Pemerintah Anggarkan Rp 70 Miliar untuk Bedah 4.000 Rumah di Sulteng

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tengah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 70 miliar untuk pelaksanaan padat karya Program bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Sulawesi Tengah (Sulteng).

Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk membedah sekitar 4.000 unit rumah tidak layak huni di provinsi tersebut.

"Jumlah penerima Program BSPS atau bedah rumah dari Kementerian PUPR di Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 4.000 unit dengan total anggaran senilai Rp 70 miliar," jelas Kepala SNVT Perumahan Sulawesi Tengah Rezki Agung dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/6/2020).

Menurut Rezki, pihaknya akan terus berupaya maksimal dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan rumah yang layak huni. Salah satunya melalui program BSPS dengan memaksimalkan kegiatan Padat Karya Tunai (PKT).

"Meskipun saat ini Indonesia tengah dilanda pandemi Covid-19, proses pelaksanaan BSPS di Sulawesi Tengah tetap berlangsung lancar dengan tetap mengikuti petunjuk teknis pelaksanaan BSPS di masa pandemi saat ini. Mulai dari memperhatikan mekanisme operasional pendampingan BSPS hingga pada tahap prosedur pelaksanaan fisik BSPS selama masa pandemi Covid-19," tuturnya.

Rezki menerangkan, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dirjen Perumahan Tahap I dan II, jumlah penerima bantuan BSPS di Sulteng sebanyak 4.000 unit, dengan rincian tahap pertama sebanyak 2.800 unit dan tahap kedua 1.200 unit. Penerima program bedah rumah di Sulteng tersebar di satu kota dan delapan kabupaten.

Antara lain, di Kabupaten Parigi Moutong (954 unit), Kabupaten Poso (500 unit), Kabupaten Tojo Una-Una (562 unit), Kabupaten Morowali (488 unit), Kabupaten Morowali Utara (349 unit), Kabupaten Banggai (616 unit), Kabupaten Banggai Kepulauan (260 unit), Kabupaten Buol (100 unit), dan Kota Palu (171 unit).

Sumber pendanaan kegiatan BSPS di SNVT Sulteng pada tahun ini bersumber dari APBN murni dan Pinjaman Luar Negeri (PLN), melalui National Affordable Housing Program (NAHP), dengan jumlah kuota 3.000 unit.

Alokasi tersebut dianggarkan melalui APBN murni senilai Rp 52,5 miliar, dan untuk 1.000 unit rumah disalurkan melalui PLN/NAHP dengan dana sebesar Rp 17,5 miliar.

"Dalam program BSPS ini masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan bantuan berupa peningkatan kualitas. Anggaran untuk peningkatan kualitas untuk satu unit rumah sebesar Rp 17,5 juta dengan rincian Rp 15 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang/pekerja," terangnya.