Penyaluran Bantuan Lewat ATM Beras Capai 155 Ton

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) sudah menyalurkan 155 ton beras melalui ATM beras di 10 wilayah Jabodetabek. Penyaluran beras tersebut telah dilakukan sejak awal puasa dan masih berlanjut hingga akhir Ramadan.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian, Fadjry Djufry mengatakan, penyaluran beras dilakukan sebanyak 1,5 Kilogram (Kg) per hari untuk 1.000 kepala keluarga (KK).

"Program ini telah kami lakukan sejak pertama puasa sampai saat ini. Di mana targetnya adalah 1,5 Kg per orang per KK yang diterimakan setiap harinya maksimal 1.000 KK," ujarnya melalui Video Conference, Jakarta, Selasa (5/5/2020).

"Sampai saat ini kami telah menyampaikan 155 ton beras dan akan terus berjalan. Hingga kini masih dibatasi di 10 wilayah Jabodetabek," sambung Fadjry.

Dia mengatakan, dalam mendistribusikan beras Kementerian Pertanian menggandeng Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dengan harapan penyaluran beras dapat dilakukan dengan mematuhi aturan jaga jarak.

"Kenapa melalui ATM beras? karena ini juga bermaksud melakukan pendidikan kepada masyarakat memahami arti physical distancing untuk menanggulangi penularan Covid-19. Kenapa dengan TNI? karena untuk menjaga kedisiplinan warga," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Pemerintah dan Komando Distrik Militer (Kodim) telah meluncurkan ATM beras gratis bagi masyarakat miskin yang terdampak penyebaran virus corona (Covid-19). Mesin bernama ATM Pertanian Sikomandan ini tersebar di 10 kodim di wilayah Jabodetabek sejak 22 April 2020.

Kementerian Pertanian (Kementan) akan menyediakan 1,5 ton beras untuk 1.000 orang per hari di tiap masing-masing kodim. Masyarakat pun dapat memperoleh 1,5 kg beras gratis dari mesin ATM tersebut.

Adapun ATM beras gratis ini akan beroperasi selama 2 bulan ke depan.

Lalu, apa syarat untuk bisa memperoleh bantuan beras gratis tersebut?

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk mendata siapa saja masyarakat miskin yang berada di titik Kodim tersebut.

"Syarat-syaratnya warga negara Indonesia, kemudian kurang mampu, dan dia sudah disurvey oleh Babinsa bahwa dia betul-betul warga yang tidak mampu. Jadi daftarnya itu dari Babinsa," jelasnya kepada Liputan6.com, Senin (4/5/2020).

"Jadi pemberiannya dari sana, yang melaksanakan Kodim. Kemudian data warganya dari Babinsa dengan sepengetahuan dari pejabat kelurahan setempat dan RT/RW," sambungnya.