Menteri Edhy: Kebijakan Cantrang dan Lobster Demi Kesejahteraan Masyarakat

Menteri Edhy Prabowo mengatakan bahwa kebijakan penggunaan cantrang dan ekspor lobster harus dilihat secara utuh.

oleh Liputan6.com diperbarui 03 Jul 2020, 19:24 WIB
Diterbitkan 03 Jul 2020, 19:20 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo saat berkunjung ke Pulau Popongan, Balak-balakang, Mamuju (Liputan6.com/Abdul Rajab Umar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menegaskan bahwa kebijakan penggunaan cantrang dan ekspor benih lobster bukan kebijakan instan. kedua regulasi ini telah kajian yang cukup lama dan dipastikan untuk kesejahteraan masyarakat nelayan dan pembudidaya.

"Yang paling penting, izin itu dibuat untuk kesejahteraan, manfaat atau tidak ke masyarakat," kata Edhy dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Edhy menjelaskan kebijakan cantrang selama ini terdapat benturan dengan nelayan tradisional. Oleh karena itu, untuk mengakomodir persoalan tersebut, pihaknya melakukan penataan sesuai zonasi.

Dia menggarisbawahi alat tangkap ini bukan serta merta dilegalkan untuk semua kalangan dan di semua lokasi."Ini bukan ngomong pengusaha besar. Banyak rakyat-rakyat juga yang punya cantrang," ungkap Edhy.

Begitu juga dengan kebijakan eskpor lobster yang tertuang dalam Permen KP Nomor 12 tahun 2020. Edhy memastikan kebijakan untuk nelayan yang hidup dari menangkap benih lobster.

Selain itu, kebijakan juga ditujukan untuk membangkitkan geliat budidaya komoditas tersebut. Terlebih saat ini pemerintah telah menyediakan akses permodalan yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan badan layanan umum (BLU) dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP).

"Kita libatkan masyarakat untuk bisa budidaya lobster. Muaranya menyejahterakan," urainya.

 

Saksikan video pilihan berikut ini:

Dilihat Secara Utuh

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. (Tira/Liputan6.com)
Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. (Tira/Liputan6.com)

Sebab itu, Edhy berharap publik melihat dua kebijakan ini secara utuh. Adapun arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan meliputi perlindungan dan pemberdayaan nelayan.

Hal ini demi meningkatkan pendapatan nelayan dan optimalisasi. Termasuk penguatan perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja dan penyediaan sumber protein hewani untuk konsumsi masyarakat.

"Yang jelas semangat kami adalah bagaimana nelayan yang selama ini hidup dari kegiatan ini, gara-gara itu mati, dimatikan karena tidak boleh. Kita hidupkan lagi supaya mereka bisa makan, bisa menyekolahkan anaknya dan bisa membangun daerahnya," papar Edhy.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya