2020).

Sebelumnya, pemerintah memang berencana untuk membangun MRT ke Tangerang Selatan, meskipun baru tahap awal. Nantinya, pembangunan ini akan menghubungkan Jakarta dengan Tangerang, pun akan menjadi pijakan awal integrasi konektivitas antara Jakarta dengan kota-kota penyangga di sekitarnya.

Saat ini, program Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) telah diterapkan untuk mempercepat rencana pembangunan tersebut.

"Untuk pembangunan di Tangerang Selatan, RITJnya sudah masuk, tinggal pendanaannya saja," imbuh Menhub Budi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Skema pendanaan

Penumpang duduk dalam MRT di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, Jumat (10/1/2020). PT MRT membagikan pin penumpang prioritas kepada lansia, ibu hamil, dan disabilitas fisik. (merdeka.com/Imam Buhori)

Adapun pola pendanaan PPP atau KPBU sudah diterapkan di beberapa daerah, sehingga bukan tidak mungkin pendanaan MRT dan LRT akan dilakukan dengan pola pendanaan serupa.

"Sudah kita inisiasi di beberapa tempat, contohnya bandar udara di Labuan Bajo, kereta api di Sulawesi Selatan dan sebagainya," imbuh Menhub Budi.

Lebih lanjut, agar dapat menarik investor untuk menggelontorkan dana segar, Kemenhub akan melakukan pengaturan rencana pembangunan yang lebih konkrit dan detail.

"Karena dana-dana itu bisa diperoleh bila ada cross subsidi. Katakanlah, TOD (Transit Oriented Development) yang besar harus memberikan subsidi kepada pengembangan sarana pra-sarananya," imbuh Menhub.

Penumpang MRT Tembus 100 Ribu Orang Per Hari

Penumpang antre menaiki kereta Moda Raya Terpadu (MRT) pada libur lebaran 2019 di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, Kamis (6/6/2019). Libur Hari Raya Idul Fitri dijadikan momen bagi warga Jakarta untuk mencoba MRT, meski sudah tak gratis lagi. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Zulfikri, mengatakan bahwa minat masyarakat yang menggunakan Moda Raya Transportasi (MRT) sejauh ini sudah cukup tinggi. Hal ini terbukti sejak diorpasikan pada Maret lalu, jumlah penumpang MRT tembus mecapai 100.000 orang per hari.

"Kurang dari 8 bulan penumpang cukup banyak sudah 100 ribu penumpang perhari di hari-hari tertentu," katanya saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Kamis (5/12).

Untuk fase pertama, MRT beroprasi melayani penumpang dari Stasiun Lebak Bulus menuju Bunderan Hotel Indonesia dan sebaliknya. Kereta modern ini mampu mengantar penumpang dalam waktu 30 menit. Adapun sekali angkut, MRT dapat menampung 1.200 hingga 1.800 orang.

Dia mengaku optimis, pertumbuhan penumpang pada MRT bisa meningkat dua kali lipat apabila fase dua beroprasi. Adapun fase dua ini merupakan perpanjangan dari Stasiu Bunderan Hotel Indonesia menuju Stasiun Kota.

"Tentu ini akan lebih tinggi kalau kita perpanjang ke kota. Kita harapkan jumlah penumpang bisa tinggi di atass 200 ribu penumpang per hari," tandasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓