Proyek Bendungan Penangkal Banjir di Aceh Utara Capai 68 Persen

Pembangunan bendungan ini merupakan bagian dari rencana induk pengendalian banjir di Kabupaten Aceh Utara.

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 21 Feb 2020, 11:00 WIB
Diterbitkan 21 Feb 2020, 11:00 WIB
Bendungan Keureuto untuk mengurangi risiko bencana banjir di Kabupaten Aceh Utara, Aceh.
Bendungan Keureuto untuk mengurangi risiko bencana banjir di Kabupaten Aceh Utara, Aceh (dok: PUPR)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyelesaikan pembangunan Bendungan Keureuto untuk mengurangi risiko bencana banjir di Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Pembangunan bendungan ini merupakan bagian dari rencana induk pengendalian banjir di Kabupaten Aceh Utara.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, perubahan iklim menjadi tantangan dalam pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) di Indonesia. Pergeseran dan perubahan masa musim hujan dan kemarau, perubahan temperatur, cuaca, serta pola hujan cenderung durasinya lebih pendek namun dengan intensitas yang tinggi sehingga kerap mengakibatkan banjir.

"Untuk itu kita memerlukan banyak bendungan agar risiko banjir dapat dikurangi secara signifikan," imbuh Menteri Basuki dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/2/2020).

Bendungan Keureuto membendung Sungai Krueng Keureuto yang memiliki 6 anak sungai sebagai penyebab utama banjir pada daerah hilir. Dengan kapasitas tampung 215 juta per m3 memiliki manfaat utama untuk mereduksi banjir yang kerap menggenangi wilayah di Lhoksukon sebagai Ibu Kota Kabupaten Aceh Utara.

Pada konstruksi bendungan ini juga disediakan tampungan khusus banjir sebesar 30,50 juta m3 yang mampu mengurangi debit banjir sampai dengan periode ulang 50 tahun. Sehingga total mampu mereduksi banjir seluas 1.225,53 m3 per detik.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Dibangun Sejak 2015

Bendungan Keureuto untuk mengurangi risiko bencana banjir di Kabupaten Aceh Utara, Aceh
Bendungan Keureuto untuk mengurangi risiko bencana banjir di Kabupaten Aceh Utara, Aceh (dok: PUPR)

Proyek bendungan ini dibangun sejak 2015 dengan biaya APBN sebesar Rp 1,7 triliun. Pelaksanaan pembangunan dilakukan secara bertahap melalui tiga paket dengan masing-masing kontraktor, PT Brantas Abipraya (Persero)-PT. Pelita Nusa Perkasa (Kerja Sama Operasi/KSO) untuk paket 1, PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk paket 2, dan PT. Hutama Karya-Perapen paket 3.

Saat ini progres konstruksi Bendungan Keureuto telah mencapai 68 persen, dan ditargetkan selesai pada akhir 2020.

Selain sebagai infrastruktur pengendalian banjir, bendungan ini diharapkan dapat memiliki manfaat untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan penyediaan air baku sebesar 0,50 m3 per detik, menyuplai air irigasi seluas 9.420 ha yang terdiri dari intensifikasi Daerah Irigasi (DI) Alue Ubay seluas 2.743 hektar, dan ekstensifikasi Daerah Irigasi (DI) Pasee Kanan seluas 6.677 ha. Kehadiran bendungan juga berpotensi menjadi sumber pembangkit listrik sebesar (PLTA) sebesar 6,34 MW.

Sebagai informasi, Bendungan Keureuto merupakan salah satu dari 49 bendungan baru yang dibangun Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 Ditjen Sumber Daya Air dalam periode 2015-2019 sebagai upaya mewujudkan ketahanan air dan kedaulatan pangan di Aceh.

Peningkatan jaringan irigasi juga dilakukan Kementerian PUPR dengan membangun 3 Daerah Irigasi (DI) di Aceh, yakni DI Lhok Guci di Kabupaten Aceh Barat, DI Jambo Aye Kanan di Kabupaten Aceh Utara dan Timur, dan DI Rajui di Kabupaten Pidie.

Pembangunan DI Lhok Guci telah mulai dikerjakan secara bertahap sejak 2017 dengan total biaya sebesar Rp 2,7 triliun. Saat ini progres pengerjaannya mencapai 53,5 persen dan ditargetkan selesai 2024. Keberadaan DI Lhok Guci akan berpotensi menyuplai air irigasi lahan pertanian di Aceh Barat seluas 12.700 ha.

Untuk DI Jambo Aye Kanan mulai dibangun pada 2017 dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp. 384,3 miliar yang bersumber dari APBN. Progres pembangunannya mencapai 70,10 persen dan ditargetkan selesai 2023 untuk memenuhi kebutuhan air irigasi seluas 3.028 ha.

Sementara untuk pembangunan DI Rajui tahap 1 telah selesai pada 2019 dengan anggaran sebesar Rp 101,4 miliar. Jaringan irigasi Rajui akan mampu memenuhi kebutuhan irigasi pertanian di Kabupaten Pidie seluas 1.000 ha.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya