Pemerintah Diminta Gelontorkan Stimulus Berbasis Kerakyatan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah menggelontorkan total anggaran senilai Rp 405,1 triliun sebagai stimulus untuk memerangi penyebaran virus corona (Covid-19).

Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 75 triliun dialokasikan untuk belanja bidang kesehatan, Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta Rp 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.

Namun, Pengusaha Tanri Abeng menilai upaya tersebut belum akan menolong pemantapan ketahanan ekonomi untuk jangka panjang. Sebab menurutnya, ketahanan ekonomi jangka panjang bersumber daripada produksi.

Oleh karenanya, ia mendorong pemerintah memberikan stimulus bagi sektor-sektor kerakyatan untuk memastikan ketahanan ekonomi negara pasca pandemi usai.

"Saya mengusulkan, bahwa sebenarnya stimulus yang paling tepat adalah gerakan sektor-sektor ekonomi yang basisnya di rakyat. Sektor perkebunan, sektor kelautan, sektor pertanian," kata Tanri Abeng dalam sesi webinar bersama Indef, Selasa (12/5/2020).

Dia menambahkan, pemberian stimulus untuk sektor-sektor tersebut juga akan bermanfaat lantaran risiko terdampak virus corona juga paling rendah dibandingkan dengan di industri.

Lebih lanjut, Tanri Abeng juga menekankan pentingnya kepastian data untuk menyalurkan stimulus agar tepat sasaran. Dia mau penyaluran bantuan benar-benar bisa menjaga perekonomian di tengah pandemi Covid-19.

"Kalau stimulus untuk pelaku ekonomi, itu harus ada data mengenai kondisi pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi kita kan ada usaha besar, usaha menengah, BUMN, nah itu musti ada datanya dulu," tegas dia.

"Karena begini, kalau membuat stimulus secara umum saja itu mungkin tidak tepat. Yang sekarang kan stimulus itu bagi-bagi duit misalnya. Itu menolong, karena akan menaikan konsumsi. Konsumsi naik berarti 50 persen PDB kita kan dari konsumsi, itu menolong," tandasnya.